Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang Ketertiban Umum di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.
Memuat teks peraturan…
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 ): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 ), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 ): Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di 1 3. 4 5. 10. 11. 12. 13. Propinsi Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350 ): Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 ), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 ), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 ), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188 ), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233 ), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ), Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ), Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655 ), 6. 7. 8. 2
Menetapkan :
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan : ? W Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan 5. 3 daerah, sebagaimana dimaksud dalam kitab undang- undang hukum acara pidana,
BAB II
Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban di ruang milik jalan, setiap orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan, dilarang : a. Mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum,
Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap Orang, badan Hukum dan/atau Perkumpulan, dilarang : 5s
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan dan/atau usaha apapun melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian.
Untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan dilarang :
Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha tertentu di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum. Setiap orang dan/atau badan dilarang menempatkan dan/atau menyimpan benda dengan maksud melakukan usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum. |
Setiap Orang atau Badan Hukum dalam melakukan usaha karaoke atau hiburan lainnya harus mendapat izin dari Bupati. Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan oleh Bupati.
Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :
Pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) a, b, c,d Pasal (3)c, f, h,1 Pasal (5) b dan c dan Pasal 6 dengan izin Bupati. Prosedur dan tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
UUD 1945 dan Amandemen
Undang-Undang