DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah, yaitu : - Pasal 8 tentang Struktur tarif retribusi yang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang terdiri dari Tarif Pelayanan Non Medis, Tarif Pelayanan Medis, Tarif Pelayanan Penunjang/Radiologi, Tarif Pelayanan Laboratorium Klinik dan Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Air, Makanan dan Minuman - Mengubah Lampiran pada Perda sebelumnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah telah dilakukan langkah-langkah pembaharuan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
c.bahwa dalam rangka penyesuaian perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan kesehatan khususnya di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH. Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4) diubah, sebagai berikut :

1.Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas dengan Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, PKD dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

2.Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
(2)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Tarif Pelayanan Non Medis;
2. b.Tarif Pelayanan Medis;
3. c.Tarif Pelayanan Penunjang/Radiologi;
4. d.Tarif Pelayanan Laboratorium Klinik; dan
5. e.Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Air, Makanan dan Minuman.
(3)Besarnya tarif Retribusi pada Puskesmas dan Labkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
(5)Pendapatan Puskesmas dan Labkesda yang disetorkan kepada Kas Daerah digunakan untuk biaya operasional dan jasa pelayanan di Puskesmas dan Labkesda.

3.Mengubah Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo. Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 13 Agustus 2018 BUPATI WONOSOBO, ttd EKO PURNOMO Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 14 Agustus 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd MUHAMMAD ZUHRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018 NOMOR 11 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO M. NURWAHID, S.H. Pembina 19721110 199803 1 013 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH : (11/2018) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH I. UMUM Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Daerah berwenang untuk melakukan pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan di Kabupaten Wonosobo. Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai salah satu jenis Retribusi jasa Umum, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Sejalan dengan Perkembangan Pelayanan Kesehatan, yang dalam perkembangannya terdapat fasilitas pelaanan kesehatan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yaitu bahwa tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur didalam Peraturan Kepala Daerah. Berkenaan dengan itu, dalam rangka sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Wonosobo, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah agar dalam pengaturannya tidak saling tumpang tindih maupun bersimpangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 11 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 11 TAHUN 2018 BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT A. Tarif Pelayanan Non Medis NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp.) 1 2 3

1.Pelayanan Rawat Jalan 10.000
2.Pelayanan kefarmasian:

