DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 144

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Subang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas air bersih, pengusahaan atas penyediaan dan pengelolaan air dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah;
b.bahwa badan usaha yang mengelola air minum di Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 03 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Subang dan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Su bang Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat

(2)dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 03 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Subang dan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabu paten Su bang Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang perlu disesuaikan; BUPATISUBANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERUSAHAANUMUMDAERAHAIR MINUMTIRTARANGGA KABUPATENSUBANG TENTANG BUPATI SUBANG PROVINS! JAWA BARAT PERATURANDAERAH KABUPATENSUBANG NOMOR; 3 TAHUN 2019

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ten tang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Mengingat

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang. PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSUBANG dan BUPATISUBANG

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 ten tang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322). Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BU~~. a~alah 2· Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggata Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemenntahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Subang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat Perumda TRS adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
7.Penugasan adalah dari Pemerintah Daerah kepada Perumda TRS untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang penyediaan air minum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
8.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Subang.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima)tahun.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBDuntuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda TRS.
12.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda TRS sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda TRS guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda TRS.
13.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
14.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
16.Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Ke~ayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 1 7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan um um daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
18.Direksi adalah organ Perumda TRS yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda TRS untuk kepentingan dan tujuan Perumda TRS serta mewakili Perumda TRS baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
19.Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perumda TRS.
20.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
21.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
22.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda TRS yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
23.Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar men?~tar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjaringan.
24.Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjaringan.
25.Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
26.Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
27.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal ~alon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
28.Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumda TRS.
29.Pipa Transmisi adalah pipa pembawa air yang menghubungkan s~mber ~r dengan penampungan air (reservoir) dan/ atau penampungan air bersih dengan pipa jaringan distribusi utama.
30.Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari penampu1;1gan air (reservoir) sampai dengan pipa-pipa untuk pelayanan penyediaan air min um.
31.Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi sampai dengan meter air.
32.Pipa Persil adalah pipa beserta ~eralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak dalam persil sesudah meter air pelanggan.
33.Persil adalah suatu bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan air minum dari Perumda TRS.
34.Meter Air adalah alat yang digunakan untuk mengukur volume pemakaian air.
35.Pelanggan adalah orang atau badan hukum yang menggunakan jasa-jasa pelayanan air dari Perumda TRS dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Perumda TRS untuk menggunakan jasa-jasa pelayanan air terse but.
36.Pelanggan Khusus adalah Institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
37.Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
38.Kran Umum adalah sarana jasa pelayanan air untuk daerah permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan mempunyai kemampuan sosial ekonomi terbatas dan/ atau daerah yang belum dapat terlayani dengan sambungan rumah.
39.Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/ orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
40.Tarif Air Minum selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air rnin~m yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda TRS yang wajib dibayar oleh pelanggan.
41.T~f Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
42.Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
43.Tarif Pen uh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
44.Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda TRS dan Pelanggan.
45.Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual. 46· Air ~akd.u .ada!ah air yang digunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menja 1 air mmum.

(2)Bupati me~?akan ~emegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan m.e~akih Pemenntah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pel~sanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam kebijakan Perumda TRS, meliputi : ( 1)

BAB II

KEBIJAKAN

Pasal 2

54.Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dimiliki seperti: tanah, bangunan, mesin-rnesin inventaris, surat- surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.
55.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antara daerah dan/ a tau badan usaha swasta/badan lainnya dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lainnya dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
56.Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perumda TRS atau yayasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
47.Pemeliharaan adalah kegiatan perawatan dan perbaik~ uns:ur-~nsur sarana yang bertujuan untuk menjaga agar sarana penyediaan air mmum dapat berlangsung secara berkesinambungan. Instalasi adalah semua jenis pipa, peralatan dan perlengkapan lainnya milik Perumda TRS yang dipergunakan untuk pendistirbusian air mmum ke tempat pelangggan.
49.Instalasi Sambungan Pelanggan adalah sambungan langsung dari pipa distribusi sampai dengan meter air.
50.Instalasi Pengolahan adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan biologi, sehingga diperoleh air minum yang memenuhi syarat-syarat standar yang berlaku.
51.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
52.Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
53.Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda TRS penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. 48.

