Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018
- Nomor
- 20
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur'"Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 'lndonesia'-Nomor 12 Tahun 2Ol7 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 ""Nomor 57a); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN EVALUASI KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH. t Pasal Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
.
Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah merupakan acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah secara efektif dan efisien.
Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pada saat peraturan Menteri ini berlaku, instansi pemerintah yang telah melaksanakan evaluasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Menteri ini.
Pada saat peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2018 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd ASMAN ABNUR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 412 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik, LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN EVALUASI KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Organisasi dapat dipahami sebagai suatu sistem interaksi dinamis dari beberapa aspek pokok yang terdapat didalamnya. Beberapa aspek pokok organisasi antara lain subjek atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai. Secara umum, termininologi organisasi dapat diidentikkan dengan terminologi lembaga. Dengan demikian, yang dimaksud dengan lembaga Instansi pemerintah dalam pedoman ini dapat disamakan dengan organisasi atau instansi pemerintah. Struktur organisasi merupakan aspek pokok organisasi yang sering dianalisis dan dibahas oleh banyak pihak. Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dalam perspektif ini struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Selain aspek struktur, proses yang terjadi di dalam organisasi juga merupakan aspek yang sangat penting dan sering menjadi perhatian di dalam analisis organisasi. Proses organisasi merupakan gambaran berlangsungnya seluruh aktivitas organisasi untuk menciptakan dan memelihara rantai nilai (value chain) dalam rangka mencapai tujuan utama secara dinamis. Dengan demikian, di dalam proses organisasi seluruh aktivitas dan interaksi elemen-elemen organisasi harus memiliki keselarasan (alignment) satu sama lain. Di samping itu agar kedudukan, peran, dan fungsi masing-masing elemen sesuai dengan yang diharapkan maka aspek tata kelola yang baik (good governance) dan kesesuaian /kepatuhan (compliance) terhadap aturan yang disepakati harus diperhatikan. Sebagai suatu rangkaian penciptaan nilai (value chain), proses organisasi harus efektif dan efisien. Dalam konteks ini prosedur/mekanisme dan metode kerja yang tepat memiliki peranan penting. Selain itu, berbagai hal negatif yang berisiko mengganggu efektivitas proses kerja harus dapat diidentifikasi dan dikendalikan agar proses organisasi dapat senantiasa menciptakan rantai nilai yang optimal. Dalam konteks tersebut, teknologi informasi (information technology) mempunyai peran penting dalam mempertahankan efektivitas dan efisiensi proses organisasi secara optimal. Tanpa mengecilkan peranan beberapa elemen organisasi lainnya, struktur dan proses organisasi dapat dipandang sebagai dua aspek pokok organisasi yang perlu mendapat perhatian utama dan menjadi prioritas di dalam pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi instansi pemerintah. Secara substansial dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara telah diamanatkan agar melakukan evaluasi paling kurang 3 (tiga) tahun sekali. Untuk itu, agar evaluasi organisasi dapat dilaksanakan secara optimal, telah disusun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67 Tahun 2011 sebagai pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan evaluasi terhadap kelembagaan instansi pemerintah. Sebagaimana diketahui, evaluasi kelembagaan instansi pemerintah di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67 Tahun 2011 hanya mencakup aspek struktur organisasi. Sehubungan perkembangan waktu dan dinamika eksternal dan internal di lingkungan instansi pemerintah, pedoman evaluasi yang ada tentu harus disesuaikan dan diperbaiki sesuai dengan tuntutan perkembangan yang terjadi. Untuk itu, dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Evaluasi Kelembagaan instansi Pemerintah yang lebih komprehensif dan terkini dengan mengakomodasi aspek lain selain struktur organisasi. Dalam peraturan menteri ini, aspek proses organisasi diakomodasi untuk menjadi salah satu dari dua aspek utama evaluasi. Melalui penyempurnaan pedoman evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pejabat perancang organisasi dan pengambil keputusan untuk menentukan struktur dan proses yang paling sesuai dengan kondisi internal dan eksternal yang sedang berkembang. B. Maksud dan Tujuan Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Tujuan disusunnya pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah, yaitu:
