Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 12 Tahun 2014
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 41
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2
4 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ; 'i
3
ll. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4 16.Peraturan PemerintahNomor71Tahun 2010 tentangStandarAkuntansiPemerintahan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2010 Nomor123,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5165); 'i 17.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor1 Tahun 1984tentangTataCara Pembinaan Dan PengawasanPerusahaanDaerahDiLingkungan PemerintahDaerah; 18.PeraturanMenteri DalamNegeriNomor3 Tahun1998tentangBentukHukumBadanUsaha MilikDaerah; 19.KeputusanMenteri DalamNegeriNomor50 Tahun1999tentangKepengurusanBadanUsaha MilikDaerah; 20.KeputusanMenteriDalamNegeri Nomor43 Tahun2000tentangPedomanKeijasama Perusahaan Daerah DenganPihakKetiga; 21.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13 Tahun2006tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelah beberapakali diubahterakhirdenganPeraturanMenteri Dalam NegeriNomor21Tahun2011tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor13Tahun2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor310); 22.PeraturanMenteri DalamNegeriNomor17 Tahun2007tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BarangMilikDaerah; 23.PeraturanMenteri Dalam NegeriNomor22 Tahun2009tentang PetunjukTeknis TataCara KerjaSama Daerah; 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2009tentang Tata Naskah DinasDi Lingkungan PemerintahDaerah; 25.Peraturan MenteriDalamNegeri Nomor 1 Tahun 2014tentangPembentukan Produk Hukum Daerah(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 32); 5 26.PeraturanDaerahKotaMedanNomor1 Tahun2009tentangPengelolaanBarangMilik Daerah(LembaranDaerahKotaMedanTahun2009 Nomor1,TambahanLembaranDaerahKotaMedan Nomor1); * • 27.Peraturan DaerahKotaMedanNomor2 Tahun2009tentangUrusanPemerintahanKota Medan(LembaranDaerahKotaMedanTahun2009 Nomor2);
DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KOTAMEDAN dan WAHKOTAMEDAN
MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAHTENTANG PERUSAHAAN DAERAHPEMBANGUNANKOTAMEDAN . BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Daiam Peraturan Daerahini,yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalahKotaMedan. adalahDaerah penyelenggaraan2.Pemerintahan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah danDewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomidan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yangseluas-luasnya daiam sistem dan prinsipNegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddaiamUndang-Undang DasarNegaraRepublik Indonesia Tahun1945. urusan 6 PemerintahDaerahadalahWalikota,danPerangkatDaerah sebagaj unsurpenyelenggaraPemerintah Daerah. 3. 4.WalikotaadalahWalikota Medan. DewanPerwakilanRakyatDaerah,yangselanjutnya disingkat DPRDadalahlembagaDewan PerwakilanRakyatDaerahKota MedansebagaiunsurpenyelenggaraPemerintaban Daerah. 5. PerusahaanDaerahPembangunanKota Medan,yangselanjutnya disebut PerusahaanDaerahadalahsuatubadanusahayang modalnyamerupakan kekayaan daerahyangdipisahkandan pendiriannya diprakarsaiolehPemerintahDaerah. 6. BadanPengawasadalah BadanPengawasPerusahaanDaerah.7. 8.DireksiadalahDireksiPerusahaan Daerah. Pembangunan adalah pembangunanKotaMedan.9. 10.Pegawai/KaryawanadalahPegawai/KaryawanPerusahaan Daerah. BABII PEND1RIAN,NAMA.DANTEMPATKEDUDUKAN Pasal 2 Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerahdengannama "PERUSAHAANDAERAH PEMBANGUNANKOTAMEDAN".
