DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penegakan hukum di daerah keberadaan dan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu lebih dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya;
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 166);
10.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA dan BUPATI PURBALINGGA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
5.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga.
6.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
7.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan.
11.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
13.Administrasi Penyidikan adalah kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman, dan kelancaran penyidikan.
14.Pembinaan adalah segala usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas PPNS.
15.Tim Kehormatan Kode Etik adalah Tim yang dibentuk untuk menegakkan norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNSD dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN SEKRETARIAT PPNS

Pasal 2

(1)PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.
(2)Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)PPNS bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Surat Perintah dari Kepala Satpol PP selaku Ketua Sekretariat PPNS.
(3)PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:

a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b.melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.melakukan penggeledahan dan penyitaan;
e.melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i.mengadakan penghentian penyidikan; dan
j.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 5

PPNS dalam melaksanakan tugas berkewajiban :

a.menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
b.melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan daerah;
c.menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Koordinator Pengawas Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama.
d.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.penyitaan benda;
4. 4.pemeriksaan surat;
5. 5.pemeriksaan saksi;
6. 6.pemeriksaan tempat kejadian; dan
7. 7.penyegelan dan penutupan bangunan dan tempat usaha.
e.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan unit kerja masing-masing dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Kepala Pelaksana Harian Sekretariat PPNS.

Pasal 6

(1)Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNS.
(2)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satpol PP.
(3)Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

ADMINISTRASI PENYIDIKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 7

(1)Bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS meliputi:
1. a.pemberitahuan dimulainya penyidikan;
2. b.pemanggilan;
3. c.penangkapan;
4. d.penahanan;
5. e.penggeledahan;
6. f.penyitaan;
7. g.pemeriksaan; dan
8. h.bantuan hukum;
9. i.penyelesaian berkas perkara;
10. j.pelimpahan perkara;
11. k.penghentian penyidikan;
12. l.administrasi penyidikan; dan
13. m.pelimpahan penyidikan.
(2)Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
(3)Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.
(4)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf l, dilakukan terhadap acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat.

Pasal 9

(1)Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, merupakan tindak pidana ringan yang perkaranya diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Administrasi penyidikan acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.laporan kejadian;
2. b.surat perintah tugas;
3. c.surat perintah penyidikan;
4. d.surat panggilan;
5. e.berita acara pemeriksaan pelanggaran peraturan daerah;
6. f.berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
7. g.surat perintah membawa tersangka/saksi;
8. h.surat permintaan bantuan kepada POLRI untuk membawa tersangka/saksi;
9. i.surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan negeri;
10. j.surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada pengadilan;
11. k.surat perintah penggeledahan;
12. l.berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
13. m.surat permintaan bantuan penggeledahan;
14. n.surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
15. o.laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
16. p.surat perintah penyitaan;
17. q.berita acara penyitaan;
18. r.surat tanda penerimaan;
19. s.surat permintaan bantuan penyitaan;
20. t.surat perintah penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
21. u.berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
22. v.surat perintah pengembalian benda sitaan;
23. w.berita acara pengembalian barang bukti;
24. x.surat perintah penghentian penyidikan;
25. y.surat ketetapan penghentian penyidikan;
26. z.surat pemberitahuan penghentian penyidikan; aa. surat pengiriman berkas perkara; bb. tanda terima berkas perkara; cc. surat pelimpahan penyidikan; dd. berita acara pelimpahan penyidikan; ee. daftar barang bukti; ff. berita acara penolakan tanda tangan; gg. surat panggilan mengikuti sidang; hh. surat tanda penerimaan laporan; ii. daftar isi berkas perkara; jj. daftar saksi; kk. daftar tersangka; ll. surat permintaan bantuan penyelidikan; mm. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi; nn. surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium; oo. surat permintaan bantuan penangkapan; pp. format buku register; qq. label barang bukti; dan/atau rr. cap/stempel lak.
(3)Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.
(4)Ketentuan Format administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, merupakan pelanggaran yang tidak termasuk acara pemeriksaan cepat dan memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Administrasi penyidikan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003