dan
C. Ruang Lingkup Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah ini mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Dimensi struktur mencakup tiga subdimensi sebagai berikut:
Sedangkan dimensi proses organisasi mencakup 5 (lima) subdimensi, yakni:
Evaluasi terhadap kedua dimensi pokok organisasi dimaksud merupakan langkah awal untuk membangun suatu sistem evaluasi lembaga instansi pemerintah yang dapat memotret keberadaan organisasi pemerintah secara dinamis dalam konteks meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja organisasi. BAB II KONSEP-KONSEP DASAR A. Pengertian Umum
Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Diferensiasi atau pemisahan tugas-tugas merujuk pada tiga hal, yaitu: 1) Diferensiasi Horisontal Diferensiasi horisontal merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur horizontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian dan sebagainya.Pada organisasi pemerintah, diferensiasi horisontal dipisahkan diantaranya berdasarkan :
2) Diferensiasi Vertikal Diferensiasi vertikal merujuk pada tingkat hierarki organisasi. Semakin tinggi tingkat hierarki didalam struktur organisasi, maka kompleksitasnya akan semakin tinggi dan potensi distorsi komunikasi dari manajemen tingkat tinggi hingga unit organisasi paling rendah akan semakin besar. Satu hal yang perlu diperhatikan dari diferensiasi ini adalah rentang kendali, yaitu seberapa banyak unit organisasi yang dapat dibentuk secara efektif oleh unit organisasi yang diatasnya. Semakin kompleks pekerjaan semakin kecil rentang kendali yang diperlukan dalam pengawasan. Dalam praktek penataan organisasi pemerintah, perlu memperhatikan dimensi diferensiasi vertikal ini. 3) Diferensiasi Spasial Diferensiasi spasial merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis. Semakin jauh dan semakin banyak tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis, maka akan semakin tinggi kompleksitas organisasi tersebut. Diferensiasi Spasial merupakan pertimbangan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam penataan kelembagaan instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau yang tersebar.
Dalam perspektif ini seluruh pengambilan dan pelaksanaan keputusan organisasi telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola (governance) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi (kemandirian), dan kewajaran (fairness). Di dalam penerapannya, aspek tata kelola organisasi tidak dapat dipisahkan dengan aspek kepatuhan (compliance), yakni sejauh mana seluruh elemen organisasi bersinergi di dalam melaksanakan proses organisasi sesuai dengan dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan regulasi yang berlaku, baik secara internal maupun eksternal.
Dalam skenario ekonomi global yang kompetitif saat ini, organisasi yang gagal maju secara teknologi berpotensi mengalami risiko tertinggal dibandingkan dengan organisasi lain dalam hal persaingan dan produktivitas. Oleh karena itu, saat ini seluruh organisasi pemerintah telah berupaya untuk mengadopsi teknologi di dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya teknologi informasi. Di dalam penggunaan teknologi informasi bagi organisasi pemerintah, agar implementasinya dapat berjalan dengan baik, memerlukan adanya suatu perencanaan yang strategis mulai dari kebijakan pengaturan, integrasi, dan interoperabilitas. B. Aspek-Aspek yang Dievaluasi Aspek-aspek yang dievaluasi meliputi indikator-indikator yang terkandung di dalam masing-masing dimensi dan subdimensi. Keseluruhan indikator tersebut diuraikan sebagai berikut:
1) Kompleksitas struktur organisasi. 2) Tingkat spesialisasi atau jabatan. 3) Tata hubungan antar spesialis atau pejabat. 4) Tingkat pembagian pelayanan berdasarkan tempat (daerah/wilayah).
