DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyediaan Ruang Laktasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 );
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294) ;
10.Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/XII/2008; Nomor PER.27/MEN/XII/2008; Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
11.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;
12.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu Secara Eksklusif Pada Bayi Di Indonesia;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA Dan BUPATI PURWAKARTA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN RUANG LAKTASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
6.Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Dinas, Badan atau Kantor yang mempunyai tugas pokok dan fungsi kepemerintahan yang mencerminkan pembidangan urusan tersendiri;
7.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
8.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain kecuali atas indikasi medis.
9.Penyusuan ASI adalah proses pemberian ASI secara Eksklusif kepada bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan yang dilanjutkan sampai dengan usia 2 (dua) tahun.
10.Bayi adalah anak dari baru lahir sampai usia 2 (dua) bulan.
11.Ruang laktasi adalah ruangan khusus yang disediakan untuk kegiatan menyusui, memerah dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana prasarana ruang sesuai dengan standar kesehatan.
12.Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup dan terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
13.Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
14.Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
15.Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyediaan Ruang Laktasi dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Perlindungan;
b.Perikemanusiaan;
c.Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
d.Manfaat; dan
e.Norma Agama

Pasal 3

Penyediaan Ruang Laktasi dilaksanakan dengan tujuan :

a.menjamin terpenuhinya hak setiap bayi dalam menerima ASI;
b.memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI kepada bayinya;
c.memenuhi standar kesehatan dalam pemberian ASI kepada bayi; dan
d.meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan Swasta terhadap pemberian asi.

BAB III

TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

(1)Penyediaan ruang laktasi merupakan tanggung jawab Bupati, badan usaha, dan masyarakat.
(2)Bupati bertanggung jawab dalam upaya mengatur, merencanakan, menyediakan dan mengawasi pelaksanaan penyediaan ruang laktasi.
(3)Badan usaha bertanggung jawab dalam memenuhi standar kesehatan dari ruang laktasi yang disediakan di tempat usahanya.
(4)Masyarakat bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan melaksanakan tata tertib pemberian ASI lainnya di ruang laktasi.

Pasal 5

Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh OPD terkait.

BAB IV

RUANG LAKTASI

Pasal 6

(1)Bupati wajib menyediakan ruang laktasi di tempat kerja, badan usaha milik daerah, fasilitas umum-fasilitas umum lain yang pengelolaannya berada di bawah kewenangannya.
(2)Fasilitas umum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Rumah Sakit dan Pusat Pelayanan Kesehatan;
2. b.Pasar-pasar Tradisional/Modern;
3. c.Terminal-terminal angkutan;
4. d.Tempat Pendidikan; dan
5. e.Tempat-tempat peribadatan.

Pasal 7

(1)Setiap Badan Usaha wajib menyediakan ruang laktasi sebagai tempat menyusui dan/atau memerah ASI bagi pegawainya dan/atau bagi masyarakat yang mendatangi tempat usahanya.
(2)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Industri Menengah dan Industri Besar;
2. b.Toko Modern sekelas supermarket, hypermarket, dan mall;
3. c.Tempat-tempat rekreasi;
4. d.Hotel, Penginapan dan sarana lainnya;

Pasal 8

(1)Untuk memberikan kenyamanan dalam proses menyusui, ruang laktasi sekurang-kurangnya harus dapat menampung 4 (empat) pasang Ibu dan bayi.
(2)Fasilitas ruang laktasi sekurang-kurangnya meliputi :
1. a.Meja tempat mengganti baju/popok bayi;
2. b.Westafel + keran air + tempat sabun kursi tempat menyusui;
3. c.Lemari pendingin;
4. d.Sekat ruangan memerah ASI;
5. e.Buku catatan menyusui dan ATK;
6. f.Bahan KIE (IMD Poster Asi dan Photo-photo asi leaflet, Booklet); dan
7. g.Konselor menyusui/tenaga terlatih.