a.Penyiapan obat non racikan (per lembar resep) 5.000
b.Penyiapan obat racikan antara lain : caps, unguentum atau pulveres (per lembar resep) 8.000
1. 3.Pelayanan akomodasi rawat inap per hari, termasuk layanan gizi 200.000
2. 4.Pelayanan kosultasi gizi 10.000
3. 5.Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan 10.000
4. 6.Pelayanan konsultasi kesehatan reproduksi. 10.000
5. 7.Pemeriksaan sanitasi (Rumah makan, restoran, hotel) 100.000 B. Tarif Pelayanan Medis NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp.) 1 2 3
6. 1.Persalinan normal :
a.Oleh dokter 800.000
b.Oleh bidan 700.000
1. 2.Persalinan dengan tindakan emergensi dasar 950.000
2. 3.Tindakan Pelayanan Medis / Perawatan :
a.Suntikan /injeksi (selain program) 15.000
b.Kuras lambung 15.000
c.Pembersihan Discharge 15.000
d.Pengambilan serumen 20.000
e.Pengambilan benda asing telinga 20.000
f.Tampon telinga 15.000
g.Pengambilan benda asing hidung 20.000
h.Tampon hidung anterior 20.000
i.Tampon hidung posterior 50.000
j.Repossisi 30.000
k.Spalk kecil 10.000
l.Spalk sedang 20.000
m.Spalk besar 30.000
n.Ganti balut kecil 10.000
o.Ganti balut sedang 15.000 1 2 3
p.Ganti balut besar 20.000
q.Tindik telinga 15.000
r.Pasang cateter 15.000
s.Ransel perban 10.000
t.Perawatan luka bakar kecil 10.000
u.Perawatan luka bakar sedang 15.000
v.Perawatan luka bakar besar 30.000
w.Schoortein 10.000
x.Pasang infuse 10.000
y.Lavement (glycerin) 10.000
z.Circumsisi (khitan) 250.000 a.a. Incisi 20.000 a.b. Exterpasi tumor kecil/sedang 75.000 a.c. Fiksasi dengan Gibs 75.000 a.d. Jahit luka :  Kurang dari 6 jahitan 20.000  6 - 10 jahitan 30.000  Di atas 10 jahitan 60.000 a.e. Hecting off 1 – 10 10.000 a.f. Hecting off 11 – 30 15.000 a.g. Pasang Sonde 15.000 a.h. Extraksi korpus alienium termasuk serumen ditelinga , hidung 20.000
1. 4.Tindakan Pelayanan Gigi
a.Scalling gigi rahang atas per region 15.000
b.Scalling gigi rahang bawah per region 15.000
c.Aplikasi flour per rahang 10.000
d.Pemotongan akar gigi susu pada kasus apikal penestrasi 5.000
e.Konservasi/penambalan per gigi :  Sementara 10.000  Tetap Semen Ionomer Kaca lubang kecil 15.000  Tetap Semen Ionomer Kaca lubang besar 20.000  Komposit lubang kecil 30.000  Komposit lubang besar 60.000  Devitalisasi pulpa 15.000  Perawatan syaraf 15.000  Pengambilan tumpatan (up filling) 10.000
f.Extraksi/pencabutan gigi :  Gigi susu tanpa injeksi 13.000  Gigi susu dengan injeksi 15.000  Gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi 20.000  Gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi 25.000  Cabut gigi dengan injeksi citojek 25.000  Incissi abses dengan injeksi 25.000
g.Perawatan dengan dry socket 15.000
h.Trepanasi 10.000 1 2 3
1. 5.Tindakan Pelayanan Khusus :
a.One day care 200.000
b.Home care (dalam wilayah Puskesmas) 100.000
c.Pelayanan visum hidup 50.000
d.Pemeriksaan luar jenazah 50.000
e.Pemeriksaan kesehatan/Kiur umum 20.000
f.Pemeriksaan kesehatan/Kiur anak sekolah 10.000
g.Pemeriksaan kesehatan calon mempelai per orang 20.000
h.Pemeriksaan kesehatan /Kiur calon haji  Pemeriksaan tahap I 25.000  Pemeriksaan tahap II 50.000
i.Electro Kardio Grafi (EKG) 30.000
j.Ultrasonografi (USG) 30.000
k.Nebulizer 20.000
l.Oksigen konsentrator (1 jam pertama) 25.000
m.Oksigen konsentrator penambahan tiap jam 10.000
n.Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) 25.000
o.Terapi Krio 150.000
p.Pap Smear 125.000
q.Pemeriksaan ibu hamil (ANC) 20.000
r.Pemeriksaan pasca persalinan (PNC) 10.000
1. 6.Tindakan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
a.Injeksi Kontrasepsi 15.000
b.Pasang susuk/implan 50.000
c.Bongkar susuk/implan 50.000
d.Pasang IUD 50.000
e.Pasang IUD dan Pemeriksaan IVA 60.000
f.Bongkar IUD 30.000 C. Tarif Pelayanan Radiologi NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp.) 1 2 3
1. 1.Tanpa kontras - film 35 x 35 50.000
2. 2.Tanpa kontras - film 30 x 40 50.000
3. 3.Tanpa kontras - film 24 x 30 50.000
4. 4.Tanpa kontras - film 18 x 24 50.000 BUPATI WONOSOBO, ttd EKO PURNOMO LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 11 TAHUN 2018 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM PUSKESMAS DAN LABKESDA
