(1)Dihapus
(2)Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 9 Oktober 2023 BUPATI ROKAN HULU, ttd S U K I M A N Diundangkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 9 Oktober 2023 Salinan Sesuai Aslinya, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, ttd MUHAMMAD ZAKI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR: 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU: 4.42.C/2023. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. I. UMUM Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini kemudian berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut. Pada gilirannya, menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintahan di daerah. Bahkan, dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa Daerah berwenang menetapkan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Namun dengan semakin tingginya beban kerja pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah dan juga dalam upaya penguatan kelembagaan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Rokan Hulu, maka agar pelayanan dasar terhadap masyarakat dapat terpenuhi secara optimal, sehingga dipandang perlu adanya peningkatan tipelogi dan perubahan nomenklatur di beberapa Organisasi Perangkat Daerah dimaksud. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I