DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 November 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Medan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana berbagai bidang usaha, meningkatkan masyarakat,kepadapelayanan meningkatkan daya saing Perusahaan Daerah, serta meningkatkan pendapatan asli daerah, Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan harus dikelola secara profesional, eSsien, transparan, mandiri, akuntabel, bertanggung jawab, dan wajar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2
3.Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 4 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ; 'i
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan ( Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3005) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun , Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67); 3
10.Peraturan Pemerintah Noraor 35 Tahun 1992 ten tang Pembentukan 18 ( Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun , Dairi, Tapanuli Selatan , Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65) ; ll. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761) ; 4 16.Peraturan PemerintahNomor71Tahun 2010 tentangStandarAkuntansiPemerintahan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2010 Nomor123,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5165); 'i 17.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor1 Tahun 1984tentangTataCara Pembinaan Dan PengawasanPerusahaanDaerahDiLingkungan PemerintahDaerah; 18.PeraturanMenteri DalamNegeriNomor3 Tahun1998tentangBentukHukumBadanUsaha MilikDaerah; 19.KeputusanMenteri DalamNegeriNomor50 Tahun1999tentangKepengurusanBadanUsaha MilikDaerah; 20.KeputusanMenteriDalamNegeri Nomor43 Tahun2000tentangPedomanKeijasama Perusahaan Daerah DenganPihakKetiga; 21.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13 Tahun2006tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelah beberapakali diubahterakhirdenganPeraturanMenteri Dalam NegeriNomor21Tahun2011tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor13Tahun2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor310); 22.PeraturanMenteri DalamNegeriNomor17 Tahun2007tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BarangMilikDaerah; 23.PeraturanMenteri Dalam NegeriNomor22 Tahun2009tentang PetunjukTeknis TataCara KerjaSama Daerah; 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2009tentang Tata Naskah DinasDi Lingkungan PemerintahDaerah; 25.Peraturan MenteriDalamNegeri Nomor 1 Tahun 2014tentangPembentukan Produk Hukum Daerah(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 32); 5 26.PeraturanDaerahKotaMedanNomor1 Tahun2009tentangPengelolaanBarangMilik Daerah(LembaranDaerahKotaMedanTahun2009 Nomor1,TambahanLembaranDaerahKotaMedan Nomor1); * • 27.Peraturan DaerahKotaMedanNomor2 Tahun2009tentangUrusanPemerintahanKota Medan(LembaranDaerahKotaMedanTahun2009 Nomor2);
28.Peraturan DaerahKotaMedanNomor7 Tahun2009tentangPokok-PokokPengelolaan KeuanganDaerah(LembaranDaerahKotaMedan Tahun2009Nomor7,TambahanLembaranDaerah KotaMedanNomor4); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KOTAMEDAN dan WAHKOTAMEDAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAHTENTANG PERUSAHAAN DAERAHPEMBANGUNANKOTAMEDAN . BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Daiam Peraturan Daerahini,yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalahKotaMedan. adalahDaerah penyelenggaraan2.Pemerintahan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah danDewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomidan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yangseluas-luasnya daiam sistem dan prinsipNegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddaiamUndang-Undang DasarNegaraRepublik Indonesia Tahun1945. urusan 6 PemerintahDaerahadalahWalikota,danPerangkatDaerah sebagaj unsurpenyelenggaraPemerintah Daerah. 3. 4.WalikotaadalahWalikota Medan. DewanPerwakilanRakyatDaerah,yangselanjutnya disingkat DPRDadalahlembagaDewan PerwakilanRakyatDaerahKota MedansebagaiunsurpenyelenggaraPemerintaban Daerah. 5. PerusahaanDaerahPembangunanKota Medan,yangselanjutnya disebut PerusahaanDaerahadalahsuatubadanusahayang modalnyamerupakan kekayaan daerahyangdipisahkandan pendiriannya diprakarsaiolehPemerintahDaerah. 6. BadanPengawasadalah BadanPengawasPerusahaanDaerah.7. 8.DireksiadalahDireksiPerusahaan Daerah. Pembangunan adalah pembangunanKotaMedan.9. 10.Pegawai/KaryawanadalahPegawai/KaryawanPerusahaan Daerah. BABII PEND1RIAN,NAMA.DANTEMPATKEDUDUKAN Pasal 2 Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerahdengannama "PERUSAHAANDAERAH PEMBANGUNANKOTAMEDAN".