1) Tingkat kejelasan dan ketegasan “peraturan” mengenai pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja dan bagaimana cara kerjasamanya. 2) Tingkat kejelasan “prosedur kerja” secara praktis (langkah kerja yang berurutan secara logis dan terkait dalam pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja). 3) Tingkat kejelasan “kebijakan kerja” sehingga pejabat atau pegawai memperoleh kebebasan memutuskan menurut pendapat sendiri tanpa melanggar prinsip peraturan atau hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja. 4) Tingkat pembakuan proses kerja. 5) Tingkat pembakuan dimensi-dimensi produk (pelayanan) yang harus dihasilkan. 6) Tingkat pembakuan keterampilan kerja.
Tingkat keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi atau tingkat kejelasan “kebijakan kerja” sehingga pejabat atau pegawai memperoleh kebebasan memutuskan menurut pendapat sendiri tanpa melanggar prinsip peraturan atau hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja
1) Keterkaitan sasaran strategis organisasi dengan visi, tujuan dan misi organisasi. 2) Keterkaitan proses kerja dengan sasaran strategis organisasi. 3) Keterkaitan proses kerja dengan struktur organisasi. 4) Harmonisasi proses kerja secara vertikal dan horizontal. 5) Pendokumentasian proses kerja.
1) Kesesuaian struktur organisasi dan tata kerja dengan ketentuan yang berlaku. 2) Kejelasan pemetaan kepentingan dari para pemangku kepentingan yang terdapat di dalam struktur organisasi. 3) Transparansi informasi di dalam pengambilan keputusan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. 4) Akuntabilitas di dalam wujud kejelasan struktur, fungsi dan peran/tanggung-jawab. 5) Responsibilitas mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan. 6) Independensi setiap fungsi di dalam struktur sesuai dengan kewenangannya. 7) Perlakuan yang proporsional sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan peran setiap elemen di dalam struktur organisasi.
1) Evaluasi Metode Kerja. 2) Pembaharuan Metode Kerja.
1) Budaya Risiko. 2) Kematangan Penerapan manajemen risiko.
1) Kecukupan kebijakan teknologi informasi. 2) Rancangan arsitektur teknologi informasi. 3) Pemanfaatan teknologi informasi. C. Metode Evaluasi
Proses pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan multilevel, yakni dua level (tingkatan) organisasi, yaitu pada tingkatan organisasi tertinggi (organization wide level), dan pada tingkatan satu tingkat di bawahnya (suborganization wide level). Dengan demikian, apabila suatu organisasi kementerian diambil sebagai contoh, maka pengumpulan data dilakukan melalui penyampaian satu set kuesioner kepada organisasi kementerian untuk tingkatan organization wide level ditambah sejumlah kuesioner yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal/Deputi untuk tingkatan suborganization wide level yang ada di lingkungan kementerian yang tersebut. Setelah proses pengumpulan data di masing-masing instansi pemerintah, dilakukan pengolahan dan analisis data yang hasilnya disajikan sebagai bahan dasar untuk melakukan interpretasi dan analisis keorganisasian selanjutnya.
