DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini Mengatur Mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2013

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pcrlu mcmbcntuk Peraruran Daerah tentang Pertanggungjaw.aban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatcn Sarolangun Tahun Anggaran 2013;
a.bahwa unruk melaksanakan ketenruan Pasal 184 ayat (l) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban Daerab (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas IJadang-Undaag Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraruran Dacrah tcntang Pcrtanggungjawaban Pclaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRDJ berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Sadan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; BUPATI $AR0LANGIJN, DENGAN RAHMATTIJHAN YANG MAHA ESA Mcngingat Menimbang TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABIJPATENSAROLANGIJNTAHUN ANGGARAN 2013 PERATIJRAN DAERAHKABUPATENSAROLANGIJN NOMOR 3 TAHUN 2014 BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMB!

Mengingat

8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah bebcrapa kali diubab terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pcrencanaan Pcmbangunan Nasional (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undaog Nomor 15 Tabun 2004 tentang Pemeriksaan Pcngclolaan dan Tanggung Jawab Keuaogan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan ternbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuaogan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun I 997 ten tang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dcngan Undang- Undang Nomor 20 Tabun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Pcrolchan Hak Atas Tanah dan Bangunao (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tabun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 I 2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Uodang Nomor 12 Tahun 1994 tcntang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
17.Peraturan Pemcrintah Nomor 57 Tahun 2005 ten tang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
16.Peraruran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 1'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintab Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturnn Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); l4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, 1'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
13.Peraturan Pemcrintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 1'ahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwak:ilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 90, 1'ambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) scbagaimana telab bcbcrapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintab Nomor 21 1'ahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pcmcrintab Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 712); I I. Peraturan Pemerintab Nomor 20 Tahun 200 I ten tang Pembinaan dan Peng.awasan Alas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 200 I Nomor 41, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); JO. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 1'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

(2)Laporan keuangan sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerab. (I) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan rcalisasi anggaran;
2. b.neraca;
3. c.laporan arus kas; dan
4. d.catatan atas laporan keuangan. PasaJ l PERATURAN OAERAH TEl'n'ANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANG<iARAN PENOAPATAN DAN BEi.ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2013

Menetapkan

Menetapkan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN dan BUPAT! SAROLANGUN MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama

21.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Oaerab Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 7);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuparen Sarolangun Tahun Anggaran 2013 (Lcmbaran Daerab Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Nomor I], sebagaimana tclah cliubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pcrubaban Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor I Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolanguo Tabun Anggaran 2013 (Lcmbaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Nomor I);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pengclolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubaban Kcdua Alas Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pcngelolaan Keuangan Daerah; e Selisih anggaran dengan pengeluaran pembiayaan sejumlah RP 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1.Anggaran pcngcluaran Rp 10.028.475.000,00 pembiayaan setelah perubahan d Setisih anggaran dengan realisasi penerimaan pernbiayaan sejumlab Rp 500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1.Anggaran penerimaan Rp 86.232.862.770,19 pembiayaan serelah pcrubaban
2.Realisasi Rp 86.232.362.770119 Selisib lebib I (kurang) Rp 500.000,00 c Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp (121.236.097.697,93) dcngan rincian sebagai berikut:
1.Anggaran surplus/defisit Rp (76.204.387.770,19) setelah perubahan
2.Realisasi Rp 45.031.709.927,74 Selisih Jebih / (kurang) Rp (121.236.097.697,93 b Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 87.873.276.838,69,00 dcngan rincian sebagai berikur.:
1.Anggaran belanja setelah Rp 865.762.862.847,69 perubahan
2.Realisasi Rp 777.889.586.009,00 Selisih lebib / (lrurang) Rp 87 .873.276.838,69 a Selisib anggaran atau target dengan realisasi pendapatan sejumlab Rp (33.362.820.859,24) dengan rincian sebagai berikut: I. Anggaran pendapatan Rp 789.558.475.077,50 setelah perubahan
2.Realisasi Rp 822.921.295.936,74 Selisib lcbib/ (kurang) Rp (33.362.820.859,24) Uraian Laporan Realisasi Anggaran scbagaimana dimaksud da)am Pasal 2 sebagai berilrut:

a.Pendapatan Rp 822.921.295.936,74
b.Belanja Rp 777 .889.586.009,00 Surplus/(Detisit) Rp 45.031.709.927,74
c.Pembiayaan - Penerimaan Rp 86.232.362.770,19 - Pengeluaran Rp (10.028.475.000,00l Surplus/(Oefisit) Rp 76.203.887.770, 19

