DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 2 Pasal yang mengatur tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2014 tentang Femeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak; Mengingat : l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara ÿ Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembehtukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
4.Undang-Undang Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ?£ Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166); 11.Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 47); 12.Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak (Lembaran Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 469); (:, 1 Dengan Persetujuan Bersama i i ' ÿ V DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA : v , dan ' | WALIKOTA LANGSA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA W NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK. PASALI Beberapa ketentuan Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak (Lembaran Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 469) diubah sebagai berikut: 1.Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

ÿ ÿi

(1)Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.terhadap hewan ternak yang lepas berkeliaran secara bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan ditangkap dan ditahan serta diberitahukan oleh petugas penertiban kepada Geuchik; dan
2. b.terhadap.*ÿ ;#?!§!" s' i,,1 ilv , V - ' -i'fi" • " b. terhadap peternak yang hewan ternaknya ditangkap dan ditahan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) dikenakan biaya penangkapan dan pemeiiharaan selama ditahan. 1
(2)Besarnya biaya penangkapan dan pemeiiharaan selama j ditahan ditentukan sebagai berikut :
1. a.besarnya biaya penangkapan untuk ternak besar sebesar Rp.2.500.000 (duajuta lima ratus ribu rupiah) per ekor;
2. b.besarnya biaya penangkapan untuk ternak kecil sebesar Rp.1.000.000. (satujuta rupiah) per ekor;
3. c.besarnya biaya pemeiiharaan untuk ternak besar sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per ekor per hari;
4. d.besarnya biaya pemeiiharaan untuk ternak kecil sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per ekor per hari; dan
5. e.besarnya biaya perawatan disesuaikan dengan jenis penyakit.
(3)Hewan ternak yang ditangkap dan ditahan oleh petugas penertiban diumumkan kepada masyarakat melalui pengumuman, baik secara lisan ataupun secara tertulis.
(4)Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diambil atau ditebus oleh peternak, maka dilakukan pelelangan.
(5)Tata cara Pelelangan dan Tim Pelelangan diatur dengan Peraturan Walikota.

2.Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 2 (dua) BAB yakni BAB IXA dan BAB IXB, dan diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 14A dan Pasal 14B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

(1)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil lain di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPNS berwenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. b.melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penggeledahan dan penyitaan;
5. e.melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. f.mengambil sidikjari dan memotret seseorang;
7. g.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. h.mendatangkan . S •' "J, / ' I mW' h.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. i.mengadakan penghentian penyidikan; dan
10. j.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum salinan tembusan disampaikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan ' fjjv/. perundang-undangan. BAB IXB SANKSI

Pasal 14B

(1)Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
(2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa. Ditetapkan di Langsa pada tanggal 13 Agustus 2021M 4 Muharraml443 H WALIKOTA LANGSA, *PK — s - » Diundangkan di Langsa pada tanggal 13 Aeustus 2021M 4 Muharram 1443 H SEKRETARIS DAJSIÿAH KOTA LANGSÿ USMAN ABDULLAH < SAID MAHDUivl MAJID 'ÿ LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 10 NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (10/ 16/ 2021) PENJELASAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK I. UMUM Untuk mewujudkan Kota Langsa yang bersih, indah, dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan, pemeliharaan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu sudah sehai*usnya ada peraturan yang melarang berkeliarannya hewan ternak dalam wilayah kota dan tempat-tempat lainnya. Disamping larangan melepas hewan ternak sehingga berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum tertentu lainnya, pemeliharaannya harus turut diatasi dan dikendalikan oleh Pemerintah Kota baik berkaitan dengan tempat pemeliharaan maupun pembinaan dan penertibannya. Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Hewan ternak adanya penambahan pasal yang berisi sanksi untuk memberi efek jera terhadap pelanggaran Qanun ini. II.PASAL DEMI PASAL PASALI Cukup jelas

Pasal 10

Cukupjelas

Pasal 14A

Cukup jelas

Pasal 14B

Cukupjelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 949

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 14A

Pasal 14B

Pasal 10

Pasal 14A

Pasal 14B

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2019

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012

Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 14A

Pasal 14B

Pasal 10

Pasal 14A

Pasal 14B

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2019

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012

Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2014