5. 1.Tarif Pelayanan Laboratorium Klinik : No PARAMETER TARIF (Rp) 1 2 3 A. HEMATOLAGI (Sederhana):
6. 1.Hemoglobin (Hb) 10.000
7. 2.Laju Endap Darah (LED) 5.000 B. HEMATOLAGI (canggih):
8. 1.Darah Lengkap 3 Diff Count 40.000
9. 2.Darah Lengkap 5 Diff Count 50.000 C. URINALISA (Rutin) 10000
10. 1.Reduksi urine
11. 2.Protein urine
12. 3.Sedimen urine D. URINALISA (canggih)
13. 1.Urine lengkap 15.000 E. IMUNOSEROLOGI
14. 1.Golongan Darah + kartu 7.000
15. 2.Widal 25.000
16. 3.Human Hepatitis B Surface Antigen (Hbs Ag) 25.000
17. 4.Human Hepatitis B Surface Antibodi (Hbs Ab) 30.000
18. 5.Test Kehamilan 12.000
19. 6.Analisa Sperma 15.000
20. 7.Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) 20.000
21. 8.Thyroid Stimulating Hormone (TSH) 150.000
22. 9.Tiroksin (T4) 150.000
23. 10.Triiodothyronine (T3) 150.000 F. KIMIA Klinik
24. 1.Gula darah 15.000
25. 2.Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT) 20.000
26. 3.Serum Glutamic Pyruvate Transaminase (SGPT) 20.000
27. 4.Ureum 18.000
28. 5.Creatinin 18.000
29. 6.Asam urat 15.000
30. 7.Cholesterol 20.000
31. 8.Trigliresida 22.000
32. 9.Bilirubin 22.000
33. 10.Protein total 20.000
34. 11.Albumin 17.000
35. 12.Cholinesterase 30.000
36. 2.Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Air, Makanan dan Minuman: 1 2 3
37. 13.High Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol 25.000
38. 14.Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol 20.000 G. PEMERIKSAAN NARKOBA :
39. 1.Amphetamin 35.000
40. 2.Mariyuana 35.000
41. 3.Opium 35.000 H. MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI
42. 1.Jamur 15.000
43. 2.Telur cacing pada faces 15.000
44. 3.Telur cacing pada tanah 15.000
45. 4.Telur cacing pada kuku 15.000
46. 5.Pewarna Cek-Gram (selain program) 20.000
47. 6.Pewarna Basil Tahan Asam (selain program) 10.000
48. 7.Malaria (selain program) 10.000
49. 8.Filaria (selain program) 25.000
50. 9.Kultur Pus 50.000
51. 10.Kultur Darah 50.000
52. 11.Kultur Swab / Hapusan 50.000
53. 12.Kultur Bahan Makanan 50.000
54. 13.Test Sensitivy 25.000 No PARAMETER KATAGORI TARIF (Rp) 1 2 3 4 A. FISIKA
55. 1.Suhu Sederhana 3.000
56. 2.Warna Sederhana 5.000
57. 3.Total Dissolved Solides (TDS) Sederhana 5.000
58. 4.Total Suspended Solides (TSS) Canggih 20.000
59. 5.Kekeruhan Sederhana 5.000
60. 6.Daya Hantar Listrik Sederhana 5.000 B. KIMIA
61. 1.Potential of Hydrogen (Ph) Sederhana 3.000
62. 2.Sisa chlor Sedang 10.000
63. 3.Zat organik Sedang 10.000
64. 4.Nitrat Canggih 12.000
65. 5.Nitrit Canggih 12.000
66. 6.Besi Canggih 15.000
67. 7.Mangan Canggih 10.000
68. 8.Chlorida Sedang 10.000
69. 9.Kesadahan Sedang 10.000
70. 10.Fluorida Canggih 10.000
71. 11.Amonia Canggih 10.000
72. 12.Seng Canggih 10.000 1 2 3 4
73. 13.Timbal Canggih 20.000
74. 14.Khorm Heksavalent Canggih 10.000
75. 15.Cadmium Canggih 20.000
76. 16.Minyak dan lemak Canggih 10.000
77. 17.Sulfida Canggih 10.000
78. 18.Phospat Canggih 10.000
79. 19.Alumunium Canggih 10.000
80. 20.Sulfat Canggih 10.000
81. 21.Phenol Canggih 10.000
82. 22.Tembaga Canggih 10.000
83. 23.Carbondiokside (CO2) Agres Sedang 10.000
84. 24.Mercuri Canggih 100.000
85. 25.Cianida Canggih 15.000
86. 26.Oxigen Demand Canggih 10.000
87. 27.Biologycal Oxygen Demand (BOD) Canggih 25.000
88. 28.Chemical Oxigen Demand (COD) Canggih 85.000
89. 29.Arsen Canggih 125.000
90. 30.Selenium Canggih 100.000 C BAKTERIOLOGI
91. 1.Angka Kuman Sedang 50.000
92. 2.Most Probable Number (MPN) Coliform Sedang 30.000
93. 3.Most Probable Number (MPN) Colitinja Sedang 30.000
94. 4.Identifikasi Jenis Bakteri Sedang 20.000 D KIMIA KUALITATIF
a.Pengawet : - Borax Sedang 40.000 - Formalin Sedang 40.000 - Khlorin Sedang 36.000 - Nitrit Sedang 15.000 - Benzoat Sedang 20.000 - Salisilat Sedang 20.000
b.Pewarna sintetis : - Rodamin B 20.000 - Methanyl yellow 20.000
c.Pemanis - Siklamat Sedang 20.000 - Sakarin Sedang 20.000
d.Kadar abu Sedang 20.000
e.Logam berat Sedang 20.000
f.Garam beryodium Sedang 10.000 BUPATI WONOSOBO, ttd EKO PURNOMO

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 2

Pasal 8

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 2

Pasal 8

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009