8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah bebcrapa kali diubab terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pcrencanaan Pcmbangunan Nasional (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undaog Nomor 15 Tabun 2004 tentang Pemeriksaan Pcngclolaan dan Tanggung Jawab Keuaogan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan ternbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuaogan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun I 997 ten tang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688), sebagaimana telah diubah dcngan Undang- Undang Nomor 20 Tabun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Pcrolchan Hak Atas Tanah dan Bangunao (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tabun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 I 2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Uodang Nomor 12 Tahun 1994 tcntang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
17.Peraturan Pemcrintah Nomor 57 Tahun 2005 ten tang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
16.Peraruran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 1'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintab Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturnn Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
l4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, 1'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
13.Peraturan Pemcrintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 1'ahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwak:ilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 90, 1'ambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) scbagaimana telab bcbcrapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintab Nomor 21 1'ahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pcmcrintab Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 712); I I. Peraturan Pemerintab Nomor 20 Tahun 200 I ten tang Pembinaan dan Peng.awasan Alas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 200 I Nomor 41, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); JO. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 1'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
(2)Laporan keuangan sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerab.
(I) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
a.laporan rcalisasi anggaran;
b.neraca;
c.laporan arus kas; dan
d.catatan atas laporan keuangan.
PasaJ l PERATURAN OAERAH TEl'n'ANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANG<iARAN PENOAPATAN DAN BEi.ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2013 Menetapkan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN dan BUPAT! SAROLANGUN