DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 April 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II BENTUK BADAN HUKUM DAN KEDUDUKAN; BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN; BAB IV TUGAS; BAB V KEGIATAN USAHA; BAB VI PERMODALAN; BAB VII STRUKTUR ORGANISASI; BAB VIII KEWENANGAN BUPATI; BAB IX DEWAN PENGAWAS; BAB X DIREKSI; BAB XI KEPEGAWAIAN; BAB XII PERENCANAAN DAN PELAPORAN; BAB XIII TAHUN BUKU, PENGGUNAAN LABA DAN PENGGUNAAN CADANGAN; BAB XIV PEMBINAAN; BAB XV TANGGUNG-JAWAB DAN TUNTUNAN GANTI RUGI PEGAWAI; BAB XVI KERJASAMA; BAB XVII PEMBUBARAN; BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta untuk lebih mendorong kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara dalam menghadapi perkembangan perekonomian, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
11.Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Propertest) Bank Perkreditan Rakyat;
12.Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat;
13.Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
14.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.017/1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan;
15.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 2 Seri D);
17.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 7).
18.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada PD. BPR Artha Sukma Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada PD. BPR Artha Sukma Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 8). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA dan BUPATI SUKAMARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA SEJAHTERA KABUPATEN SUKAMARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.
3.Bupati adalah Bupati Sukamara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara.
6.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera yang selanjutnya disebut PD. BPR Artha Sukma Sejahtera adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7.Modal dasar adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal awal.
8.Modal disetor adalah modal yang telah disetorkan secara efektif oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara.
9.Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
10.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.
11.Direksi adalah Direksi PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.
12.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi PD. BPR Artha Sukma Sejahtera yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank atau perusahaan.
13.Pegawai adalah pegawai PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.
14.Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.
15.Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
16.Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah;
17.Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
18.Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
19.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Bentuk badan hukum PD. BPR Artha Sukma Sejahtera berupa perusahaan daerah.

Pasal 3

(1)Kedudukan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera di Ibukota Kabupaten Sukamara.
(2)PD. BPR Artha Sukma Sejahtera dapat membuka kantor cabang diutamakan dalam Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah.
(3)PD. BPR Artha Sukma Sejahtera dapat membuka kantor pelayanan kas dalam Wilayah Kabupaten Sukamara.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD. BPR Artha Sukma Sejahtera dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.

Pasal 5

PD. BPR Artha Sukma Sejahtera didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.

BAB IV

TUGAS

Pasal 6

PD. BPR Artha Sukma Sejahtera mempunyai tugas mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan usahanya.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PD. BPR Artha Sukma Sejahtera melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a.Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan i tu;
b.Memberikan dan menyalurkan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c.Memberikan pembinaan kepada usaha mikro kecil dan menengah;
d.Melakukan kerjasama antar PD. BPR Artha Sukma Sejahtera dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
e.Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan tabungan di bank lainnya;
f.Membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
g.Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERMODALAN

Pasal 8

(1)Modal dasar PD. BPR Artha Sukma Sejahtera ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00,- (lima belas milyar rupiah).
(2)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetor sebesar Rp. 7.000.000.000,00,- (tujuh milyar rupiah).
(3)Sisa modal dasar sebesar Rp. 8.000.000.000.00,- (delapan milyar rupiah) dibayarkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(4)Pemenuhan sisa modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

(1)Organ PD. BPR Artha Sukma Sejahtera terdiri dari :
1. a.Bupati;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(2)Susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR Artha Sukma Sejahtera ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.017/1993

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2004

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.017/1993

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2004

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2012