DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai tujuan pembentukan; pembentukan dan pemekaran kelurahan; pelaksana pemerintahan kelurahan; pengalihan asset; pembiayaan serta ketentuan peralihan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 s/d Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006, serta dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, sarana dan prasarana, dan pertimbangan lainnya, maka perlu dilakukan pemekaran kelurahan pada Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia ; Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALIKOTA KENDARI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN WUNDUMBATU KECAMATAN POASIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah dan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Kendari.
5.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kota Kendari dalam wilayah kerja kecamatan.
6.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7.Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8.Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
9.Pembentukan Kelurahan adalah pemekaran Kelurahan Rahandouna menjadi 2 (dua) kelurahan yakni Kelurahan Rahandouna dan Kelurahan Wundumbatu.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkebangan kemampuan pembangunan.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KELURAHAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Wundumbatu di Kecamatan Poasia.
(2)Kelurahan Wundumbatu merupakan pemekaran dari Kelurahan Rahandouna.

Pasal 4

Pembentukan Kelurahan Wundumbatu telah memenuhi persyaratan antara lain :

1.jumlah penduduk
2.luas wilayah;
3.bagian wilayah kerja; dan
4.sarana dan prasarana pemerintahan

Pasal 5

(1)Kelurahan Wundumbatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Teluk Kendari ;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Anggoeya;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Rahandouna ;
4. d.sebelah barat berbatasan dengan kali Kelurahan Anduonohu.
(2)Batas wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANA PEMERINTAHAN KELURAHAN

Pasal 6

Pengangkatan dan pengisian Lurah dan Perangkat Kelurahan pada wilayah Kelurahan yang baru disesuaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGALIHAN ASSET

Pasal 7

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, Camat sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan mengatur penyerahan asset dari hasil pemekaran Kelurahan menjadi Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang meliputi :

a.Asset Kelurahan yang ada sebelum dan setelah pemekaran Kelurahan ;
b.Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kelurahan Pemekaran.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pembentukan Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari.

Pasal 9

Hal-hal yang terkait dengan administrasi kependudukan dan administrasi lainnya akibat pemekaran Kelurahan Rahandouna dan terbentuknya Kelurahan Wundumbatu, paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya peraturan daerah ini, sudah harus terselesaikan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006