DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2000

Nomor: 100
Tahun: 2000
Ditetapkan: 10 November 2000
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka perencanaan, pengembangan, dan pembinaan karir serta peningkatan mutu kepemimpinan dalam jabatan struktural, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dalam Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
2.Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
3.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
4.Pimpinan Instansi adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
5.Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
8.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.Pola karier adalah pola pembinaan Pegawai negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.

BAB II

JABATAN STRUKTURAL DAN ESELON

Pasal 2

(1)Jabatan struktural Eselon I pada instansi Pusat ditetapkan oleh Presiden atas usul Pimpinan Instansi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2)Jabatan struktural Eselon II ke bawah pada instansi Pusat ditetapkan oleh Pimpinan Instansi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(3)Jabatan struktural Eselon I ke bawah di Propinsi dan Jabatan Struktural Eselon II ke bawah di Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1)Eselon tertinggi sampai dengan eselon terendah dan jenjang pangkat untuk setiap eselon adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
(2)Penetapan eselon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan penilaian atas bobot tugas, tanggung jawab, dan wewenang.

BAB III

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN DLAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL

Pasal 4

(1)Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 5

…

Pasal 5

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, adalah :

a.berstatus Pegawai Negeri Sipil;
b.serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
c.memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
d.semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e.memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
f.sehat jasmani dan rohani.

Pasal 6

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, dan pengalaman yang dimiliki.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural belummengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan struktural wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak yang bersangkutan dilantik.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (17)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2002

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 2004

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 04 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 3 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 18 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (17)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2002

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 2004

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 04 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 3 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 18 Tahun 2015