DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT: 1. KETENTUAN UMUM 2. BENTUK SUMBANGAN 3. KETENTUAN PENGELOLAAN 4. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut maka perlu dilakukan penyesuaian materinya dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Nomor 4575);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga ;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN dan BUPATI SOLOK SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Legislatif Kabupaten Solok Selatan.
6.Sumbangan pihak ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga Kepada Daerah secara Ikhlas, Tidak Mengikat, perolehannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak

BAB II

BENTUK SUMBANGAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga;
(2)Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemberian uang atau yang disamakan dengan uang, barang, dan/ atau lain- lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga;
(3)Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada negara seperti kewajiban membayar pajak dan kewajiban lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 5

BAB III

KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 3

(1)Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang disetorkan ke Kas daerah.
(2)Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga dalam bentuk barang dicatat dalam daftar inventaris barang Pemerintah Daerah menjadi kekayaan daerah.
(3)Ketentuan tentang Tata cara penyetoran dan Penyerahan Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dipergunakan untuk kepentingan pembangunan Daerah.

Pasal 5

(1)Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dicatat sebagai kekayaan daerah dan pengelolaaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 6

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan. Ditetapkan di Padang Aro pada tanggal 9 Mei 2016 BUPATI SOLOK SELATAN, dto MUZNI ZAKARIA Diundangkan di Padang Aro pada tanggal 9 Mei 2016. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN, dto YULIAN EFI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/2016) 7 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Solok Selatan mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak menerima sumbangan dari pihak ketiga. Dengan demikian, penerimaan sumbangan pihak ketiga harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Selama ini penerimaan daerah yang berupa sumbangan pihak ketiga didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan No. 7 Tahun 2006, mengingat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu dilakukan perbaikan dan/atau perubahan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal , dana alokasi dari pusat belum sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan pembangunan masih dibutuhkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi, serta tidak merintangi arus barang dan jasa antar daerah. 8 Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Solok Selatan diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan keinginan masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan sumbangan untuk pembangunan kepada daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Sumbangan lain-lain yang dimaksud adalah berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, dan hibah. Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 3

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2006

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 3

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2006

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2013