DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Asas dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Pembinaan dan Pengawasan; V. Perlindungan dan Pengelolaan SDA Pada Tabal Batas Antar Negara; VI. Hak dan Kewajiban; VII. Larangan; VIII. Sanksi Administrasi; IX. Ketentuan Penyidikan; X. Ketentuan Pidana; XI. Ketentuan Peralihan; XII. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami kekurangan air terutama pada musim kemarau; bahwa untuk mengatasi masalah kekurangan air sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu adanya upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya air secara optimal; bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Air; c. d. Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608); Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008– 2028(Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA dan BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3.Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4.Desa adalah desa di Kabupaten Timor Tengah Utara.
5.Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6.Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk di dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
7.Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
8.Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9.Sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air alami dan/atau buatan, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.
10.Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
11.Perlindungan sumber daya air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya air.
12.Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
13.Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
14.Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
15.Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
16.Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
17.Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
18.Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
19.Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
20.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
21.Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
22.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang- undang yang menjadi dasar hukumnya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan SDA berasaskan :

a.kelestarian dan keberlanjutan:
b.keserasian dan keseimbangan;
c.keterpaduan ;
d.manfaat;
e.kehati-hatian;
f.keadilan;
g.keanekaragaman hayati;
h.pencemar membayar
i.partisipatif;
j.kearifan lokal;
k.tata kelola pemerintahan; dan
l.otonomi daerah.

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan SDA bertujuan untuk :

a.mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
b.menjamin kelangsungan kehidupan makluk hidup dan kelestarian ekosistem;
c.menjamin kelestarian SDA;
d.menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
e.menjamin ketersediaan air baku bagi kebutuhan masyarakat;
f.mewujudkan tata kelola SDA yang baik;
g.menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera; dan
h.meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam melestarikan dan mengelola SDA.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan SDA meliputi :

a.pelestarian hutan;
b.perlindungandan pelestarian pohon di sekitar sumber air, sempadan sungai dan pantai;
c.penghijauan di sekitar SDA;
d.rehabilitasi lahan kritis;
e.pembuatan terasering dalam pengelolaan lahan;
f.pembangunan struktur penahan erosi dan sedimen;
g.pembuatan saluran air dan jebakan airyang meliputiembung, situ, biopori, sumur resapan, dan lain sejenisnya;
h.pengembangan pola pertanian secara menetap;
i.pencegahanpencemaran sungai, embung dan SDA lainnya baik dari sumber tidak tentu maupun sumber tertentu;
j.pelestarian biota air;
k.pembangunan sarana prasarana pengendali banjir seperti bronjong, tembok penahan, bendungan, situ, kanal, dan lain sejenisnya;
l.penerapan teknologi yang kondusif terhadap SDA;dan
m.mempertahankan kearifan lokal terkait perlindungan SDA.

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan SDA meliputi :

a.pengawetan air dan penghematan penggunaan air;
b.pembangunan saluran pengumpul dan ipal (instalasi pengolahan air limbah);
c.penggunaan berulang;
d.penggunaan yang saling menunjang antara air permukaan dan air tanah dengan memprioritaskan air permukaan;
e.membawa air permukaan dan air tanah dari sumber yang berlebih ke tempat yang membutuhkan air;dan
f.penggunaan teknologi pengelolaan air sesuai ketersediaan SDA.

Pasal 6

(1)Bentuk pengelolaan SDA yang berdampak pada lingkungan wajib memiliki ijin lingkungan.
(2)Prosedur penerbitan ijin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Bangunan rumah dan/atau gedung milik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga/badan hukum, pelaku usaha dan masyarakat wajib dilengkapi dengan drainase/sumur resapan/biopori dan/atau bak penampung air hujanserta ruang terbuka hijau.
(2)Ijin pembangunan rumah dan/atau gedungdapat diberikan apabila rencana teknisnya telah memenuhi persyaratansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Setiap bangunan jalan wajib dilengkapi dengan drainase, sumur resapan/embung mini sesuai dengan kondisi lahan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan SDA.
(2)Pemerintah daerah menganggarkan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun untuk kegiatan- kegiatan perlindungan dan pengelolaan SDA.
(3)Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga/badan hukum maupun perorangan yang berprestasi dalam melindungi dan mengelola SDA.
(4)Kriteria dan tatacara penilaian bagi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan bupati.

BAB V

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SDAPADA TAPAL BATAS ANTAR NEGARA

Pasal 9

(1)Upaya perlindungan dan pengelolaan SDA yang terletak di garis perbatasan antara negara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste perlu dilakukan melalui kerjasama antarapemerintah daerah dan pemerintah district Oecusse-Ambenu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Kerjasama perlindungan dan pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghindari konflik perebutan sumber daya air yang ada di tapal batas kedua negara.
(3)Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan SDAdi tapal batas antar negara dapat dilakukan secara bersama- sama dan/atau dilakukan oleh salah satu pihak dengan terlebih dahulu merundingkannya dengan pihak lainnya.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Setiap warga masyarakat, kelompok maupun lembaga/badan hukum berhak untuk :

a.mendapatkan layanan air yang cukup dan sehat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
b.memperoleh air baku yang cukup untuk memenuhi kebutuhan usaha dan/atau kegiatan;
c.berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan SDA;
d.mengajukan usul, pendapat dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak terhadap ketersediaan air;dan
e.melaporkan dugaan pencemaran dan/atau pengrusakan terhadap SDA.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 121 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 121 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008