DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2003

Nomor: 38
Tahun: 2003
Ditetapkan: 18 Desember 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dibentuk Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
c.bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat

1.Pasal 5 ... Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7.Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
8.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
9.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SOLOK SELATAN, DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang.
3.Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Dharmasraya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung yang terdiri atas:

a.Kecamatan Sitiung;
b.Kecamatan Koto Baru;
c.Kecamatan Sungai Rumbai; dan
d.Kecamatan Pulau Punjung.

Pasal 4

Kabupaten Solok Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Solok yang terdiri atas:

a.Kecamatan Sangir Batang Hari;
b.Kecamatan Sangir Jujuan;
c.Kecamatan Sangir;
d.Kecamatan Sungai Pagu; dan
e.Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh.

Pasal 5

Kabupaten Pasaman Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pasaman yang terdiri atas:

a.Kecamatan Talamau;
b.Kecamatan Kinali;
c.Kecamatan Pasaman;
d.Kecamatan Gunung Tuleh;
e.Kecamatan ...
e.Kecamatan Lembah Melintang;
f.Kecamatan Sei Beremas; dan
g.Kecamatan Ranah Batahan.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dikurangi dengan wilayah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Dengan terbentuknya Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Solok dikurangi dengan wilayah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)Dengan terbentuknya Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Pasaman dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Kabupaten Dharmasraya mempunyai batas wilayah:

a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
c.sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi; dan
d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan, dan Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok.

Pasal 8

Kabupaten Solok Selatan mempunyai batas wilayah:

a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dan Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
b.sebelah …
b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
c.sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi; dan
d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Sutera, dan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 9

Kabupaten Pasaman Barat mempunyai batas wilayah:

a.sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Duo Koto, Kecamatan Panti, Kecamatan Lubuk Sikaping, dan Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman;
c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam; dan
d.sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 61 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2003

Peraturan turunan (12)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung No. 01 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya No. 01 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 61 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2003

Peraturan turunan (12)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung No. 01 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya No. 01 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2020