DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Pengelolaan Pasar Dalam Daerah Kota Banjarmasin Abstrak, Yang Terdiri Atas : 1. Ketentuan Umum; 2. Pengelolaan Wilayah Pasar; 3. Jenis Dan Syarat; 3. Penggolongan Pasar; 4. Penggolongan Pasar; 5. Sumber Penerimaan; 6. Kewajiban Dan Larangan ; 7. Pembinaan Pedagang; 8. Pengawasan Dan Pengendalian; 9. Sanksi Administras; 10. Penyidikan; 11. Ketentuan Pidana; 12. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan wilayah pasar secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu meninjau kembali dan mengubah serta mengganti peraturan pengelolaan pasar dalam daerah Kota Banjarmasin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2008;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Dalam Daerah Kota Banjarmasin; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ^ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat f*) Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR DALAM DAERAH KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3.Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Legislatif Kota Banjarmasin.
5.Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin.
7.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Banjarmasin.
8.Pengelolaan Pasar dalam Daerah adalah Pengurusan dan Pengembangan Pasar beserta Fasilitas pengunjung.
9.Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli barang dan jasa {*} terbentuk, yang menurut kelas unuk pelayanan dapat digolongkan menjadi Pasar tradisional dan Pasar modern, atau tempat-tempat tertentu didalam kawasan Pasar khusus disediakan utuk pedagang baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta.
10.Wilayah Pasar adalah lokasi yang dimiliki dan atau dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin berupa pasar beserta fasilitas penunjang.
11.Fasilitas Penunjang adalah prasarana dan sarana yang langsung atau tidak langsung mendukung kegiatan pasar yang berada di dalam daerah antara lain hotel dan perkantoran.
12.Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa took, kios, counter, los, dan benda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dengan proses jual beli barang /"•^ dagangan melalui tawar menawar.
13.Pedagang adalah perorangan atau badan usaha pemekai tempat usaha yang berdasarkan izin pemakai tempat usaha mempunyai hak memakai tempat usaha di pasar untuk memperdagangkan barang dan jasa.
14.Tempat Berjualan adalah tempat jual beli barang dan /atau jasa di dalam wilayah pasar.
15.Pemindahan Hak adalah pengalihan hak pemakaian tempat berjualan atau pedagang di pasar baik sementara maupun selama berlakunya hak pemakain tempat kepada orang atau badan usaha.
16.Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha adalah izin tertulis dari Dinas Pengelolaan Pasar atas pemakaian tempat usaha di pasar.
17.Sertifikat Izin Pemakaian Tempat Usaha adalah bukti kepemilikan hak pemakaian tempat usaha yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun yang dapat dijadikan agunan.
18.Hak Pemakaian Tempat Usaha adalah hak memakai tempat usaha di pasar untuk jangka waktu tertentu dengan kewajiban membayar hak pemakaian tempat usaha di pasar dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Walikota.
19.Hak Sewa adalah hak yang diberikan kepada seseorang dan/atau badan usaha untuk menggunakan tempat usaha dengan jangka waktu tertentu dan diikat dengan perjanjian. y

(1)Membangun dan atau mendirikan pasar harus mendapatkan izin yang ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.
(2)Merehabilitasi dan atau memperbaiki, memugar dan atau meremajakan, merubah bentuk, ukuran dan fungsi bangunan toko, kios, bak, dan los pasar milik Pemerintah Kota harus mendapatkan persetujuan/izin Walikota.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan kebutuhan daerah permukiman.

BAB II

PENGELOLAAN WILAYAH PASAR Pasal 2

Pasal 3

r*\ (1) Pengelolaan wilayah pasar dilaksanakan oleh Dinas, sesuai dengan Tugas, Pokok, Fungsi dan Kewenangan yang ditetapkan oleh Walikota.

