DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bogor

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah perlu adanya pembagian urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) 3
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor. 4
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Bogor sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren Pemerintah Daerah Kota berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, dengan memprioritaskan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
(2)Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
1. a.Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kota; 5
2. b.Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah Kota;
3. c.Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kota;
4. d.Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kota.

Pasal 3

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen dan penyelenggaraan fungsi manajemen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana dan prasarana, personil, dan metode kerja.
(3)Fungsi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi dan pengelolaan informasi.

Pasal 5

(1)Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 6
5. e.ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat ; dan
6. f.sosial.
(2)Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
1. a.tenaga kerja;
2. b.pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
3. c.pangan;
4. d.pertanahan;
5. e.lingkungan hidup;
6. f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. i.perhubungan;
10. j.komunikasi dan informatika;
11. k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. l.penanaman modal;
13. m.kepemudaan dan olah raga;
14. n.statistik;
15. o.persandian;
16. p.kebudayaan;
17. q.perpustakaan; dan
18. r.kearsipan.
(3)Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pariwisata;
3. c.pertanian;
4. d.kehutanan;
5. e.energi dan sumber daya mineral;
6. f.perdagangan; 7
7. g.perindustrian; dan
8. h.transmigrasi.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 6

(1)Setiap urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirinci dalam sub urusan dan rincian sub-sub urusan.
(2)Sub urusan dan rincian sub-sub urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
(2)Untuk memperlancar pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Wali Kota dapat mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Camat.
(3)Pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 8

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 24 November 2017 WALIKOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA Diundangkan di Bogor pada tanggal 24 November 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. ADE SARIP HIDAYAT LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2017 NOMOR 5 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Ttd. N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si. NIP. 19720918199911001 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT : (8/251/2017). 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I. UMUM Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib, dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya pengembangan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. 10 II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah perlu adanya pembagian urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) 3
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor. 4
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Bogor sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren Pemerintah Daerah Kota berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, dengan memprioritaskan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
(2)Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
1. a.Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kota; 5
2. b.Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah Kota;
3. c.Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kota;
4. d.Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kota.

Pasal 3

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen dan penyelenggaraan fungsi manajemen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana dan prasarana, personil, dan metode kerja.
(3)Fungsi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi dan pengelolaan informasi.

Pasal 5

(1)Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 6
5. e.ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat ; dan
6. f.sosial.
(2)Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
1. a.tenaga kerja;
2. b.pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
3. c.pangan;
4. d.pertanahan;
5. e.lingkungan hidup;
6. f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. i.perhubungan;
10. j.komunikasi dan informatika;
11. k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. l.penanaman modal;
13. m.kepemudaan dan olah raga;
14. n.statistik;
15. o.persandian;
16. p.kebudayaan;
17. q.perpustakaan; dan
18. r.kearsipan.
(3)Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pariwisata;
3. c.pertanian;
4. d.kehutanan;
5. e.energi dan sumber daya mineral;
6. f.perdagangan; 7
7. g.perindustrian; dan
8. h.transmigrasi.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 6

(1)Setiap urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirinci dalam sub urusan dan rincian sub-sub urusan.
(2)Sub urusan dan rincian sub-sub urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
(2)Untuk memperlancar pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Wali Kota dapat mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Camat.
(3)Pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015