(6)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja Perumda TRS;
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan Perumda TRS.
(7)Ketentuan mengen~ pelak~anaan kewenangan dan insentif pelaksana k~wenangan. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)
(3)
(2)( 1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berkedudukan sebagai Pemilik Modal. Bupati selaku pemilik modal pada Perumda TRS mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
1. a.peru bahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/ atau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
7. g.penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan laporan tahunan; J. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda TRS;dan
10. k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50o/o (lima puluh per seratus) dari jumlah kekayaan bersih Perumda TRS dalam 1 ( satu) transaksi atau lebih.
(5)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pasal 3

a.penyertaan modal;
b.subsidi;
c.penugasan; . . d penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang d1p1sahkan; an :: pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda TRS.

(1)Maksud pendirian Perumda TRS adalah untuk ikut berperan serta dalam pembangunan masyarakat Subang sehat dan sejahtera sesuai fungsi, peran perusahaan dengan berlandaskan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Tujuan pendirian Perumda TRS adalah untuk:
1. a.Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
2. b.Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pelayanan kepada masyarakat, badan hukum pemerintah maupun swasta dalam memenuhi kebutuhan pelayanan air minum yang sesuai dengan standar kesehatan untuk mendorong masyarakat lebih sehat dan sejahtera berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
3. c.Memperoleh laba dan/ a tau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sesuai keten tuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Maksud dan Tujuan

Pasal 6

( 1) Perumda TRS adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berhak melakukan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)Perumda TRS berkedudukan secara tetap di Kabupaten Subang dan dapat membuka Cabang/Unit Pelayanan maupun anak perusahaan di seluruh Wilayah Kabupaten Subang. Tempat dan Kedudukan

Pasal 5

( 1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Badan Usaha Milik Daerah Air Minum yang semula bemama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Subang yang telah diubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang yang disingkat Perumda TRS.

(2)Perumda TRS dalam operasionalnya dapat menggunakan logo yang susunannya mengandung arti dan makna filosofis, sosiologis maupun historis sebagai ciri dan karakter perusahaan dalam rangka memberikan dorongan pelayanan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai nama, susunan dan gambar logo Perumda TRS akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

ANGGARANDASAR Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 4

a.Daerah;
b.BUMDlainnya; dan/ a tau
c.Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. ( 1) Modal Dasar Perumda TRS berasal dari :
a.Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
b.Neraca akhir PDAMTirta Rangga Kabupaten Subang.

(2)Selain Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber modal Perumda TRS terdiri atas :
1. a.Penyertaan Modal Daerah;
2. b.Pinjaman;
3. c.Hibah; dan
4. d.Sumber modal lainnya.
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD;dan/atau
2. b.Konversi dari pinjaman.
(4)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat bersumber dari: Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 8

(1)Jangka waktu pendirian tidak dibatasi, melainkan sesuai dengan kepentingan/kebutuhan masyarakat akan fungsi dan peran perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan akan air min um bagi masyarakat/ pelanggan, kecuali dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Kegiatan Usaha Perumda TRS antara lain:
1. a.Bergerak dalam bidang usaha pengelolaan dan pendistribusian air minum kepada masyarakat pengguna serta pelaksanaan pemungutan tarif air minum.
2. b.Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya air, dalam batas-batas fungsi dan kewenangannya Perumda TRS dapat melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan sumber-sumber air, sanitasi dan air limbah yang mekanisme dan tata caranya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. c.Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perumda TRS atas ijm Bupati dapat mengembangkan jenis produksinya dalam bentuk lain sepanjang masih sejalan dengan usaha pokoknya. Jangka Waktu Pendirian dan Kegiatan Usaha

Pasal 7

( 1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian Perumda TRS ditujukan untuk memenuhi Modal Dasar dan Modal Disetor.

Pasal 10

( 1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk :

a.Pendirian Perumda TRS; dan
b.Penambahan modal Perumda TRS.

