Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah KabupatenSoppeng.
2.Pemerintah Daerah,adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Soppeng.
4.Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57).
Dengan Persetujuan Bersama investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung,yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi,sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
5.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
6.PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta Nomor 95 Tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman Nomor 67 Tanggal 13 Juli 1961 Nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.
Berdasarkan Peraturan Daerah Tk. I Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 002 Tahun 1964 Tanggal 12 Pebruari 1964, Nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp. 250.000.000,-. Dengan pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan. Dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi Rp. 25 Milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan modal dasar Rp. 650 Milyar. Akta pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-31541.HT.01.01 Tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tanggal 15 Pebruari 2005, Tambahan Nomor 1655/2005. Pada Tanggal 10 Pebruari 2011, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang dilakukan secara circular resolution dan keputusan RUPSLB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para pemegang saham. Keputusan RUPSLB tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan tentang Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Sulsel, Nomor 16 Tanggal 10 Pebruari 2011. Dimana dalam akta tersebut para pemegang saham memutuskan untuk merubah nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-11765.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan. Di samping itu, perubahan nama ini juga telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Bank Indonesia Nomor : 13/32/KEP.GBI/2011 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.
7.Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD,adalah Pejabat Pengelola Keuangan daerahyang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
BAB II TUJUAN