Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab pelindungan dan pengelolaan Fungsi fanafr, organisasi yang beraktivitas pada Konservasi Tanah dan Air berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian Fungsi Tanah pada Lahan dan/atau bangunan Konservasi Tanah dan Air. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya proses pe.adilan. Organisasi yang beraktivitas pada Konservasi Tanah dan Air dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
a.berbentuk badan hukum;
b.menegaskan di dalam anggaran dasarnva bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kipentingan Konservasi Tanah dan Air; dan
c.telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.
Paragraf 5 Hak Gugat Administrasi pasal 54 Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang mengakibatkan kerusakan Fungsi Tanah padi Lahan. Keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud q3dt ?{"t
(1)berupa penetapan dan/itau perizinan yang diterbitkan oleh instansi y^.rg b".*".r^rg.
' (2t (3) (1)
(2)BAB XIII .., PRf'ilLifr.i RLi-:,.1r. tr ll.l|1,,, BAB XIII PENYIDIKAN pasal 55
(1)Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Konservasi Tanah dan Air juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air.
(2)Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
a.melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air;
b.melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air;
c.melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air;
d.meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air;
e.membuat dan menandatangani berita acara; dan
f.menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air.
(3)Penyidik. .
#) -ac>-.'!u FRESIDEi\l REF-l iLti< ll.lD{_r}ri:,1, rti
(3)Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF pasal 56 ( 1) Setiap Orang yang melanggar kewaj iban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 30 dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa:
a.peringatan lisan;
b.peringatan tertulis;
c.penghentian sementara kegiatan;
d.penghentian sementara pelayanan umum;
e.penutupan lokasi kegiatan;
f.pencabutan insentif;
g.denda administratif;
h.pelaksanaan tindakan tertentu; dan/atau
i.pencabutan izin.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif ".b.!.irn.rr" dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.
PRfSIDE]\ REFUE!- il{ tNr-)1)r, r- i,