DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas, Maksud Dan Tujuan, Pelaksana TJSlP, Kewajiban Dan Hak Perusahaan, Pelaksanaan Program TJSLP, Forum TJSLP, Laporan Penggunaan Dana TJSLP, Penghargaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar tanggung jawab sosial lingkungan dan lingkungan perusahaan terlaksana secara transparan dan hasil optimal, perlu diselaraskan dengan program kebijakan pembangunan di Daerah;
c.bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Tegal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-UndangNomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran RI Nomor 4297);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8.Undang-UndangNomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonsesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014tentang perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL dan BUPATI TEGAL

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2.Bupati adalah Bupati Tegal;
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsure pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi , seimbang dan sesuai dengan lingkungan , nilai,norma dan budaya masyarakat setempat.
7.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan tertentu.
8.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
9.Forum Tanggung Jawab SOSIAL LINGKUNGAN Perusahaan yang selanjutnya disingkat Forum TJSLP adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi dan pemerintah Daerah;
10.Perusahaan adalah semua badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak, usaha perseorangan, persekutuan baik milik swasta maupun negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan lainnya;
11.Penanam modal adalah semua Penanam Modal Dalam Negeri selanjutnya disingkat PMDN maupun Penanam Modal Asing (PMA) yang melakukan kegiatan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Lembaga usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
13.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Lembaga usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II

ASAS,MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP berlandaskan pada asas:

a.kesetiakawanan;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.keterpaduan;
e.kemitraan;
f.keterbukaan;
g.akuntabiltas;
h.partisipasi;
i.profesionalitas;
j.berwawasan lingkungan; dan
k.keberlanjutan;

Pasal 3

Maksud program TJSLP untuk :

a.meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP diwilayah Daerah;
b.memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP;
c.memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di daerah; dan
d.memberikan arahan kepada perusahaan atas pelaksanaan program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan Program TJSLP untuk:

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum pelaksanaan program TJSLP di Daerah;
b.memberi arah dan motivasi bagi perusahaan di Daerah bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
c.mengembangkan hubungan yang serasi antara perusahaan dengan lingkungan masyarakat sesuai nilai, norma dan budaya masyarakat di daerah;
d.mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan terhadap masyarakat di Daerah;
e.melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang
f.meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan maupun masyarakat umum; dan
g.mengakomodasi dan mengkonsolidasi kegiatan program TJSLP dengan kebijakan Daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

BAB III

PELAKSANA TJSLP

Pasal 5

(1)Setiap perusahaan yang berada di Daerah wajib melaksanakan TJSLP.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat atau cabang perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Daerah.
(3)Perusahaan pelaksana TJSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta, maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
(4)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Perusahaan Swasta Lokal;
2. b.Perusahaan Swasta Nasional;
3. c.Perusahaan Asing;
4. d.Perusahaan BUMN; dan
5. e.Perusahaan BUMD.
(5)Setiap Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria perusahaan Mikro dan Kecil melaksanakan TJSLP sesuai kemampuan dan kondisi Perusahaan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK PERUSAHAAN

Pasal 6

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib :

a.menetapkan komitmen untuk melaksanakan program TJSLP sebagai bagian tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan.
b.menyusun rancangan dan melaksanakan TJSLP yang berlaku bagi kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
c.melaksanakan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan (RKTP) dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan
d.menghormati tradisi, budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan
e.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kerjasama dan kemitraan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

(1)Komitmen program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dialokasikan dari keuntungan bersih setelah dikurangi pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
(2)Bagi perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, pembiayaan program TJSLP dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.

Pasal 8

Perusahaan peserta program TJSLP berhak:

a.menetapkan prioritas program TJSLP sesuai sasaran dan/atau program kegiatan TJSLP yang ditetapkan.
b.Mendapatkan kepastian hukum;
c.Mendapatkan informasi yang terbuka;
d.mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN PROGRAM TJSLP

Pasal 9

(1)Program TJSLP dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan atau beberapa perusahaan secara bersama.
(2)Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat perusahaan dengan ketentuan:
1. a.menitikberatkan pada aspirasi masyarakat setempat yang disampaikan dengan memperhatikan program TJSLP yang dibuat perusahaan lain di sekitarnya;
2. b.dilengkapi rincian anggaran biaya serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan rencana program TJSLP yang akan dilaksanakan; dan/atau
3. c.berdasarkan kesepakatan para pihak perusahaan yang mengikatkan diri dalam program TJSLP.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012