DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Depok

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan buruh serta menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan buruh serta keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 56 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh dan perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu serta perjanjian kerja harian lepas;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
e.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat ( 1 ) dan ayat (2) huruf 1 Peraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bidang ketenagakerjaan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas; 1 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851};
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279}; 2
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9.Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3 1 1 . Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2 0 1 2 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain; 1 2 . Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
13.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
14.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2 0 1 3 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2 0 1 3 Nomor 17); 1 5 . Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 201 1 - 2 0 1 6 ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALIKOTA DEPOK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DAN PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Kota adalah Kota Depok.

2.Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3.Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Walikota adalah Walikota Depok.
5.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
6.Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok.
7.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Walikota Depok.
8.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
9.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
10.Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 1 1 . Pengusaha adalah :

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 5 1 2 . Perusahaan adalah :
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 13.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
2. 14.Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/ buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
3. 15.Pengawas Ketenagakerjaan adalah PNS yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi setelah mengikuti Diklat.
4. 16.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pejabat PPNS adalah pegawai pengawas ketenagakerjaan yang telah mendapat pelatihan khusus tentang penyidikan dibidang ketenagakerjaan di lingkungan pemerintah Kota Depok yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah bidang ketenagakerjaan.
5. 17.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang menerima. upah atau imbalan dalam bentuk lain. 6

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
b.Perjanjian Kerja Harian Lepas.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja dan buruh secara optimal dan manusiawi;
b.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja dan buruh yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah;
c.memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan buruh dalam mewujudkan kesejahteraan;
d.mewujudkan profesionalisme bekerja bagi tenaga kerja dan buruh yang telah menguasai bidang pekerjaannya;
e.merupakan pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh dengan PKWT dan Perjanjian Kerja Harian Lepas.

BAB IV

PERLINDUNGAN

Pasal 4

Perlindungan bagi para pihak dalam PKWT dan Perjanjian Kerja Harian Lepas yang meliputi tenaga kerja/buruh dan pengusaha adalah mencakup :

a.Hak dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan perundang undangan;
b.Hak mendapat perlakuan yang sama dan tanpa diskriminasi sesuai dengan harkat martabat serta hak asasi manusia;
c.Jaminan kepastian kerja, kenyamanan bekerja, kenyamanan berusaha dan memacu tumbuhnya investasi. 7 BABV PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Pasal 5

( 1) PKWT dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.

(2)PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
1. a.pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2. b.pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
3. c.pekerjaan yang bersifat musiman; atau
4. d.pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
(3)PKWT diadakan untuk masing-masing pekerja berdasarkan seleksi/rekrutmen perusahaan dan dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, apabila pengusaha bermaksud memperpanjang PKWT tersebut, maka pembaruan PKWT hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya PKWT yang lama, pembaruan PKWT ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
(4)PKWT selain yang dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Upah bagi pekerja dengan PKWT dan Perjanjian Kerja Harian Lepas paling sedikit sesuai dengan Upah Minimum Kota/Upah Minimum Sektor Kota yang berlaku. 8

BAB VI

PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS

Pasal 7

( 1 ) Perjanjian Kerja Harian Lepas hanya dapat diperuntukan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah volume pekerjaannya.

(2)Upah bagi pekerja dengan Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) didasarkan pada kehadiran dan paling sedikit 1 / 2 0 dari Upah Minimum Sektor Kota yang berlaku per hari.
(3)Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 2 1 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.
(2)Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.
(3)Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2), maka hak-hak pekerja/ buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT.

BAB VIII

PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS MENJADI PKWTT

Pasal 9

Dalam hal pekerja/buruh bekerja 2 1 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) rnaka perjanjian kerja harian lepas berubah rnenjadi PKWTT. 9

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 10

( 1 ) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas.

(2)Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pengawasan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dan/ atau adanya laporan atau pengaduan dari pihak perusahaan maupun pihak Pekerja dan/ atau Serikat Pekerja terhadap adanya pelanggaran dan tidak dilaksanakannya Peraturan Daerah ini.
(3)Selain Ketenagakerjaan tugas berkewajiban pengawasan, Pengawas melakukan pembinaan melaksanakan terhadap dipatuhinya Peraturan Daerah ini. B AB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 1 1 ( 1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
1. a.Teguran berupa Nota Pemeriksaan Pengawasan;
2. b.Apabila Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan maka Pengawas Ketenagakerjaan membuat Surat Peringatan Pertama (SP I), Surat Peringatan Kedua (SP II) dan Surat Peringatan Ketiga (SP 111) kepada perusahaan;
3. c.Apabila Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dilaksanakan maka Pengawas Ketenagakerjaan membuat Berita Acara Pengawasan kepada Kepala Dinas; 10
4. d.Berdasarkan Berita Acara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan : 1 . Pembatasan kegiatan usaha;
  1. 2.Pembatalan persetujuan penggunaan tenaga kerja untuk perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja harian lepas;
  2. 3.Pembatalan pendaftaran pencatatan perjanjian kerja;
  3. 4.Sanksi lain sesuai ketentuan Pasal 190 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
(2)Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan buruh serta menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan buruh serta keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 56 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh dan perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu serta perjanjian kerja harian lepas;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
e.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat ( 1 ) dan ayat (2) huruf 1 Peraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bidang ketenagakerjaan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas; 1 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851};
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279}; 2
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9.Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3 1 1 . Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2 0 1 2 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain; 1 2 . Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
13.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
14.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2 0 1 3 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2 0 1 3 Nomor 17); 1 5 . Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 201 1 - 2 0 1 6 ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALIKOTA DEPOK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DAN PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Kota adalah Kota Depok.

