DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan usaha lainnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut: a. Penyertaan Modal pada PD. Berdikari paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); b. Penyertaan Modal pada PT. Bank SulSelBar paling banyak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); c. Penyertaan Modal pada PT. BPR Pesisir Tanadoang paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan d. Penyertaan Modal pada PDAM sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
10.Peraturan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 278); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar.
5.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk uang dan aset pada badan usaha atau badan hukum lainnya dengan mendapat hak kepemilikan dan/atau pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya. 4
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7.Modal Dasar adalah jumlah maksimum lembaran saham beserta nilai saham-saham tersebut yang dapat dikeluarkan oleh sebuah Perseroan Terbatas dan/atau Perusahaan yang sesuai dengan akte pendirian.
8.Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya kedalam perseroan guna memenuhi plafond penyertaan modal yang telah ditetapkan.
9.Badan usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan/atau koperasi.
10.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11.Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
12.Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.
13.Perusahaan Daerah Berdikari yang selanjutnya disebut PD. Berdikari adalah Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar.
14.Perseroan Terbatas Bank SulSelBar yang selanjutnya disebut PT. Bank SulSelBar adalah perseroan milik Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang bergerak di bidang usaha perbankan.
15.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pesisir Tanadoang yang selanjutnya disebut PT. BPR Pesisir Tanadoang adalah perseroan yang bergerak di bidang usaha perbankan dan berkantor pusat di Kabupaten Kepulauan Selayar.
16.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Selayar. 5

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
(2)Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD;
2. b.peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. c.peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
4. d.peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; dan/atau
5. e.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

a.memperkuat struktur modal;
b.pengembangan usaha; dan
c.mencukupi modal dasar.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan usaha lainnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:
1. a.Penyertaan Modal pada PD. Berdikari paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
2. b.Penyertaan Modal pada PT. Bank SulSelBar paling banyak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); 6
3. c.Penyertaan Modal pada PT. BPR Pesisir Tanadoang paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
4. d.Penyertaan Modal pada PDAM sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020.

Pasal 5

Modal Dasar Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan usaha lainnya adalah sebagai berikut :

a.Modal Dasar PD. Berdikari sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Tahun 2002;
b.Modal Dasar PT. Bank SulSelBar sebesar Rp10.194.444,66 (sepuluh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah enam puluh enam sen) yang merupakan kumulatif nilai penyertaan modal saham sampai 31 Maret 1988;
c.Modal Dasar PT. BPR Pesisir Tanadoang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Tahun 2005 dan APBD Tahun 2006; dan
d.Modal Dasar PDAM sebesar Rp1.959.309.775,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) pada Tahun 1997.

Pasal 6

(1)Modal Disetor Pemerintah Daerah pada PD. Berdikari sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
1. a.melalui APBD Tahun 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
2. b.melalui APBD Tahun 2010 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
(2)Modal Disetor Pemerintah Daerah pada PT. Bank SulSelBar sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp24.319.805.555,34 (dua puluh empat milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah tiga puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut :
1. a.periode April 1988 sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp10.069.805.555,34 (sepuluh milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah tiga puluh empat sen); 7
2. b.melalui APBD Tahun 2008 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
3. c.melalui APBD Tahun 2009 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. d.melalui APBD Tahun 2011 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan
5. e.melalui APBD Tahun 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
(3)Modal Disetor Pemerintah Daerah pada PT. BPR Pesisir Tanadoang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
1. a.melalui Perubahan APBD Tahun 2006 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. b.melalui APBD Tahun 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. c.melalui APBD Tahun 2009 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan
4. d.melalui APBD Tahun 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
(4)Modal Disetor Pemerintah Daerah pada PDAM sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp17.237.238.070,00 (tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
1. a.pada Tahun 1999 sebesar Rp8.088.950,00 (delapan juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
2. b.pada Tahun 2000 sebesar Rp287.910.820,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
3. c.pada Tahun 2003 sebesar Rp566.200.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
4. d.pada Tahun 2004 sebesar Rp4.021.409.300,00 (empat milyar dua puluh satu juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah);
5. e.pada Tahun 2007 sebesar Rp68.125.000,00 (enam puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. f.pada Tahun 2008 sebesar Rp3.405.543.000,00 (tiga milyar empat ratus lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah); dan
7. g.pada Tahun 2011 sebesar Rp8.879.961.000,00 (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah). 8

Pasal 7

Penambahan Modal Disetor Pemerintah Daerah pada BUMD Tahun 2013 sebesar Rp1.632.901.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah) yang disetor pada PDAM.

Pasal 8

(1)Penambahan Modal Disetor Pemerintah Daerah untuk tahun–tahun berikutnya dapat dilakukan sepanjang tidak melewati batas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 9

Penambahan Modal Disetor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2008