DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas, Penyusunan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, Pengawasan Dan Pengendalian, Saks! Administratif, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 4 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2 0 1 1 ten tang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, maka setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas;
b.bahwa dampak lalu lintas yang ditimbulkan suatu kegiatan dan/ atau usaha terse but sudah seharusnya juga menjadi tanggung jawab pengembang atau pembangun kegiatan dan/ atau usaha yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai kondisi jalan yang aman, nyaman, tertib dan lancar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1 1 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531); I I
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2 0 1 1 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 6 1 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2 0 1 5 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 1 Tahun 201 7 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2 0 1 5 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 297); 1 1 . Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM dan WALIKOTA MATARAM

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kota Mataram.

2.Walikota adalah Walikota Mataram.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Mataram.
5.Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram.
6.Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7.Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
8.Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/ atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi peroses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
9.Tim adalah tim yang mempunyai tugas untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen Andalalin dan perencanaan lalu lintas. 3
10.Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. 1 1 . Kegiatan dan/atau Usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
12.Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
13.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
14.Perencanaan Pengaturan lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/ atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/ atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/ atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/ atau usaha terse but.
15.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
16.Pengembang atau pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur di Daerah

Pasal 2

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan pusat kegiatan dan usaha tertentu yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

Pasal 3

Sasaran pembentukan Peraturan Daerah 1n1 adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan Aparatur Pemerintahan dalam merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan lalu lintas yang akan ditimbulkan. 4

BAB II

PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 4

(1)Pengembang atau pembangun yang membuat rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Mataram, wajib menyusun dan memiliki Andalalin.
(2)Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan insfrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
(3)Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu syarat bagi perusahaan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
(4)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk :
1. a.kegiatan perdagangan;
2. b.kegiatan perkantoran;
3. c.kegiatan perindustrian;
4. d.fasilitas pendidikan, berupa : 1 . sekolah atau universitas;
  1. 2.lembaga kursus;
5. e.fasilitas pelayanan umum, berupa : 1 . rumah sakit;
  1. 2.klinik bersama; dan/atau
  2. 3.bank;
6. f.stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
7. g.hotel;
8. h.gedung pertemuan;
  1. 1.restoran;
9. j.fasilitas olahraga (indoor atau outdoor);
10. k.bengkel kendaraan bermotor;
  1. 1.pencucian mobil; dan/ atau
11. m.bangunan lainnya.
(5)Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.perumahan dan permukiman;
2. b.rumah susun dan apartemen;
3. c.asrama;
4. d.ruko; dan/ atau
5. e.pemukiman lainnya. 5
(6)Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa:
1. a.akses ke dan dari jalan;
2. b.pelabuhan;
3. c.bandar udara;
4. d.terminal;
5. e.pool kendaraan;
6. f.fasilitas parkir untuk umum;
7. g.jalan layang (flyovery;
8. h.lintas bawah (under pass);
9. i.terowongan (tunneij; dan/ atau
10. j.insfrastruktur lainnya.

Pasal 5

( 1 ) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h harus dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

(2)Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d harus dihitung berdasarkan :
1. a.jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk anak didik; atau
2. b.jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
(3)Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e harus dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
2. b.jumlah ruang praktik dokter, untuk klinik bersama; atau
3. c.luas bangunan, untuk bank.
(4)Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f harus dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
(5)Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf g harus dihitung berdasarkan jumlah kamar.
(6)Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf i harus dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk. 6 J I
(7)Kriteria rencana pembangunan fasilitas olahraga (indoor atau outdoor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf j harus dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
(8)Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf k dan huruf 1 harus dihitung berdasarkan luas lahan. Pasa16 ( 1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, serta rumah susun dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dan huruf b harus dihitung berdasarkan jumlah unit.
(2)Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dilakukan dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c harus dihitung berdasarkan jumlah kamar.
(3)Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d harus dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 7

( 1 ) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf k wajib dilakukan Andalalin.

(2)Rencana pengembangan infrastruktur jalan layang (flyover), lintas bawah (underpass) dan/atau terowongan (tunneij sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib dilakukan Andalalin apabila jalan layang (flyover) dan/ atau lintas bawah (underpass) dan/ atau terowongan (tunneij merupakan akses dari/ke jalan eksisting.
(3)Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flyover), lintas bawah (underpass), dan/atau terowongan (tunneij sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pemah ada, tidak harus dilakukan Andalalin.

Pasal 8

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin. 7 I I
(2)Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.

BAB III

PENYUSUNAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 10

( 1) Pengembang atau pembangun yang mengembangkan atau membangun pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) wajib memiliki dan menyusun Andalalin.

(2)Dalam melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , pengembang atau pembangun menunjuk lembaga/konsultan yang memiliki tenaga ahli besertifikat.
(3)Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Andalalin.
(4)Sertifikat sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. (5} Lembaga/konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} wajib berbadan hukum.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1993

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1993

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016