DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

• Peraturan Daerah ini mengatur Subjek dan Objek perizinan; Jenis, pemohon dan penerbit perizinan berusaha; Standar Operasional Perizinan; Sumber Pendanaan; Hak dan Kewajiban Subyek Izin; Penerbitan dan Penolakan Izin; Pengawasan dan Pembinaan; Kewajiban dan Sanksi Administrasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan Penyelenggaraan Perizinan;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tun tu tan penyelenggaraan perizinan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); WALIKOTAMATARAM, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANPERIZINAN TENTANG WALIKOTAMATARAM PROVINSI NUSA TENGGARABARAT PERATURANDAERAH KOTAMATARAM NOMOR 2 TAHUN 2019 I SALi ·.. AN' I 2

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAANPERIZINAN DI KOTAMATARAM MEMUTUSKAN: WALIKOTAMATARAM dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAMATARAM Dengan Persetujuan Bersarna

4.Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
5.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
6.Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernberan Negara Republik Indonesua Tahun 2016 Nornor 114, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5887);
7.Peraturan Pernerintah Nornor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lernbaran Negara Tahun 2018 Nornor 90, Tarnbahan Lernbaran Negara Nornor 6215);
8.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 80 Tahun 2015 ten tang Pernbentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 2036);
9.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 138 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1956);
10.Peraturan Daerah Nornor 15 Tahun 2016 tentang Pernbentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Matararn (Lernbaran Daerah Kota Matararn Tahun 2016 Nornor 1 Seri D, Tambahan Lernbaran Daerah Kota Matararn Nornor 15); 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Mataram.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Mataram.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Penyelenggaraan Perizinan adalah pengelolaan perizinan dan/ atau penerbitan sertifikasi izin berdasarkan pelimpahan kewenangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Pengelolaan Perizinan adalah kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah untuk melakukan pengawasan secara teknis operasional dan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/ atau komitmen.
8.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat dengan OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terin tegrasi.
9.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
10.Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
11.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/ atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau komitmen.
12.Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau komitmen.
13.Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/ atau izin komersial atau operasional.

BAB I

KETENTUANUMUM 4

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara Pemohon dan Penerbit dalam pelayanan perizinan.

19.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
20.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.
21.Perangkat Daerah Pengelo1a Teknis adalah Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan, dan/ a tau Bagian Perekonomian, DPMPTSP.
14.Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku U saha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usha dan/ a tau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/ atau kegiatannya.
15.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/ a tau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.
16.Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 1 7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
18.Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 5

Pasal 6

(1)Objek penzman adalah kegiatan orang dan/atau badan yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu.
(2)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.kegiatan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang, dan masyarakat;
2. b.kegiatan berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan;
3. c.kegiatan berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan
4. d.kegiatan berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

Pasal 5

Subjek perizinan adalah pelaku usaha.

BAB II

SUBJEK DANOBJEK PERIZINAN

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.Subjek dan Objek Perizinan;
b.Jenis, Pemohon dan Penerbit Perizinan Berusaha;
c.Standar Operasional Perizinan;
d.Mekanisme Pelaksanaan Perizinan;
e.Sumber Pendanaan;
f.Hak dan Kewajiban Subyek Izin;
g.Penerbitan dan Penolakan Izin;
h.Jangka Waktu Proses Perizinan;
1. 1.Pengawasan dan Pembinaan; J. Kewajiban;dan
k.Sanksi Administrasi;

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini, adalah untuk:

a.terwujudnya sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan penzman;
b.tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan; dan
c.tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan. 6

Pasal 9

( 1) Pemohon Perizinan Berusaha, terdiri atas:

a.Pelaku Usaha perseorangan; dan
b.Pelaku Usaha non perseorangan.

(2)Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
(3)Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, terdiri atas:
1. a.perseroan terbatas;
2. b.perusahaan umum;
3. c.perusahaan umum daerah;
4. d.badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
5. e.badan layanan umum;
6. f.lembaga penyiaran;
7. g.badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
8. h.koperasi;
9. z.persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap); J. persekutuan firma (venootschap onder firma); dan
10. k.persekutuan perdata.

Pasal 8

(1)Setiap pemberian Perizinan Berusaha harus dilakukan melalui sistem OSS.
(2)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Izin usaha; dan
2. b.Izin komersial/ operasional.
(3)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pemenuhan komitmen.

BAB III

JENIS, PEMOHONDANPENERBIT PERIZINANBERUSAHA

Pasal 7

Setiap izin paling sedikit memuat:

a.nama izm;
b.subjek izin; dan
c.obyek izin. 7

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1993

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1993

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2019