Sampel untuk instansi pemerintah berupa kuesioner pada dua tingkatan organisasi, yakni tingkatan tertinggi organisasi atau organization wide level dan satu tingkatan di bawah tingkatan tertinggi organisasi atau suborganization wide level. Dengan demikian, jumlah sampel kuesioner untuk setiap instansi pemerintah paling sedikit 1 set kuesioner untuk tingkatan organization-wide dan 1 set kuesioner untuk 1 tingkatan di bawahnya. Responden dalam evaluasi ini adalah tim yang ditugasi oleh masing- masing instansi pemerintah sesuai dengan tingkatan organisasinya untuk mengisi kuesioner yang diberikan. Dengan demikian, setiap instansi pemerintah akan membentuk tim sesuai dengan tingkatan organisasinya. Secara ilustratif sampel dari setiap organisasi instansi pemerintah adalah sebagai berikut: Organization wide Level Responden adalah Tim yang dibentuk pada level K/L K/L JPT Madya JPT Madya JPT Madya JPT Madya Responden pada level ini adalah Tim yang dibentuk pada masing- masing JPT Madya yang ada di setiap K/L.Suborganization wide Level Gambar 1 Sampel dan Responden Evaluasi pada Instansi Pemerintah Pusat Organization wide Level Responden adalah Tim yang dibentuk pada level Pemda Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah Dinas/Badan Sekretariat DPRD Pimpinan Perangkat Daerah Lainnya Responden pada level ini adalah Tim yang dibentuk pada masing- masing Eselon I dan Eselon II yang ada di setiap Pemda. Suborganization wide Level Gambar 2 Sampel dan Responden Evaluasi pada Instansi Pemerintah Daerah BAB III TAHAP-TAHAP EVALUASI Empat tahapan pokok evaluasi kelembagaan instansi pemerintah meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan laporan evaluasi. A. Persiapan Persiapan evaluasi meliputi penetapan tim pelaksana evaluasi kelembagaan instansi pemerintah di tingkat organization-wide instansi pemerintah dan satu tingkat di bawahnya, suborganization-wide. Anggota tim harus memiliki wawasan memadai tentang kelembagaan instansi pemerintah, baik dari sisi konsep maupun kebijakan terutama berbagai kebijakan yang mengatur tentang instansi pemerintah dimana anggota tim bertugas, memiliki kemampuan melakukan analisis organisasi secara tajam, komprehensif, dan sistematis. Syarat-syarat demikian harus diperhatikan agar pengisian kuesioner dapat berjalan efektif dan dapat memperoleh data yang akurat sehingga hasil evaluasi ini dapat dijadikan feed back yang bermanfaat bagi pengembangan kelembagaan instansi pemerintah pada masa yang akan datang. Jumlah anggota Tim Evaluasi Kelembagaan disesuaikan dengan kondisi masing-masing organisasi dengan pertimbangan bahwa jumlah yang ditetapkan dapat melakukan pengisian evaluasi kelembagaan untuk lembaganya secara efektif. B. Pelaksanaan Pengumpulan Data Pelaksanaan pengumpulan data lapangan dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh instansi pemerintah. Metode penyebaran dan pengumpulan kuesioner dapat dilakukan dengan cara disebarkan kepada responden dalam bentuk hard copy atau dalam bentuk soft copy atau melalui fasilitas kuesioner secara online. Kuesioner yang sudah disebarkan dan diterima oleh masing-masing Tim Pelaksana Evaluasi di instansi pemerintah harus sudah diisi secara lengkap dan disampaikan kembali ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta laporan. C. Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan dan analisis data dilakukan berdasarkan instrumen kuesioner yang tercantum di dalam pedoman ini. Guna mendapatkan gambaran tentang cara pengolahan data yang sudah dikumpulkan perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:
Dalam instrumen tersebut terdapat 66 (enam puluh enam) pertanyaan. Dimana dari 66 pertanyaan tersebut terbagi atas beberapa bagian yakni:
1) Kompleksitas struktur, terdiri dari 18 pertanyaan. 2) Formalisasi struktur, terdiri dari 7 pertanyaan. 3) Sentralisasi struktur, terdiri dari 11 pertanyaan.
1) Keselarasan, terdiri dari 8 pertanyaan. 2) Tata kelola dan kepatuhan, terdiri dari 7 pertanyaan. 3) Perbaikan dan peningkatan proses, terdiri dari 4 pertanyaan. 4) Teknologi informasi, terdiri dari 5 pertanyaan. 5) Manajemen risiko, terdiri dari 6 pertanyaan.
