Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2.Bupati adalah Bupati Tegal;
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsure pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi , seimbang dan sesuai dengan lingkungan , nilai,norma dan budaya masyarakat setempat.
7.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan tertentu.
8.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
9.Forum Tanggung Jawab SOSIAL LINGKUNGAN Perusahaan yang selanjutnya disingkat Forum TJSLP adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi dan pemerintah Daerah;
10.Perusahaan adalah semua badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak, usaha perseorangan, persekutuan baik milik swasta maupun negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan lainnya;
11.Penanam modal adalah semua Penanam Modal Dalam Negeri selanjutnya disingkat PMDN maupun Penanam Modal Asing (PMA) yang melakukan kegiatan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Lembaga usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
13.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Lembaga usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
BAB II ASAS,MAKSUD DAN TUJUAN