2.Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3.Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Walikota adalah Walikota Depok.
5.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
6.Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok.
7.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Walikota Depok.
8.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
9.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
10.Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 1 1 . Pengusaha adalah :

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 5 1 2 . Perusahaan adalah :
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 13.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
2. 14.Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/ buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
3. 15.Pengawas Ketenagakerjaan adalah PNS yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi setelah mengikuti Diklat.
4. 16.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pejabat PPNS adalah pegawai pengawas ketenagakerjaan yang telah mendapat pelatihan khusus tentang penyidikan dibidang ketenagakerjaan di lingkungan pemerintah Kota Depok yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah bidang ketenagakerjaan.
5. 17.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang menerima. upah atau imbalan dalam bentuk lain. 6

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
b.Perjanjian Kerja Harian Lepas.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja dan buruh secara optimal dan manusiawi;
b.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja dan buruh yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah;
c.memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan buruh dalam mewujudkan kesejahteraan;
d.mewujudkan profesionalisme bekerja bagi tenaga kerja dan buruh yang telah menguasai bidang pekerjaannya;
e.merupakan pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh dengan PKWT dan Perjanjian Kerja Harian Lepas.

BAB IV

PERLINDUNGAN

Pasal 4

Perlindungan bagi para pihak dalam PKWT dan Perjanjian Kerja Harian Lepas yang meliputi tenaga kerja/buruh dan pengusaha adalah mencakup :

a.Hak dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan perundang undangan;
b.Hak mendapat perlakuan yang sama dan tanpa diskriminasi sesuai dengan harkat martabat serta hak asasi manusia;
c.Jaminan kepastian kerja, kenyamanan bekerja, kenyamanan berusaha dan memacu tumbuhnya investasi. 7 BABV PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Pasal 5

( 1) PKWT dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.

(2)PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
1. a.pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2. b.pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
3. c.pekerjaan yang bersifat musiman; atau
4. d.pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
(3)PKWT diadakan untuk masing-masing pekerja berdasarkan seleksi/rekrutmen perusahaan dan dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, apabila pengusaha bermaksud memperpanjang PKWT tersebut, maka pembaruan PKWT hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya PKWT yang lama, pembaruan PKWT ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
(4)PKWT selain yang dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Upah bagi pekerja dengan PKWT dan Perjanjian Kerja Harian Lepas paling sedikit sesuai dengan Upah Minimum Kota/Upah Minimum Sektor Kota yang berlaku. 8

BAB VI

PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS

Pasal 7

( 1 ) Perjanjian Kerja Harian Lepas hanya dapat diperuntukan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah volume pekerjaannya.

(2)Upah bagi pekerja dengan Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) didasarkan pada kehadiran dan paling sedikit 1 / 2 0 dari Upah Minimum Sektor Kota yang berlaku per hari.
(3)Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 2 1 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.
(2)Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.
(3)Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2), maka hak-hak pekerja/ buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT.

BAB VIII

PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS MENJADI PKWTT

Pasal 9

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 10

( 1 ) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas.

(2)Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pengawasan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dan/ atau adanya laporan atau pengaduan dari pihak perusahaan maupun pihak Pekerja dan/ atau Serikat Pekerja terhadap adanya pelanggaran dan tidak dilaksanakannya Peraturan Daerah ini.
(3)Selain Ketenagakerjaan tugas berkewajiban pengawasan, Pengawas melakukan pembinaan melaksanakan terhadap dipatuhinya Peraturan Daerah ini. B AB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 1 1 ( 1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
1. a.Teguran berupa Nota Pemeriksaan Pengawasan;
2. b.Apabila Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan maka Pengawas Ketenagakerjaan membuat Surat Peringatan Pertama (SP I), Surat Peringatan Kedua (SP II) dan Surat Peringatan Ketiga (SP 111) kepada perusahaan;
3. c.Apabila Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dilaksanakan maka Pengawas Ketenagakerjaan membuat Berita Acara Pengawasan kepada Kepala Dinas; 10
4. d.Berdasarkan Berita Acara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan : 1 . Pembatasan kegiatan usaha;
  1. 2.Pembatalan persetujuan penggunaan tenaga kerja untuk perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja harian lepas;
  2. 3.Pembatalan pendaftaran pencatatan perjanjian kerja;
  3. 4.Sanksi lain sesuai ketentuan Pasal 190 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
(2)Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008