Penyusunan opsi jawaban menjadi empat pilihan dimaksudkan untuk menghindari jawaban yang mempunyai kecenderungan atau tendensi untuk menjawab di tengah atau netral. Dengan demikian maka pembagian tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3 Jawaban Skor STS : Sangat Tidak setuju = 1 TS : Tidak Setuju = 2 S : Setuju = 3 SS : Sangat Setuju = 4 Untuk menghitung nilai dari jawaban yang diperoleh maka ditetapkan besaran bobot untuk masing-masing dimensi yaitu:
1) Dimensi Kompleksitas adalah 50% (lima puluh persen) dari 50% bobot Dimensi Struktur atau 25% (dua puluh lima persen) dari bobot Total keseluruhan skor. 2) Dimensi Formalisasi adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 50% bobot Dimensi Struktur atau 12,5% (dua belas koma lima persen) dari bobot Total keseluruhan skor. 3) Dimensi Sentralisasi adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 50% bobot Dimensi Struktur atau 12.5% (dua belas koma lima persen) dari bobot Total keseluruhan skor.
1) Dimensi Keselarasan adalah 20% (dua puluh persen) dari 50% bobot Dimensi Proses atau 10% (sepuluh persen) dari bobot Total keseluruhan skor. 2) Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan adalah 20% (dua puluh persen) dari 50% bobot Dimensi Proses atau 10% (sepuluh persen) dari bobot Total keseluruhan skor. 3) Dimensi peningkatan dan Perbaikan Proses adalah 20% (dua puluh persen) dari 50% bobot Dimensi Proses atau 10% (sepuluh persen) dari bobot Total keseluruhan skor. 4) Dimensi Teknologi Informasi adalah 20% (dua puluh persen) dari 50% bobot Dimensi Proses atau 10% (sepuluh persen) dari bobot Total keseluruhan skor. 5) Dimensi Manajemen risiko adalah 20% (dua puluh persen) dari 50% bobot dimensi Proses atau 10% (sepuluh persen) dari bobot Total keseluruhan skor. Struktur bobot Penilaian dapat disajikan sebagaimana tampak pada Tabel 3.2 berikut ini. Tabel 4 Struktur Bobot Penilaian Dimensi Bobot dari Nilai Dimensi Bobot dari Nilai Total Keseluruhan Struktur Organisasi (50%) Kompleksitas Struktur (50%) Kompleksitas Struktur (25%) Formalisasi Struktur (25%) Formalisasi Struktur (12,5%) Sentralisasi Struktur (25%) Sentralisasi Struktur (12,5%) Proses (50%) Keselarasan (Alignment) (20%) Keselarasan (Alignment) (10%) Tata Kelola (Governance) dan Kepatuhan (Compliance) (20%) Tata Kelola (Governance) dan Kepatuhan (Compliance) (10%) Perbaikan dan Peningkatan Proses (20%) Perbaikan dan Peningkatan Proses (10%) Teknologi Informasi (20%) Teknologi Informasi (10%) Manajemen risiko (20%) Manajemen risiko (10%) Total 100% Dengan adanya pembagian tersebut di atas maka penghitungan nilainya adalah dengan cara sebagai berikut:
Nilai Subdimensi Komplesitas * khusus pertanyaan 7, 9, 13, 15, 16, 17, dan 18 urutan nilai pernyataan terbalik. * khusus pertanyaan 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 hanya dijawab bagi K/L/D yang memiliki instansi vertikal atau kantor regional atau UPT.