(2)Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah.
(3)Barang Milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang Milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
(4)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyertaan Modal Daerah

Isi peraturan

Teks144PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas air bersih, pengusahaan atas penyediaan dan pengelolaan air dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah;
b.bahwa badan usaha yang mengelola air minum di Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 03 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Subang dan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Su bang Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat

(2)dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 03 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Subang dan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabu paten Su bang Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang perlu disesuaikan; BUPATISUBANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERUSAHAANUMUMDAERAHAIR MINUMTIRTARANGGA KABUPATENSUBANG TENTANG BUPATI SUBANG PROVINS! JAWA BARAT PERATURANDAERAH KABUPATENSUBANG NOMOR; 3 TAHUN 2019

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ten tang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Mengingat

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 ten tang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322). Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BU~~. a~alah 2· Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggata Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemenntahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Subang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat Perumda TRS adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
7.Penugasan adalah dari Pemerintah Daerah kepada Perumda TRS untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang penyediaan air minum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
8.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Subang.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima)tahun.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBDuntuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda TRS.
12.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda TRS sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda TRS guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda TRS.
13.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
14.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
16.Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Ke~ayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 1 7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan um um daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
18.Direksi adalah organ Perumda TRS yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda TRS untuk kepentingan dan tujuan Perumda TRS serta mewakili Perumda TRS baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
19.Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perumda TRS.
20.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
21.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
22.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda TRS yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
23.Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar men?~tar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjaringan.
24.Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjaringan.
25.Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
26.Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
27.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal ~alon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
28.Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumda TRS.
29.Pipa Transmisi adalah pipa pembawa air yang menghubungkan s~mber ~r dengan penampungan air (reservoir) dan/ atau penampungan air bersih dengan pipa jaringan distribusi utama.
30.Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari penampu1;1gan air (reservoir) sampai dengan pipa-pipa untuk pelayanan penyediaan air min um.
31.Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi sampai dengan meter air.
32.Pipa Persil adalah pipa beserta ~eralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak dalam persil sesudah meter air pelanggan.
33.Persil adalah suatu bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan air minum dari Perumda TRS.
34.Meter Air adalah alat yang digunakan untuk mengukur volume pemakaian air.
35.Pelanggan adalah orang atau badan hukum yang menggunakan jasa-jasa pelayanan air dari Perumda TRS dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Perumda TRS untuk menggunakan jasa-jasa pelayanan air terse but.
36.Pelanggan Khusus adalah Institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
37.Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
38.Kran Umum adalah sarana jasa pelayanan air untuk daerah permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan mempunyai kemampuan sosial ekonomi terbatas dan/ atau daerah yang belum dapat terlayani dengan sambungan rumah.
39.Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/ orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
40.Tarif Air Minum selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air rnin~m yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda TRS yang wajib dibayar oleh pelanggan.
41.T~f Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
42.Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
43.Tarif Pen uh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
44.Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda TRS dan Pelanggan.
45.Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual. 46· Air ~akd.u .ada!ah air yang digunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menja 1 air mmum.

(2)Bupati me~?akan ~emegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan m.e~akih Pemenntah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pel~sanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam kebijakan Perumda TRS, meliputi : ( 1)

BAB II

KEBIJAKAN

Pasal 2

54.Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dimiliki seperti: tanah, bangunan, mesin-rnesin inventaris, surat- surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.
55.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antara daerah dan/ a tau badan usaha swasta/badan lainnya dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lainnya dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
56.Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perumda TRS atau yayasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
47.Pemeliharaan adalah kegiatan perawatan dan perbaik~ uns:ur-~nsur sarana yang bertujuan untuk menjaga agar sarana penyediaan air mmum dapat berlangsung secara berkesinambungan. Instalasi adalah semua jenis pipa, peralatan dan perlengkapan lainnya milik Perumda TRS yang dipergunakan untuk pendistirbusian air mmum ke tempat pelangggan.
49.Instalasi Sambungan Pelanggan adalah sambungan langsung dari pipa distribusi sampai dengan meter air.
50.Instalasi Pengolahan adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan biologi, sehingga diperoleh air minum yang memenuhi syarat-syarat standar yang berlaku.
51.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
52.Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
53.Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda TRS penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. 48.

