DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Langsa

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Besaran Penyertaan Modal; Pengawasan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian serta untuk meningkatkan kineija PDAM Tirta Keumueneng yang sehat, tangguh, dan mandiri, diperlukan penyertaan modal untuk pemenuhan modal dasar yang beijumlah Rp. 2.083.930.000,- (Dua Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
c.bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kota Langsa dan sekitarnya, memerlukan peningkatan permodalan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3.Undang-Undang Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Kota (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 550); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA W dan WALIKOTA LANGSA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA LANGSA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUENENG.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Langsa.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3.Walikota . #
3.Walikota adalah Walikota Langsa.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
7.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kota.
8.Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;
2. b.investasi secara berkelanjutan;
3. c.mendorong laju petumbuhan ekonomi Kota; dan
4. d.memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk pengembangan sarana dan prasarana PDAM, peningkatan cakupan layanan air bersih, meningkatkan kontinuitas, kualitas dan kuantitas, dan peningkatan kineija PDAM.
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh digunakan untuk anggaran rutin.

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan modal kepada PDAM sampai dengan Tahun 2016 sebesar Rp.22.147.875.779,14 (dua puluh dua milyar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat belas sen) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Rp.2.083.930.000,00
2. a.Rp.2.083.930.000,00 (dua milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang bersumber dari penyerahan Aset Aceh Timur Tahun 2003;
3. b.Rp.1.304.222.815.00 (satu milyar tiga ratus empat juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima belas rupiah) merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2003;
4. c.Rp.1.079.925.305,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima rupiah) merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2004;
5. d.Rp.978. 129.819,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota kepada PDAM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2005;
6. e.Rp.1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2006;
7. f.Rp.1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2007;
8. g.Rp.623.520.765,00 (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2008;
9. h.Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2009;
10. i.Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2010;
11. j.Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2012;
12. k.Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2014;
  1. 1.Rp.5.716.963.311,70 (lima milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah tujuh puluh sen) merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang bersumber dari penyertaan modal barang Tahun 2016; dan m.Rp.6.031. 183.763,44 (enam milyar tiga puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh empat sen) merupakan penyertaan penyertaan modal non Kas Pemerintah Daerah kepada PDAM Tahun 2016.
(2)Dalam melakukan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana usaha berdasarkan hasil studi kelayakan usaha dan investasi yang diajukan oleh Direktur.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 4

Walikota menunjuk instansi yang membidangi pengawasan untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PDAM diwajibkan untuk mengumumkan neraca, perhitungan laba/rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka : l.Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng (Lembaran Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 467);

2.Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Barang Milik Pemerintah Kota Langsa Ke Dalam Modal Perusahaan Air Minum Tirta Keumueneng (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 552);
3.Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Kota Langsa Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 613); Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . _ Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa. Diundangkan di Langsa pada tanggal 22 Januari 2018 M 6 Jumadil Awal 1439 H SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGS, Ditetapkan di Langsa pada tanggal 22 Januari 2018 M 6 Jumadil Awal 1439 H -ÿÿKlikota LANGSA, ÿ . -- P- USMAN ABDULLAH SYAHRU LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 1 NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (1/1/2018) PENJELASAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA LANGSA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUENENG I. UMUM Peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sistim perekonomian daerah diharapkan dapat berperan disamping sebagai penyimbang kekuatan pasar juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penyetoran deviden sebagai bagian laba BUMD. Dalam mewujudkan harapan tersebut diatas maka BUMD harus di desain untuk mampu bersaing secara fair dan adil dengan entitas. Bisnis swasta guna memperoleh laba dan memberikan kontribusi pendapatan daerah berupa deviden sebagai bagian laba yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah guna memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun. Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia, nasional dan regional maupun lokal yang semakin terbuka dan kompetitifi BUMD perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profosionalisme antara lain pembenahan pengurusan dan pengawasan yang di dasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good coorporate governance) melalui langka-langka restrukturisasi perusahaan. Bahwa Pemerintah Kota Langsa telah melaksanakan [bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Penyertaan Modal Pemerintah Kota ditetapkan dengan Qanun. Bahwa Pemerintah Kota Langsa pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2013 merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang berupa instalasi pengelolaan air bersih dan jaringan perpipaan nilai aset Rp.5.716.963.310,70 (Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah Tujuh Puluh Sen). Pengadaan instalasi pengelolaan air bersih dan jaringan perpipaan tersebut diperuntukan bagi \ bagi Perusahaan Derah Air Minum (PDAM) Tirta Keumueneng dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PDAM. Sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan anggaran rutin adalah gaji, listrik, air, ATK, dan SPPD.

Pasal 3

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 3

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Qanun Kota Langsa No. 13 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 3

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Qanun Kota Langsa No. 13 Tahun 2015