*khusus pertanyaan 1 dan 3 urutan nilai terbalik
Tabel 7 Nilai Subdimensi Sentralisasi Struktur PERNYATAAN STS TS S SS BOBOT Jawaban Nomor 1 s.d. 11 1 2 3 4 12,5% dibagi 11= 1.136 Nilai Masing-Masing Pernyataan 0,284 0,568 0,852 1,136 Jumlah Nilai Setiap Pernyataan *khusus pertanyaan 1, 3, dan 4 urutan nilai terbalik
Tabel 5 PERNYATAAN STS TS S SS Bobot Jawaban Nomor 1 s.d 18 1 2 3 4 25% dibagi 18 = 1,389 Nilai Masing-Masing Pernyataan 1,389 1,042 0,694 0,347 Jumlah Nilai Setiap Pernyataan … … ... … ……….. Tabel 8 Nilai Subdimensi Keselarasan PERNYATAAN STS TS S SS BOBOT Jawaban Nomor 1 s.d. 8 1 2 3 4 10% dibagi 8= 1,250 Nilai Masing-Masing Pernyataan 0,313 0,625 0,938 1,250 Jumlah Nilai Setiap Pernyataan
Tabel 9 Nilai Subdimensi Tata Kelola (Governance) dan Kepatuhan (Compliance) PERNYATAAN STS TS S SS BOBOT Jawaban Nomor 1 s.d. 7 1 2 3 4 10% dibagi 7= 1,428 Nilai Masing-Masing Pernyataan 0,357 0,714 1,071 1,429 Jumlah Nilai Setiap Pernyataan
Tabel 10 Nilai Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses PERNYATAAN STS TS S SS BOBOT Jawaban Nomor 1 s.d. 4 1 2 3 4 10% dibagi 4= 2,500 Nilai Masing-Masing Pernyataan 0,625 1,25 1,875 2,50 0 Jumlah Nilai Setiap Pernyataan * Khusus pertanyaan 2, dan 4 urutan pernyataan nilai terbalik
Tabel 11 Nilai Subdimensi Teknologi Informasi PERNYATAAN STS TS S SS BOBOT Jawaban Nomor 1 s.d. 5 1 2 3 4 10% dibagi 5= 2 Nilai Masing-Masing Pernyataan 0,5 1 1,5 2 Jumlah Nilai Setiap Pernyataan * Khusus pertanyaan 4 urutan pernyataan nilai terbalik
Tabel 12 Nilai Subdimensi Manajemen Risiko PERNYATAAN STS TS S SS BOBOT Jawaban Nomor 1 s.d. 6 1 2 3 4 10% dibagi 6= 1,667 Nilai Masing-Masing Pernyataan 0,417 0,83 3 1,250 1,6 67 Jumlah Nilai Setiap Pernyataan * Khusus pertanyaan 4 dan 5 urutan pernyataan nilai terbalik Selain menggunakan daftar pertanyaan kuesioner sebagaimana diuraikan di atas untuk melengkapi evaluasi kelembagaan instansi pemerintah disusun beberapa pertanyaan terbuka sebagaimana terlampir pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.
Tabel 13 Perhitungan Nilai Akhir (Total), Peringkat Organisasi, dan Interpretasi PERINGKAT KETERANGAN Peringkat Komposit 5 (P-5) Skor 81-100 Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Peringkat Komposit 4 (P-4) Skor 61-80 Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal. Peringkat Komposit 3 (P-3) Skor 41-60 Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi memiliki berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan peringkatnya menurun apabila organisasi tidak segera melakukan tindakan korektif secara sistematik. Peringkat Komposit 2 (P-2) Skor 21-40 Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong kurang baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai kurang mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan kurang mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki berberapa faktor kelemahan serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan berdiri sendiri maupun yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi memperburuk peringkat organisasi sampai ke kondisi terburuk. Peringkat Komposit 1 (P-1) Skor 0-20 Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong tidak baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai tidak efektif dan tidak mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi serta tidak mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki banyak faktor kelemahan yang sangat serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan berdiri sendiri maupun faktor kelemahan yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang bersifat total (perombakan total struktur organisasi dan proses organisasi) berpotensi membahayakan kelangsungan organisasi.