PerusahaanDaerah berkedudukandanberkantor di Daerahdan dapatmembentuk Kantor Perwakilan/Cabang/Unit berdasarkan kebutuhan. BAB111 KEDUDUKAN HUKUM Pasal 4 (1)PerusahaanDaerahadalah Badan Hukumyang melaksanakan kegiatanusahanyaberdasarkan Peraturan Daerah ini. (2)Dengantidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini,maka terhadapPerusahaan Daerah berlaku semua ketentuan hukumyang berlaku di Indonesia. 7 BAB IV MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA
BAB IV
( 1) Maksud dan tujuan dibentuknya Perusahaan Daerah adalah untuk:
d . menyelenggarakan pengelolaan hotel, rumah susun, kolam renang, kebun binatang, pergudangan, dan sarana dan prasarana lainnya;
BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Tugas Pokok
BAB V
Perusahaan Daerah memiliki tugas pokok, sebagai berikut:
8 d.menyelenggarakankegiatan pembangunan,pemeliharaan,dan pengawasangedung konstruksi jalandanjembatan; e.menyelenggarakankegiatanhiburanbagimasyarakat;dan f.meningkatkankontribusiPerusahaanDaerahterhadapPAD. BagianKedua Fungsi Pasal 7 Untuk melaksanakantugassebagaimana dimaksuddalamPasal6, PerusahaanDaerahmempunyaifungsi,sebagaiberikut: a.menyelenggarakanpelayananuraumyangberkualitas kepada masyarakatmelaluipenyediaan jasa sesuai dengantujuandan kegiatanusahaPerusahaan Daerah; b.memperolehkeuntungandalam rangka meningkatkanPAD;dan c.berkoordinasidengan instansi-instansi daerahterkait sehubungandenganprogram-programpembangunandaerah yang terkaitdengantujuandankegiatanusaha Perusahaan Daerah. BABVI MODAL Pasal 8 (1)ModaldasarPerusahaan Daerah sebesarRp6.433.130.281,00 (enam milyar empatratustiga puluh tigajutaseratustigapuluh ribudua ratusdelapanpuluh saturupiah). (2)Seluruh modal sebagaimana dimaksudpada ayat(1)bersumber dan hartabersihPerusahaanDaerah yangmerupakanharta kekayaan yangdipisahkan darimilikPemerintah Daerah. (3)Penambahan modal diberikan dalambentuk penyertaanmodal Pemerintah Daerahkepada PerusahaanDaerah.dari Tahun 2001 sampai denganDesember 2013sebesarRp 174.205.811.252,47 (seratus tujuh puluh empat milyar dua ratuslima juta delapan ratus sebelas ribuduaratuslimapuluh duakoma empat puluh tujuhrupiah). (4)Penambahan modal Perusahaan Daerahditetapkan dalam satu Peraturan Daerah. BAB Vll PENGURUS
BAB VLL
Pengurus Perusahaan terdiri dari: a.Direksi;dan b.Badan Pengawas. 9 BagianKesatu Direksi Paragraf1 Pengangkatan Dan MasaJabatan Pasal 10 (1)PemilihancalonDireksidiangkatmelaJuiTimSeleksi yang ditetapkanolehWalikotayangberdasarkanpersyaratan yang telahditetapkan. (2)PengangkatanDireksiditetapkanolehWalikota. (3)Pengangkatandireksisebagaimanadimaksudpadaayat(2) diutamakan dari swastaatasusulBadanPengawas. (4)DalamhalcalonDireksisebagaimana dimaksudpadaayat(1) bukan berasal dariswasta,makayangbersangkutanharus melepaskanterlebihdahulustatuskepegawaiannya. (5)Untukdapatdiangkatsebagai anggotaDireksiharusmemenuhi persyaratan sebagaiberikut: a.WargaNegaraIndonesia; b.diutamakanmempunyai pendidikanminimalSatjana(SI); c.harusmemiJikiprofesionalismedanmemilikiakhlakserta moralyang baik; d.mempunyaipengalaman keijaminimal5(lima)tahun di perusahaanyang dibuktikandengansurat keterangan (referensi)dariperusahaansebelumnyadenganpenilaian baik; e.membuatdan menyajikanproposaltentangvisi, misi,dan Rencana Strategis Perusahaan Daerah;dan f.tidakterikathubungan keluarga denganWalikotaatau denganAnggota DireksiataudenganAnggotaBadan Pengawaslainnya sampaiderajatketiga baikmenurut garis lurusmaupun kesamping termasukmenantudan ipar. (6)Pengangkatan anggotaDireksisebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditetapkan denganKeputusanWalikota.
