DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2001

Nomor: 3
Tahun: 2001
Ditetapkan: 21 Juni 2001
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya di Kota Administratif Langsa Kabupaten Aceh Timur, serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di Kabupaten Aceh Timur, perlu membentuk Kota Langsa sebagai daerah otonom;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk undang-undang tentang pembentukan Kota Langsa untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 ayat (1)

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3.Undang- …
3.Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501),
5.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
6.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8.Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA LANGSA BAB I …

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di daerah.
2.Propinsi Daerah Istimewa Aceh adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3.Kabupaten Aceh Timur adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara.
4.Kota Administratif Langsa adalah Kota Administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan undang-undang ini dibentuk Kota Langsa di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kota Langsa berasal dari sebagian Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas:

a.Kecamatan Langsa Timur;
b.Kecamatan Langsa Barat; dan
c.Kecamatan Langsa Kota.

Pasal 4

…

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kota Langsa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wilayah Kabupaten Aceh Timur dikurangi dengan wilayah Kota Langsa sebagaimana dimaksuk dalam Pasal 3.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kota Langsa, Kota Administratif Langsa dalam wilayah kabupaten Aceh Timur Dihapus.

Pasal 6

(1). Kota Langsa mempunyai batas-batas wilayah:
1. a.sebelah utara dengan Selat Malaka;
2. b.Sebelah timur dengan Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Timur;
3. c.Sebelah selatan dengan Kecamatan Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur; dan
4. d.sebelah barat dengan Kecamatan Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini
(3)Penentuan batas wilayah Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur secara Pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 7

(1). Dengan terbentuknya Kota Langsa, Pemerintah Kota Langsa menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa sesuai dengan peraturan perundang-undanga.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara terpadu dab tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota di sekitarnya.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 8

(1)kewenangan Kota Langsa sebagai daerah otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertanahan keamanan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
(2)Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (18)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2018

Qanun Kota Langsa No. 12 Tahun 2016

Qanun Kota Langsa No. 5 Tahun 2016

Qanun Kota Langsa No. 1 Tahun 2016

Qanun Kota Langsa No. 10 Tahun 2016

Qanun Kota Langsa No. 14 Tahun 2015

Qanun Kota Langsa No. 7 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (18)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2018

Qanun Kota Langsa No. 12 Tahun 2016

Qanun Kota Langsa No. 5 Tahun 2016

Qanun Kota Langsa No. 1 Tahun 2016

Qanun Kota Langsa No. 10 Tahun 2016

Qanun Kota Langsa No. 14 Tahun 2015

Qanun Kota Langsa No. 7 Tahun 2015