D. Laporan Evaluasi Laporan evaluasi kelembagaan pada dasarnya merupakan dokumen konkrit yang secara potensial dapat dimanfaatkan bagi pengembangan organisasi pemerintah pada masa-masa berikutnya. Laporan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah ini dimaksudkan sebagai salah satu media atau alat untuk meningkatkan kinerja kelembagaan instansi pemerintah secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan berdasarkan informasi yang dimiliki. 0 20 40 60 80 100 Kompleksitas Formalisasi Sentrralisasi Alignment Governance Improvement Risk Management Teknologi
1) Latar belakang masalah memuat berbagai hal yang menyangkut gambaran substansial tentang organisasi yang dievaluasi dan masalah-masalah fundamental yang dihadapi oleh organisasi dilihat dari perspektf struktur organisasi dan proses organisasi serta analisis awal tentang faktor-faktor pokok yang menjadi penyebab munculnya problematika kelembagaan yang terjadi. 2) Tujuan evaluasi berisi tentang hasil akhir yang akan dicapai dari evaluasi kelembagaan saat ini. 3) Metode memuat informasi mengenai populasi, sampel, dan responden. 4) Tim evaluasi terdiri dari penanggung jawab dan pelaksana evaluasi. 5) Jadwal evaluasi memuat kegiatan dan waktu pelaksanaan evaluasi.
Sedangkan rekomendasi memuat masukan perbaikan secara konkrit pada masing-masing dimensi yang menunjukkan kelemahan. Selain hal-hal pokok sebagaimana telah diuraikan, dalam laporan tersebut harus juga memuat ringkasan eksekutif (executive summary). Perkiraan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi adalah 30 hari kerja semenjak surat pemberitahuan pelaksanaan evaluasi diterima oleh masing-masing instansi pemerintah. Tabel 14 Tahapan pelaksanaan evaluasi kelembagaan No. Tahapan Kegiatan Evaluasi Kelembagaan instansi Pemerintah Durasi Waktu 1 Persiapan Persiapan pembentukan tim pelaksana pada masing-masing instansi pemerintah 5 hari kerja 2 Pengumpulan data dan informasi Pengumpulan kelengkapan informasi/data pendukung pengisian kuesioner 10 hari kerja 3 Pengolahan dan analisis data Pengisian kuesioner dan analisis data 14 hari kerja 4 Penyampaian laporan evaluasi Tim menyampaikan laporan evaluasi kepada Kementerian PANRB 1 hari kerja BAB IV PELAKSANA EVALUASI MONITORING DAN VERIFIKASI A. Instansi Pelaksana Instansi yang wajib melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah terdiri dari instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. B. Penanggung Jawab Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah adalah unit organisasi yang menangani fungsi organisasi instansi pemerintah. Apabila pada tingkatan suborganization wide instansi pemerintah tidak memiliki unit organisasi yang menangani fungsi organisasi maka dapat dibentuk tim adhoc yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan evaluasi. Tabel 15 Penanggung Jawab Evaluasi NO INSTANSI PEMERINTAH ORGANIZATION WIDE SUB ORGANIZATION WIDE
D. Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan kegiatan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. E. Monitoring dan Verifikasi Kegiatan monitoring dilakukan mulai dari awal pelaksanaan kegiatan evaluasi sampai dengan selesai untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan. Kegiatan verifikasi dilakukan terhadap laporan hasil evaluasi kelembagaan yang disampaikan instansi pemerintah ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi. Hasil verifikasi yang diperoleh tersebut menjadi hasil akhir atau final terhadap laporan hasil evaluasi kelembagaan pemerintah yang dilakukan instansi pemerintah. Tujuan monitoring adalah untuk mengetahui permasalahan yang ditimbulkan dengan dilakukannya evaluasi kelembagaan. Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana kemajuan pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, serta menginventarisasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan evalusi kelembagaan instansi pemerintah. Adapun tujuan verifikasi adalah untuk memeriksa dan memvalidasi hasil dari evaluasi kelembagaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang melakukan monitoring dan verifikasi terhadap pelaksanaan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah adalah deputi yang membidangi kelembagaan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaan monitoring dan verifikasi terhadap pelaksanaan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
