DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN BARAT

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyertaan modal dalam meningkatkan pendapatan asli derah (PAD) dan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Soppeng pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Juncto Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PADA PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATANDAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah KabupatenSoppeng.
2.Pemerintah Daerah,adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Soppeng.
4.Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57). Dengan Persetujuan Bersama investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung,yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi,sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
5.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
6.PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta Nomor 95 Tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman Nomor 67 Tanggal 13 Juli 1961 Nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara. Berdasarkan Peraturan Daerah Tk. I Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 002 Tahun 1964 Tanggal 12 Pebruari 1964, Nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp. 250.000.000,-. Dengan pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan. Dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi Rp. 25 Milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan modal dasar Rp. 650 Milyar. Akta pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-31541.HT.01.01 Tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tanggal 15 Pebruari 2005, Tambahan Nomor 1655/2005. Pada Tanggal 10 Pebruari 2011, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang dilakukan secara circular resolution dan keputusan RUPSLB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para pemegang saham. Keputusan RUPSLB tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan tentang Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Sulsel, Nomor 16 Tanggal 10 Pebruari 2011. Dimana dalam akta tersebut para pemegang saham memutuskan untuk merubah nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-11765.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan. Di samping itu, perubahan nama ini juga telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Bank Indonesia Nomor : 13/32/KEP.GBI/2011 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.
7.Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD,adalah Pejabat Pengelola Keuangan daerahyang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal pada PT. Baank Sulselbar bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, menambah pendapatan daerah, terciptanya kesempatan kerja, mengembangkan kegiatan usaha perusahaan PT. BankSulselbar dan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB III

JENIS,JUMLAH, WAKTU DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan modal pada PT. Bank Sulselbar ditetapkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah merupakan bagian dari investasi langsung dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 4

(1)Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sulselbar ditetapkan sebagai berikut:
1. a.sampai dengan Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp.1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah).
2. b.tahun anggaran 2006 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. c.tahun anggaran 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
4. d.tahun anggaran 2008 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
5. e.tahun anggaran 2009 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
6. f.tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)
7. g.tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 1.820.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
8. h.tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 4.320.000.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
9. i.tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 6.720.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
10. j.tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
11. k.tahun anggaran 2015 dan seterusnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
(2)Penempatan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak termasuk deviden.

Pasal 5

Penyertaan modal pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulselbar dapat dianggarkan setiap tahun dalam APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 6

Bupati berwenang memproses penyertaan modal sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 7

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Soppeng pada PT. Bank Sulselbar bersumber dari APBD.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Sebagai pemegang saham di PT. Bank Sulselbar, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

a.Hak
1. 1.Hak suara dalam penentuan kebijakan yang akan dijalankan oleh PT. Bank Sulselbar.
2. 2.Hak memperoleh bagian laba hasil usaha sebanding dengan nilai saham yang dimiliki.
b.Kewajiban Mentaati semua keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sulselbar.

Pasal 9

Bagian laba hasil usaha sebgaimana dimaksud dalaam Pasal 8 angka 2 disetorkan ke BUD dan dimasukkan dalam APBD untuk tahun anggaran berkenaan sebagai kelompok Pendapatan Asli Daerah jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008