DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong Dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Kedudukan, Tugas dan Fungsi;Susunan Organisasi;Eselon Jabatan Dinas Daerah;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka efektifitas kinerja kelembagaan perangkat daerah, perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, khususnya Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); SALINAN
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG dan BUPATI TABALONG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TABALONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur perangkat daerah.
(2)Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
(3)Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
3. c.pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Produksi Tanaman Pangan, Prasarana dan Sarana serta Pengolahan dan Pemasaran serta UPTD ;
4. d.pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Dinas.
(5)Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur perangkat daerah.
(2)Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Peternakan dan Perikanan.
(3)Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang Peternakan, dan Perikanan;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Peternakan;
3. c.pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Sumber Daya Manusia serta UPTD;
4. d.pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas.
(5)Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah..

Pasal 4

(1)Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur perangkat daerah.
(2)Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan.
(3)Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
3. c.pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Pemolaan dan Pengembangan Usaha, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Perhutanan Sosial, Sarana Prasarana dan Pengembangan Sumber Daya, Pengelolaan dan Pengembangan Komoditi serta UPTD;
4. d.pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas.
(5)Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah..

Pasal 5

(1)Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur perangkat daerah.
(2)Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum.
(3)Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum;
3. c.pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Bina Marga, Bina Program Pengembangan Konstruksi, Sumber Daya Air dan Cipta Karya serta UPTD;
4. d.pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas.
(5)Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

(1)Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar merupakan unsur perangkat daerah.
(2)Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar.
(3)Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang Tata kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tata kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar;
3. c.pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Kebersihan dan Persampahan Wasbang dan PJU, Ruang Terbuka Hijau, Pengelolaan Pasar serta UPTD;
4. d.pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Dinas.
(5)Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

(1)Dinas Pendidikan merupakan unsur perangkat daerah.
(2)Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan.
(3)Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan;
3. c.pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Pembinaan Pendidikan Menengah, Pra Sekolah dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta UPTD;
4. d.pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas.
(5)Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1)Dinas Kesehatan merupakan unsur perangkat daerah.
(2)Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan.
(3)Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
3. c.pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Pelayanan Kesehatan, Promosi Kesehatan dan Farmasi serta UPTD;
4. d.pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas.
(5)Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

(1)Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur perangkat daerah.
(2)Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.
(3)Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2. b.penyelenggaraan urusan pemeritahan dan pelayanan umum di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
3. c.pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasiltasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata serta UPTD;
4. d.pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas.
(5)Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 3 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 3 Tahun 2015