F. Tim Monitoring dan Verifikasi Dalam melakukan tugas monitoring dan verifikasi pelaksanaan kegiatan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah di lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membentuk tim monitoring dan verifikasi yang diketuai oleh deputi yang membidangi kelembagaan dan dibantu oleh instansi pemerintah lainnya sesuai kebutuhan. Tim monitoring dan verifikasi mempunyai tugas memberikan pendampingan dalam pelaksanaan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya tim monitoring dan verifikasi menyelenggarakan fungsi:
BAB V PENUTUP Pedoman Evaluasi Kelembagaan instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan kelembagaan instansi pemerintah yang lebih efisien dan efektif. Keberhasilan pelaksanaan evaluasi kelembagaan pemerintah tersebut dipengaruhi oleh komitmen dari pimpinan instansi pemerintah pada setiap jenjangnya. Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis dan administratif akan diatur secara tersendiri oleh pimpinan instansi pemerintah sesuai dengan karakteristik instansi pemerintah tersebut. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, ttd ASMAN ABNUR LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN EVALUASI KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH MATERI PERTANYAAN
PERTANYAAN ESSAY & PERNYATAAN PILIHAN GANDA Pertanyaan Essay 6 Pertanyaan Untuk Dimensi Struktur Organisasi 5 Pertanyaan Untuk Dimensi Proses Organisasi Pernyataan Pilihan Ganda 33 Pernyataan Pilihan Ganda Untuk Dimensi Struktur 18 Pernyataan Terkait Kompleksitas 7 Pernyataan Terkait Formalisasi 11 Pernyataan Terkait Sentralisasi 30 Pernyataan Pilihan Ganda Untuk Dimensi Proses 8 Pernyataan Terkait Keselarasan (Alignment) 7 Terkait Governance Dan Compliance 4 Pernyataan Terkait Inovasi Dan Perbaikan Proses Kerja 5 Pernyataan Terkait Manajemen Risiko 6 Pernyataan Teknologi Organisasi
a) Kompleksitas organisasi di dalam mengakomodir differensiasi (keragaman) tugas dan fungsi yang ada. b) Formalisasi sebagai suatu wujud penyeragaman atau standarisasi terhadap berbagai ketentuan/aturan, kebijakan, strategi, prosedur, pola koordinasi dan komunikasi, serta pembakuan berbagai aspek penting lain di dalam organisasi. c) Sentralisasi dalam hal kewenangan dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan dan kebijakan serta kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan keputusan dan kebijakan.
Berikan analisis dan penilaian tim Saudara untuk masing-masing dari tiga subdimensi di atas secara lengkap, rinci dan mendalam serta argumentasi disertai dengan bukti-bukti yang mendukung dalam bentuk dokumen tertulis, rekaman peristiwa/kejadian, dan dokumentasi lain yang relevan.
Berikan analisis dan penilaian tim Saudara untuk masing-masing dari 5 (lima) subdimensi di atas secara lengkap, rinci dan mendalam serta argumentasi disertai dengan bukti-bukti yang mendukung dalam bentuk dokumen tertulis, rekaman peristiwa/kejadian, dan dokumentasi lain yang relevan.
Jawaban Skor STS : Sangat Tidak setuju = 1 TS : Tidak Setuju = 2 S : Setuju = 3 SS : Sangat Setuju = 4
1) Subdimensi Kompleksitas No. Pertanyaan STS TS S SS
2) Subdimensi Formalisasi No. Pertanyaan STS TS S SS
3) Subdimensi Sentralisasi No. Pertanyaan STS TS S SS
1) Subdimensi Keselarasan No. Pertanyaan STS TS S SS
2) Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan No. Pertanyaan STS TS S SS
3) Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses No. Pertanyaan STS TS S SS
4) Subdimensi Manajemen Risiko No. Pertanyaan STS TS S SS
5) Subdimensi Teknologi Informasi No. Pertanyaan STS TS S SS
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, ttd ASMAN ABNUR
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)