BAB V

INFORMASI DAN EDUKASI

Pasal 9

(1)OPD terkait wajib menyediakan informasi dan edukasi berkenaan proses pemberian ASI yang sehat pada setiap ruang laktasi.
(2)Informasi dan edukasi pada ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
1. a.Poster dinding;
2. b.Buku dan majalah kesehatan; dan
3. c.Brosur/Pamflet

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyediaan Ruang Laktasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 );
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294) ;
10.Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/XII/2008; Nomor PER.27/MEN/XII/2008; Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
11.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;
12.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu Secara Eksklusif Pada Bayi Di Indonesia;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA Dan BUPATI PURWAKARTA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN RUANG LAKTASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
6.Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Dinas, Badan atau Kantor yang mempunyai tugas pokok dan fungsi kepemerintahan yang mencerminkan pembidangan urusan tersendiri;
7.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
8.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain kecuali atas indikasi medis.
9.Penyusuan ASI adalah proses pemberian ASI secara Eksklusif kepada bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan yang dilanjutkan sampai dengan usia 2 (dua) tahun.
10.Bayi adalah anak dari baru lahir sampai usia 2 (dua) bulan.
11.Ruang laktasi adalah ruangan khusus yang disediakan untuk kegiatan menyusui, memerah dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana prasarana ruang sesuai dengan standar kesehatan.
12.Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup dan terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
13.Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
14.Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
15.Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyediaan Ruang Laktasi dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Perlindungan;
b.Perikemanusiaan;
c.Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
d.Manfaat; dan
e.Norma Agama

Pasal 3

Penyediaan Ruang Laktasi dilaksanakan dengan tujuan :

a.menjamin terpenuhinya hak setiap bayi dalam menerima ASI;
b.memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI kepada bayinya;
c.memenuhi standar kesehatan dalam pemberian ASI kepada bayi; dan
d.meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan Swasta terhadap pemberian asi.

BAB III

TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

(1)Penyediaan ruang laktasi merupakan tanggung jawab Bupati, badan usaha, dan masyarakat.
(2)Bupati bertanggung jawab dalam upaya mengatur, merencanakan, menyediakan dan mengawasi pelaksanaan penyediaan ruang laktasi.
(3)Badan usaha bertanggung jawab dalam memenuhi standar kesehatan dari ruang laktasi yang disediakan di tempat usahanya.
(4)Masyarakat bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan melaksanakan tata tertib pemberian ASI lainnya di ruang laktasi.

Pasal 5

Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh OPD terkait.

BAB IV

RUANG LAKTASI

Pasal 6

(1)Bupati wajib menyediakan ruang laktasi di tempat kerja, badan usaha milik daerah, fasilitas umum-fasilitas umum lain yang pengelolaannya berada di bawah kewenangannya.
(2)Fasilitas umum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Rumah Sakit dan Pusat Pelayanan Kesehatan;
2. b.Pasar-pasar Tradisional/Modern;
3. c.Terminal-terminal angkutan;
4. d.Tempat Pendidikan; dan
5. e.Tempat-tempat peribadatan.

Pasal 7

(1)Setiap Badan Usaha wajib menyediakan ruang laktasi sebagai tempat menyusui dan/atau memerah ASI bagi pegawainya dan/atau bagi masyarakat yang mendatangi tempat usahanya.
(2)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Industri Menengah dan Industri Besar;
2. b.Toko Modern sekelas supermarket, hypermarket, dan mall;
3. c.Tempat-tempat rekreasi;
4. d.Hotel, Penginapan dan sarana lainnya;

Pasal 8

(1)Untuk memberikan kenyamanan dalam proses menyusui, ruang laktasi sekurang-kurangnya harus dapat menampung 4 (empat) pasang Ibu dan bayi.
(2)Fasilitas ruang laktasi sekurang-kurangnya meliputi :
1. a.Meja tempat mengganti baju/popok bayi;
2. b.Westafel + keran air + tempat sabun kursi tempat menyusui;
3. c.Lemari pendingin;
4. d.Sekat ruangan memerah ASI;
5. e.Buku catatan menyusui dan ATK;
6. f.Bahan KIE (IMD Poster Asi dan Photo-photo asi leaflet, Booklet); dan
7. g.Konselor menyusui/tenaga terlatih.

BAB V

INFORMASI DAN EDUKASI

Pasal 9

(1)OPD terkait wajib menyediakan informasi dan edukasi berkenaan proses pemberian ASI yang sehat pada setiap ruang laktasi.
(2)Informasi dan edukasi pada ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
1. a.Poster dinding;
2. b.Buku dan majalah kesehatan; dan
3. c.Brosur/Pamflet

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1979

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2012

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1979

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2012

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008