(2)Orang pribadi dan atau badan usaha untuk mendapatkan hak tempat berjualan di dalam pasar, harus mengajukan permohonan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan mendapat persetujuan/izin dari Walikota.
(3)Pengelolaan pasar atau sebutan lainnya yang bersifat terjadinya jual beli dan jasa yang dikelola oleh Swasta harus mendapat persetujuan/izin dari Walikota atas rekomendasi Kepala Dinas.
(4)Dalam hal-hal tertentu, Pengolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ^ Pasal 4
(1)Dalam hal pengelolaan pasar, Dinas bertugas untuk melakukan :
1. a.pendataan, Pendaftaran dan Penempatan Pedagang;
2. b.pengelolaan Pendapatan, Penetapan, Penagihan, Penerimaan, Pembukuan dan Pelaporan;
3. c.pembinaan Kelembagaan, Pelayanan dan Pengaduan Pedagang;
4. d.pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan;
5. e.pengembangan dan pemeliharaan Pasar;
(2)Dalam pelakasaan pembinaan kepada pedagang ,dapat dibentuk Organisasi Pengurus Pedagang dalam lingkungan pasar yang diatur dan ditetapkan dengan keputusan Walikota

Pasal 5

Dalam melaksanakan Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Dinas berwenang menetapkan:

a.tempat-tempat sebagai pasar;
b.pembagian tempat pada Pasar;
c.jam buka tutup pasar;
d.batas wilayah pasar;
e.hak pemakaian tempat usaha;
f.jumlah kepemilikan hak pemakaian tempat;
g.perpanjangan hak pemakaian tempat usaha;
h.penggunaan lokasi dan bangunan pasar; dan
i.jenis dan pemanfaatan fasilitas pengunjung;

Pasal 6

(1)Hak pemakaian tempat usaha dapat dicabut apabila diperlukan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan terhadap tempat berusaha yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
(2)pencabutan hak pemakaian tempat berusaha ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB M

O JENIS DAN SYARAT

Pasal 7

(1)Jenis Hak Pemakaian Tempat dalam lokasi pasar dapat berupa :
1. a.hak sewa tempat usaha untuk jangka waktu tertentu; dan
2. b.hak Pemakaian Tempat Usaha untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun;
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai hak sewa dan hak pemakaian tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. O Bagian Kedua Syarat Pemakaian Tempat

Pasal 8

(1)Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha didalam wilayah pasar sebagaimana Pasal 7 ayat (1) huruf a wajib menandatangani perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha di dalam wilayah pasar sebagaimana Pasal 7 ayat (1) huruf b wajib memiliki surat izin Pemakaian Tempat Usaha dan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemakaian tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PENGGOLONGAN PASAR

Pasal 9

Pasar digolongkan sebagai berikut:

a.pasar utama, yaitu tempat perbelanjaan dan atau komplek pertokoan yang berlokasi di pusat kota;
b.pasar lingkungan, yaitu tempat perbelanjaan yang terdiri toko, kios, bak dan los pasar dan terorganisasi dengan baik dan berlokasi di lingkungan permukiman;
c.pasar swasta, yaitu tempat perbelanjaan yang terdiri toko, kios, bak dan los pasar yang dikelola oleh pihak swasta;
d.pasar rakyat, yaitu tempat perbrlanjaan yang terdiri toko,kios, bak dan los pasar yang dikelola oleh pihak masyarakat pedagang/kecamatan;
e.pasar perairan, yaitu pasar yang terjadi transaksi jual beli yang berlokasi di atas air; O BABV SUMBER PENERIMAAN

Pasal 10

(1)Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat di dalam wilayah pasar harus membayar kewajiban yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi sumber penerimaan pengelolaan di wilayah pasar.
(3)Sumber penerimaan pengelolaan di wilayah pasar sebagaimana pada ayat
(2)meliputi:
1. a.penerimaan dari pemanfaatan di wilayah pasar;
2. b.penerimaan jasa administrasi; O c- hasil kerjasama;
3. d.pendapatan lain yang sah; j

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Setiap orang dan/ atau badan usaha yang memakai tempat usaha atau berdagang di dalam wilayah pasar wajib :

a.menggunakan tempat berjualan sesuai dengan peruntukan;
b.membayar kewajiban kepada pemerintah kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c.menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barang dagangan beserta inventarisasinya dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
d.memelihara kebersihan tempat barang dagangan serta menyediakan tempat sampan yang ditetapkan;
e.menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan timbul nya bahaya kebakaran di tempat usaha masing-masing;
f.membuka dan menutup tempat usaha nya pada waktu yang telah ditetapkan;
g.mengganti kerugian apabila melakukan pengrusakan bangunan dan barang inventasi daerah;
h.melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku dan kewajiban lain yang ditetapkanoleh Walikota;

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 25 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 25 Tahun 2014