Pengangkatan anggotaDireksipaling banyak 4(empat)orangdan seorangdiantaranya diangkatsebagai DirekturUtama.
(1)SeseorangdapatmendudukijabatanDireksi paling banyak2 (dua)kali masajabatan dalam kedudukanyangsama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan. 10 (2)Dikecualikandariketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(!) apabilaDirekturdiangkatmenjadiDirekturUtama. (3)MasajabatanDireksiditetapkanselama4(empat)tahun. (4)Pengangkatanuntukmasajabatanyangkedua sebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilakukan apabilaDireksiterbukti raampu meningkatkankineija PerusahaanDaerah setiaptahun. Paragraf2 TugasDan Wewenang
DireksidalammengelolaPerusahaanDaerahmempunyaitugas sebagai berikut: a.memimpindanmengendalikan semuakegiatan Perusahaan Daerah; b.menyampaikanRencana Kerja5(lima)tahun danRencanaKexja AnggaranPerusahaanDaerahtahunankepadaBadan Pengawas untukmendapatpengesahan; c.melakukanperubahan terhadapprogramkerjasetelah mendapat persetujuan BadanPengawas; d .membina,mengatur,danmengaxahkanpegawai/karyawan; e.mengurusdanmengelola kekayaan Perusahaan Daerah; f.menyelenggarakan administrasiumumdan keuangan; g.mewakiliPerusahaan Daerahbaikdi dalamdandi luar Pengadilan;dan h.menyampaikanlaporanberkala mengenaiseluruh kegiatan termasukNeracadan PerhitunganLaba/RugikepadaBadan Pengawas.
(1)Dalam melaksanakan tugas-tugasDireksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,Direksi wajibdenganitikad baik danpenuh tanggungjawabmenjalankantugasuntuk kepentingandan usaha Perusahaan Daerah serta mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secarapenuh pada tugas,kewajiban, dan pencapaian tujuanPerusahaan Daerah. (2)Setiapanggota Direksibertanggung jawabpenuhsecara pribadi apabilayang bersangkutaun bersalah ataulalai menjalankan tugasnya sesuaiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1). (3)AtasnamaPerusahaanDaerah, Walikotadapatmengajukan gugatankepengadilanterhadapanggota Direksiyang kaxena kesalahan atau kelalaiannyamenimbuLkankerugian pada Perusahaan Daerah. (4)Anggota Direksitidak dapatdipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan Daerah apabila dapatmembuktikan: a.kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaiannya; 11 b.telah melakukan pengurusandenganitikad baikdan memenubiprinsip kehati-hatian,kewajaran,dankepatutan untukkepentingan dansesuai denganmaksuddantujuan Perusahaan Daerah; c.tidak mempunyaibenturankepentinganpribadi baikLangsung maupuntidaklangsungatastindakanpengurusanyang mengakibatkan kerugian;dan d.telahmengambil tindakanuntukmencegahtimbulatau berlanjutnya kerugiantersebut.
(1)AnggotaDireksitidakberwenangmewakiliPerusahaanDaerah sebagaimanadimaksuddalamPasal13hurufgapabila: a.teijadiperkaradidepanpengadilanantaraPerusahaan DaerahdengananggotaDireksiyangbersangkutan;dan/atau b.anggotaDireksi yangbersangkutan mempunyai kepentingan yangbertentangan dengankepentingan PerusahaanDaerah. (2)DalamhalPerusahaan Daerah mempunyaikepentinganyang bertentangandengankepentinganpribadi seorang anggota Direksi,makaPerusahaanDaerahakandiwakiii olehanggota Direksilainnya dandalam hal Perusahaan Daerah mempunyai kepentinganyangbertentangandengankepentingan seluruh anggotaDireksi,makadalamhaliniPerusahaanDaerahdiwakiii oleh KetuaBadan Pengawas.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)