DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Manado

regulasi_utama

Ringkasan

Pengelolaan Sampah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan pertambahan penduduk Kota Manado serta peru bah an pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
c.bahwa dalarn pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu meneta.pkan Peraturan Daerah Kota Manado tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Repu blik lndonesiaTahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik MANADO NOMOR 1 TAHUN Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); Dengan Persetuj uan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA MANADO dan WALIKOTAMANADO

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURANDAERAHTENTANG PENGEWLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Manado.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Manado.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga.
6.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas urnum, fasilitas sosial, dan I atau fasilitas lainnya.
8.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
10.Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12.Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, mernbangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
13.Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/ atau pemanfaatan kembali sampah.
14.Penanganan Sampah adalah pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah, serta pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/ atau reside hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
15.Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jurnlah dan/atau sifat sampah.
16.Pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, pendauran ulang sampah, (Reduce, Reuse dan Recycle) yang selanjutnya disingkat 3R adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang. 1 7. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
18.Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
19.Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
20.Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/ atau jumlah sampah.
21.Pemrosesan Akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
22.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
24.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPAadalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
25.Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
26.Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
27.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari irnpor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
28.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
29.Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/ organisasi kemasyarakatan.
30.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persampahan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANO LJNGKUP

Pasal 2

Pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan:

a.asas tanggung jawab;
b.asas berkelanjutan;
c.asas manfaat;
d.asas keadilan;
e.asas kesadaran;
f.asas kebersamaan;
g.asas keselamatan;
h.asas keamanan; dan
i.asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

a.mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
b.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
c.meningkatkan kapasitas pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mengurangi dan/atau menangani sampah;
d.meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
e.menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memilikinilai ekonomis; dan
f.mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.sarnpah rumah tangga;
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. c.sampah spesifik.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.sampah yang mengand ung bah an berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.sampah yang tirnbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/ a tau
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.
(5)Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan sarnpah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB ILL

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
b.melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
c.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan sarnpah;
d.melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat basil Pengolahan Sampah;
f.mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi Pengolahan Sampah yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/ atau menangani sampah; dan
g.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah daerah, lembaga pengelola sampah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah

Pasal 7

(1)Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/ a tau tern pat pemrosesan akhir sampah;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAKDAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Dalam Pengelolaan Sarnpah, setiap Orang berhak:
1. a.mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu;
2. b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
3. c.memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
4. d.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan Pengolahan Sampah di TPA; dan
5. e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Dalam pengelolaan sarnpah, setiap orang wajib:
1. a.mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;dan
2. b.menjaga kebersihan di lingkungan sekitamya;
(2)Mengurangi dan menangani sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
1. a.turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah;
2. b.menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;
3. c.menggunakan bahan yang dapat di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
4. d.menyediakan wadah sampah terpilah pada setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, dan pusat perbelanjaan;

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan pertambahan penduduk Kota Manado serta peru bah an pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
c.bahwa dalarn pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu meneta.pkan Peraturan Daerah Kota Manado tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Repu blik lndonesiaTahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik MANADO NOMOR 1 TAHUN Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); Dengan Persetuj uan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA MANADO dan WALIKOTAMANADO

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURANDAERAHTENTANG PENGEWLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Manado.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Manado.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga.
6.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas urnum, fasilitas sosial, dan I atau fasilitas lainnya.
8.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
10.Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12.Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, mernbangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
13.Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/ atau pemanfaatan kembali sampah.
14.Penanganan Sampah adalah pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah, serta pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/ atau reside hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
15.Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jurnlah dan/atau sifat sampah.
16.Pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, pendauran ulang sampah, (Reduce, Reuse dan Recycle) yang selanjutnya disingkat 3R adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang. 1 7. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
18.Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
19.Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
20.Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/ atau jumlah sampah.
21.Pemrosesan Akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
22.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
24.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPAadalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
25.Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
26.Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
27.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari irnpor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
28.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
29.Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/ organisasi kemasyarakatan.
30.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persampahan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANO LJNGKUP

Pasal 2

Pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan:

a.asas tanggung jawab;
b.asas berkelanjutan;
c.asas manfaat;
d.asas keadilan;
e.asas kesadaran;
f.asas kebersamaan;
g.asas keselamatan;
h.asas keamanan; dan
i.asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

a.mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
b.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
c.meningkatkan kapasitas pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mengurangi dan/atau menangani sampah;
d.meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
e.menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memilikinilai ekonomis; dan
f.mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.sarnpah rumah tangga;
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. c.sampah spesifik.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.sampah yang mengand ung bah an berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.sampah yang tirnbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/ a tau
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.
(5)Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan sarnpah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB ILL

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
b.melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
c.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan sarnpah;
d.melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat basil Pengolahan Sampah;
f.mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi Pengolahan Sampah yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/ atau menangani sampah; dan
g.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah daerah, lembaga pengelola sampah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah

Pasal 7

(1)Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/ a tau tern pat pemrosesan akhir sampah;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAKDAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Dalam Pengelolaan Sarnpah, setiap Orang berhak:
1. a.mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu;
2. b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
3. c.memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
4. d.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan Pengolahan Sampah di TPA; dan
5. e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Dalam pengelolaan sarnpah, setiap orang wajib:
1. a.mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;dan
2. b.menjaga kebersihan di lingkungan sekitamya;
(2)Mengurangi dan menangani sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
1. a.turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah;
2. b.menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;
3. c.menggunakan bahan yang dapat di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
4. d.menyediakan wadah sampah terpilah pada setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, dan pusat perbelanjaan;

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012