Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 10 Tahun 2014
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
1 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
2
3 1 1 . Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2 0 1 2 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain; 1 2 . Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
1 5 . Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 201 1 - 2 0 1 6 ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALIKOTA DEPOK
MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DAN PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS. 4 BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Kota adalah Kota Depok.
1 1 . Pengusaha adalah :
5 1 2 . Perusahaan adalah :
6 BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini, meliputi:
BAB III TUJUAN
BAB III
Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:
BAB IV PERLINDUNGAN
BAB IV
Perlindungan bagi para pihak dalam PKWT dan Perjanjian Kerja Harian Lepas yang meliputi tenaga kerja/buruh dan pengusaha adalah mencakup :
7 BABV PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
( 1) PKWT dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
Upah bagi pekerja dengan PKWT dan Perjanjian Kerja Harian Lepas paling sedikit sesuai dengan Upah Minimum Kota/Upah Minimum Sektor Kota yang berlaku. 8 BAB VI PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS
BAB VI
( 1 ) Perjanjian Kerja Harian Lepas hanya dapat diperuntukan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah volume pekerjaannya.
BAB VII PERUBAHAN PKWT MENJADI PKWTT Pasal 8 ( 1 ) PKWT yang tidak dibuat secara tertulis berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
BAB VIII PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS MENJADI PKWTT
BAB VIII
Dalam hal pekerja/buruh bekerja 2 1 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) rnaka perjanjian kerja harian lepas berubah rnenjadi PKWTT. 9 BAB IX PENGAWASAN
BAB IX
( 1 ) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas.
B AB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 1 1 ( 1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
10
1 . Pembatasan kegiatan usaha;
KETENTUAN PERALIHAN
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen