DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 2024

Nomor: 24
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Jayapura

regulasi_utama

Ringkasan

Pada Peraturan Daerah Kota Jayapura ini diatur tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang bersifat mendesak dan memerlukan penanganan terpadu melalui koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, beserta seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan partisipasi masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinan diperlukan regulasi sebagai dasar hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu kemanusiaan;
a.bahwa berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi WALIKOTA JAYAPURA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENANGGULANGAN KEMISKINAN TENT ANG PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 24 TAHUN 2024 WALIKOTA JAYAPURA PROVINS! PAPUA Menimbang

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Udang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom lrian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397); 2 Mengingat
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6856);
7.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor 199); 3 PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: WALIKOTAJAYAPURA dan DEWAN PERWAKILANRAKYATKOTAJAYAPURA Dengan Persetujuan Bersama

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelenggaraan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794); 4 Menetapkan Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Jayapura.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Jayapura.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRKadalah lembaga perwakilan daerah kota yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota di Provinsi Papua.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jayapura sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6.Masyarakat Miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan/ atau hak-hak dasarnya.
7.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
8.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
9.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Jayapura.
10.Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima)tahun.

Pasal 1

BAB I KETENTUAN UMUM 5

BAB I

KETENTUAN UMUM 5

Pasal 4

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

a.peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
b.peningkatan kualitas dan mutu pendidikan;
c.peningkatan akses infrastruktur dasar;
d.peningkatan volume produksi;
e.pemanfaatan sumber daya alam; dan
f.peningkatan daya saing sektor ekonomi unggulan.

Pasal 3

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

a.peningkatan pemenuhan hak dasar dan pengurangan beban hidup;
b.peningkatan kapasitas kelompok masyarakat; dan
c.peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

Tujuan Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

a.pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup Masyarakat Miskin;
b.penguatan kapasitas Masyarakat Miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
c.peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat Miskin, termasuk program dengan dana desa/ dana kelurahan.
1. 11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. 12.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 6

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pendataan Masyarakat Miskin.
(2)Pendataan Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kondisi riil.
(3)Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mengikutsertakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
(4)Pendataan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di tingkat kampung, kelurahan, dan distrik berdasarkan kriteria sebagai berikut:
1. a.tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. b.mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
3. c.tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah;
4. d.tidak mampu membeli pakaian baru satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota keluarga;
5. e.mempunyai kemampuan menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama;

BAB III

PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Penaggulangan Kemiskinan.
(2)Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, terpadu, sinergi, menyeluruh, dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Miskin.
(3)Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dengan:
1. a.pendataan dan penetapan Masyarakat Miskin;
2. b.penyusunan strategi dan program prioritas Penanggulangan Kemiskinan; dan
3. c.pembentukan TKPKD. 7

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun strategi Penanggulangan Kemiskinan.
(2)Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD.
(3)Stretegi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan:
1. a.mengurangi beban pengeluaran Masyarakat Miskin;
2. b.meningkatkan kemampuan dan pendapatan Masyarakat Miskin;
3. c.mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
4. f.mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak di plaster;
5. g.kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/ semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
6. h.atap tebuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
  1. 1.mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan listrik atau listrik tanpa meteran; J. luas lantai rumah kurang dari 8 M2 (delapan meter persegi)/ anggota keluarga; dan
7. k.mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/ air sungai/ air hujan.
(5)Hasil pendataan Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dilakukan verifikasi dan validasi.
(6)Verifikasi dan validasi Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara berkala paling lambat 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 7

(1)Hasil verifikasi dan validasi Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2)Penetapan Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi dasar penyusunan kebijakan, strategi, dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah. 8

Pasal 11

Program rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:

a.pembinaan dan perlindungan bagi anak terlantar;
b.pembangunan rumah singgah bagi anak terlantar; dan
c.penyediaan alat bantu bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1993

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1993

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015