DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH, DENGAN ISI : Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:a. meningkatkan pendapatan Daerah dan pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah;b. meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat; dan c. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Bank Nagari, Perumda Kinantan, dan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pada Bank Nagari, Perusahaan Umum Daerah Kinantan, dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana, perlu dilakukan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah, | C. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan menjamin kepastian hukum dalam melakukan penyertaan modal kepada Bank Nagari, Perusahaan Umum Daerah Kinantan, dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana perlu diatur dengan peraturan daerah, d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573): Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sijunjung. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5.Bank Nagari adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
6.Perusahaan Umum Daerah Kinantan yang selanjutnya disebut Perumda Kinantan adalah Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Sijunjung.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana yang selanjutnya disebut dengan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana adalah Perusahaan umum Daerah Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Sijunjung. 4.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan pendapatan Daerah dan pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah,
b.meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat, dan
c.meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Bank Nagari, Perumda Kinantan, dan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana. 3

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, yang meliputi:

a.Bank Nagari,
b.Perumda Kinantan: dan
c.Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Nagari sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah).
(2)Penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebesar Rp101.145.000.000,00 (seratus satu milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut :
1. a.tahun 2007 sebesar Rp17.171.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus tujuh puluh satu juta rupiah):
2. b.tahun 2010 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah),
3. c.tahun 2012 sebesar Rp5.493.000.000,00 (lima milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) d. tahun 2013 sebesar Rp12.900.000.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus juta rupiah):
4. e.tahun 2014 sebesar Rp11.831.000.000,00 (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh satu juta rupiah), f tahun 2015 sebesar Rp12.850.000.000,00 (dua belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah),
5. g.tahun 2016 sebesar Rp11.400.000.000,00 (sebelas milyar empat ratus juta rupiah),
6. h.tahun 2017 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah),
7. i.tahun 2018 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), j- tahun 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dan
8. k.tahun 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(3)Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar Rp156.145.000.000,00 (seratus lima puluh enam milyar seratus empat puluh lima juta rupiah). 4

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah
(2)
(3)kepada Perumda Kinantan sebesar Rp2.675.000.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Penyertaan Modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebesar Rp8.123.000.000,00 (delapan milyar seratus dua puluh tiga juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut :
1. a.tahun 2001 sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah), tahun 2002 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): tahun 2003 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah): b.
2. d.tahun 2004 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):
3. e.tahun 2005 sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah), tahun 2006 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tahun 2009 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah): tahun 2010 sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah): tahun 2011 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), tahun 2012 sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan tahun 2015 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): £ 8 h. k. Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar Rp10.798.000.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana sebesar Rp27.154.016.000,00 (dua puluh tujuh milyar seratus lima puluh empat juta enam belas ribu rupiah).
(2)Penyertaan Modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebesar 5 Rp21.090.274.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan puluh juta dua ratus1 tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut : a. 2 9 » tahun 2001 sebesar Rp1.416.412.000,00 (satu milyar empat ratus enam belas juta empat ratus dua belas ribu rupiah): tahun 2002 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tahun 2003 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tahun 2004 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah): tahun 2005 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah): tahun 2006 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah): tahun 2008 sebesar Rp140.000.060,00 (seratus empat puluh juta rupiah), b. £ & . tahun 2010 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah): h. tahun 2012 sebesar Rp113.862.000,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah): tahun 2014 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), tahun 2015 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah): tahun 2016 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah): 1. k. 1. . tahun 2017 penyertaan modal dalam bentuk aset jaringan perpipaan m. sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), tahun 2018 penyertaan modal dalam bentuk aset jaringan perpipaan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), tahun 2019 penyertaan modal dalam bentuk aset jaringan perpipaan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah): dan tahun 2020 penyertaan modal dalam bentuk aset jaringan perpipaan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). n. o.
(3)Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar Rp48.244.290.000,00 (empat puluh delapan milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sampai terpenuhinya Penyertaan Modal Daerah. 6
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
(2)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
(3)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penaisiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Syunjung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9) :
b.Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sijunjung Ke PDAM Tirta sanjung Buana dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 38):
c.Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sijunjung Ke Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017 Nomor 38),
d.Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 Nomor 8), dan
e.Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2021 Nomor 38). di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. 7

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabuapten Sijunjung. Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 7 Desewber 2021 BUPATI SIJUNJUNG, ttd BENNY DWIFA YUSWIR Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 7 Derercer 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG, ttd ZEFNIHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR 12 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 10/100/2021 Salinan sesuai dengan aslinya GIAN HU MISWITA MR 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH I. UMUM Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memerlukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan Daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian. Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya dan usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah adalah dengan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Hal ini pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan yang menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha milik negara. Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Nagari, Perumda Kinantan, dan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana. Penyertaan Modal Daerah bertujuan meningkatkan pendapatan Daerah dan pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Bank Nagari, Perumda Kinantan, dan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020