DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO dan BUPATI POSO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 0509), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan angka 2 dan angka 3 diubah dan diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisip 1 (satu) angka, yakni angka 6a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Poso.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Poso.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso. 3
5.Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Poso.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Poso. 6a.Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Poso.
7.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8.Esselon adalah tingkatan satu satuan dalam tingkatan sistem organisasi yang disusun berdasarkan berat ringannya tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak.
2.Ketentuan Pasal 6 huruf e, huruf f dan huruf g diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Unsur Pengarah;
3. c.Unsur Pelaksana;
4. d.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan Program;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
5. e.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
  1. 1.Seksi Pencegahan; dan
  2. 2.Seksi Kesiapsiagaan.
6. f.Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
  1. 1.Seksi Kedaruratan; dan
  2. 2.Seksi Logistik;
7. g.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
  1. 1.Seksi Rehabilitasi; dan
  2. 2.Seksi Rekonstruksi.
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi BPBD tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

3.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
(2)Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Pelaksana. 4

4.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dihapus, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayata (1a), ayat

(6)dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Dihapus.
(1a)Kepala Pelaksana merupakan Jabatan Struktural Esellon II/b.
(2)Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Esselon III/b.
(3)Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Esselon III/b.
(4)Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Esselon IV/a.
(5)Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Esselon IV/a.
(6)Dihapus.

5.Lampiran diubah sebgaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6.Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA, dan diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB VIIA

Pasal 15A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, jabatan beseta pejabat yang ada di lingkungan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Poso yang dilantik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditata menurut Peraturan Daerah ini. 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso. Ditetapkan di Poso pada tanggal 7 Juli 2015 BUPATI POSO, ttd PIET INKIRIWANG Diundangkan di Poso pada tanggal 8 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO SINSIGUS SONGGO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2015 NOMOR 13 NOMOR REGISTRASI 74 PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI SULAWESI TENGAH : (11/2015) 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH I. PENJELASAN UMUM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien dan efektif, rasional dan profesional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah. Bahwa pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan Undang-Undang 24 Tahun 2007 pasal 5 disebutkan ; “Pemerintah dan pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”. Sebagai penanggung jawab tersebut maka selanjutnya pada pasal 18 ayat 1 dan 2 dijelaskan, pemerintah daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah,dan ditingkat Kabupaten dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah Bupati atau setingkat esselon II/a. Evaluasi kelembagaan organisasi perangkat daerah, juga diamanatkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dimana mengagendakan Penataan dan Penguatan Organisasi Pemerintah sebagai salah satu Program untuk Tingkat Mikro. Dengan target yang ingin dicapai melalui program ini adalah untuk menurunkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar organisasi perangkat daerah dan meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 5411

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 15A

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 15A

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008