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dirnaksud dalam Pasal I ayat (1) bwuf a Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

Pasal 2

I Amnin:1n I 4 Lampiran 1.3 Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pcmcrintahan daerah dan organisasi, Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pernerintahan daerah, Organisasi, pendapatan bclanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pcmcrintahan; t1AF>r"Ah nreTO..... teoe-1 .... ....,..,,........,_.,A ...... ,~ ... ~ ....... -. Lampiran 1.2 Pcrtanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pa.sat 1 tercantum dalam l.ampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari;

a.Lampiran I Lampiran 1.1 ·

Pasal 7

Catalan atas Laporan Kcuangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (I) huruf d Tabun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 6

anggaran

f.saldo kas akbir per 31 Desember Rp 121.853.754.670,93 2013 244.518.996.681,74 (199.487.286.754,00) (10.028.475.000,001 975.073.882,00
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp
c.arus kas dari investasi aset non- Rp kcuangan
d.arus kas dari aktivitas Rp pembiayaan
c.arus kas dari aktivitas non Rp Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayal (I) huruf c untuk tabun yang bcrak.bir sampai dengan 31 Desember 2013 adalah scbagai berikut:
a.saldo leas awal per 1 Januari Rp 84.216.987.127,49 2013

Pasal 5

1 ayat (1) buruf bNeraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal per 31 Desember 2013, sebagai berikut:

a..Jumlah asset Rp 2.373.554.370.182,05
b.JumJab kewajiban -"R,,p__ ..,..::.9c:.l:.c4c;3:.:..8;,.2=-5;,.·:.:0c::5;;:3;,;,oo"-"
c.J umJah ckuitas dana ...;.R.p-'2"-.3"-64-'--'._4-'-I0-'-.-'5_4""5'"'.1'"'2'"'9.,_,0'-'5'- f Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp S00.000,00 dengan rincian scbagai berikuu
1. 1.Anggaran pembiayaan neto Rp 76.204.387.770,19 setclah pcrubahan
2. 2.Realisasi Rp 76.203.887.770,19 Selisih lcbih / (kurang) Rp 500.000100

Pasal 4

Oiundangkan di Sarolangun pad a tanggaJ 27 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, CEK ENDRA ASAROLANGUN, - Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 27 Agustus 2014 a f;fl """'' .. ~ HEl-1-11. ~>i·M~ I t P1~CH'J~Jieclftt1P f';6tff'lt '-'O t\ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Pasal 10

penjabaran lanjut dari Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD scbagai rincian lebib pertanggungiawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Lampiran Laporan Keuangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari lkhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerab ini,

Pasal 8

lrm.1r PERA.TUIIAN DAER AH I Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerab; Daftar Realisasi Penambahan dan Pcngurangan Asel Teiap Daerah; Daftar Realisasi Penambahan dan Pengu.rangan Aset Lainnya; Daftar Kegiatan-kegiatan Yang belum Oiselesaikan Sampai Akhir Tahun dan dianggarkan Kembali Oalam Tahun Anggaran Berikutnya; Daltar Dana Cadangan Daerah; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Dae rah; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar Rincian Saldo Kas di Bendahara Pcngcluaran; Oaftar Utang Oaerab; Daftar Persediaan Barang Milik Daerah; Lampiran IV.2 Lampiran IV.3

b.Lampiran n
c.Lampiran m
d.Lampiran IV Lampiran IV. I Lampiran 1.10 Lampi.ran 1.11 Lampiran 1.9 Lampiran 1.8 Lampiran 1.6 Lampiran I.7

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010