(6)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja Perumda TRS;
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan Perumda TRS.
(7)Ketentuan mengen~ pelak~anaan kewenangan dan insentif pelaksana k~wenangan. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)
(3)
(2)( 1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berkedudukan sebagai Pemilik Modal. Bupati selaku pemilik modal pada Perumda TRS mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
1. a.peru bahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/ atau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
7. g.penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan laporan tahunan; J. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda TRS;dan
10. k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50o/o (lima puluh per seratus) dari jumlah kekayaan bersih Perumda TRS dalam 1 ( satu) transaksi atau lebih.
(5)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pasal 3

a.penyertaan modal;
b.subsidi;
c.penugasan; . . d penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang d1p1sahkan; an :: pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda TRS.

(1)Maksud pendirian Perumda TRS adalah untuk ikut berperan serta dalam pembangunan masyarakat Subang sehat dan sejahtera sesuai fungsi, peran perusahaan dengan berlandaskan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Tujuan pendirian Perumda TRS adalah untuk:
1. a.Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
2. b.Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pelayanan kepada masyarakat, badan hukum pemerintah maupun swasta dalam memenuhi kebutuhan pelayanan air minum yang sesuai dengan standar kesehatan untuk mendorong masyarakat lebih sehat dan sejahtera berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
3. c.Memperoleh laba dan/ a tau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sesuai keten tuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Maksud dan Tujuan

Pasal 6

( 1) Perumda TRS adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berhak melakukan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)Perumda TRS berkedudukan secara tetap di Kabupaten Subang dan dapat membuka Cabang/Unit Pelayanan maupun anak perusahaan di seluruh Wilayah Kabupaten Subang. Tempat dan Kedudukan

Pasal 5

(2)Perumda TRS dalam operasionalnya dapat menggunakan logo yang susunannya mengandung arti dan makna filosofis, sosiologis maupun historis sebagai ciri dan karakter perusahaan dalam rangka memberikan dorongan pelayanan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai nama, susunan dan gambar logo Perumda TRS akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

ANGGARANDASAR Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 4

a.Daerah;
b.BUMDlainnya; dan/ a tau
c.Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. ( 1) Modal Dasar Perumda TRS berasal dari :
a.Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
b.Neraca akhir PDAMTirta Rangga Kabupaten Subang.

(2)Selain Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber modal Perumda TRS terdiri atas :
1. a.Penyertaan Modal Daerah;
2. b.Pinjaman;
3. c.Hibah; dan
4. d.Sumber modal lainnya.
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD;dan/atau
2. b.Konversi dari pinjaman.
(4)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat bersumber dari: Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 8

(1)Jangka waktu pendirian tidak dibatasi, melainkan sesuai dengan kepentingan/kebutuhan masyarakat akan fungsi dan peran perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan akan air min um bagi masyarakat/ pelanggan, kecuali dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Kegiatan Usaha Perumda TRS antara lain:
1. a.Bergerak dalam bidang usaha pengelolaan dan pendistribusian air minum kepada masyarakat pengguna serta pelaksanaan pemungutan tarif air minum.
2. b.Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya air, dalam batas-batas fungsi dan kewenangannya Perumda TRS dapat melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan sumber-sumber air, sanitasi dan air limbah yang mekanisme dan tata caranya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. c.Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perumda TRS atas ijm Bupati dapat mengembangkan jenis produksinya dalam bentuk lain sepanjang masih sejalan dengan usaha pokoknya. Jangka Waktu Pendirian dan Kegiatan Usaha

Pasal 7

( 1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian Perumda TRS ditujukan untuk memenuhi Modal Dasar dan Modal Disetor.

Pasal 10

( 1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk :

a.Pendirian Perumda TRS; dan
b.Penambahan modal Perumda TRS.

(2)Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah.
(3)Barang Milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang Milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
(4)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyertaan Modal Daerah

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014