Pasal 3

PerusahaanDaerah berkedudukandanberkantor di Daerahdan dapatmembentuk Kantor Perwakilan/Cabang/Unit berdasarkan kebutuhan. BAB111 KEDUDUKAN HUKUM Pasal 4

(1)PerusahaanDaerahadalah Badan Hukumyang melaksanakan kegiatanusahanyaberdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Dengantidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini,maka terhadapPerusahaan Daerah berlaku semua ketentuan hukumyang berlaku di Indonesia. 7

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

( 1) Maksud dan tujuan dibentuknya Perusahaan Daerah adalah untuk:

a.turut serta melaksanakan pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya;
b.menyelenggarakan kemanfaatan uraum dalam bentuk penyediaan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat; dan
c.menghasilkan laba dalam rangka meningkatkan kontribusi Perusahaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD) dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa kontruksi, pergudangan, pengembang (developerpengelolaan sarana umum, hiburan, dan usaha-usaha lain yang sesuai dan mendukung maksud dan tujuan Perusahaan Daerah.

(2)Untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Perusahaan Daerah menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
1. a.menyediakan jasa konstruksi dalam arti yang seluas-luasnya;
2. b.melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan , dan pengawasan gedung, kontruksi jalan, dan jembatan;
3. c.menyelenggarakan kegiatan hiburan bagi masyarakat; d . menyelenggarakan pengelolaan hotel, rumah susun, kolam renang, kebun binatang, pergudangan, dan sarana dan prasarana lainnya;
4. e.melaksanakan kegiatan usaha lainnya yang menunjang kegiatan usaha Perusahaan Daerah dalam arti seluas- luasnya; dan
5. f.melaksanakan usaha-usaha lain yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

Perusahaan Daerah memiliki tugas pokok, sebagai berikut:

a.membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana dan berbagai bidang usaha;
b.melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
c.menyusun dan melaksanakan perencanaan program jasa konstruksi, developer, pengelolaan sarana umum dan hiburan; 8 d.menyelenggarakankegiatan pembangunan,pemeliharaan,dan pengawasangedung konstruksi jalandanjembatan; e.menyelenggarakankegiatanhiburanbagimasyarakat;dan f.meningkatkankontribusiPerusahaanDaerahterhadapPAD. BagianKedua Fungsi Pasal 7 Untuk melaksanakantugassebagaimana dimaksuddalamPasal6, PerusahaanDaerahmempunyaifungsi,sebagaiberikut: a.menyelenggarakanpelayananuraumyangberkualitas kepada masyarakatmelaluipenyediaan jasa sesuai dengantujuandan kegiatanusahaPerusahaan Daerah; b.memperolehkeuntungandalam rangka meningkatkanPAD;dan c.berkoordinasidengan instansi-instansi daerahterkait sehubungandenganprogram-programpembangunandaerah yang terkaitdengantujuandankegiatanusaha Perusahaan Daerah. BABVI MODAL Pasal 8

(1)ModaldasarPerusahaan Daerah sebesarRp6.433.130.281,00 (enam milyar empatratustiga puluh tigajutaseratustigapuluh ribudua ratusdelapanpuluh saturupiah).
(2)Seluruh modal sebagaimana dimaksudpada ayat(1)bersumber dan hartabersihPerusahaanDaerah yangmerupakanharta kekayaan yangdipisahkan darimilikPemerintah Daerah.
(3)Penambahan modal diberikan dalambentuk penyertaanmodal Pemerintah Daerahkepada PerusahaanDaerah.dari Tahun 2001 sampai denganDesember 2013sebesarRp 174.205.811.252,47 (seratus tujuh puluh empat milyar dua ratuslima juta delapan ratus sebelas ribuduaratuslimapuluh duakoma empat puluh tujuhrupiah).
(4)Penambahan modal Perusahaan Daerahditetapkan dalam satu Peraturan Daerah.

BAB VLL

PENGURUS

Pasal 9

Pengurus Perusahaan terdiri dari: a.Direksi;dan b.Badan Pengawas. 9 BagianKesatu Direksi Paragraf1 Pengangkatan Dan MasaJabatan Pasal 10

(1)PemilihancalonDireksidiangkatmelaJuiTimSeleksi yang ditetapkanolehWalikotayangberdasarkanpersyaratan yang telahditetapkan.
(2)PengangkatanDireksiditetapkanolehWalikota.
(3)Pengangkatandireksisebagaimanadimaksudpadaayat(2) diutamakan dari swastaatasusulBadanPengawas.
(4)DalamhalcalonDireksisebagaimana dimaksudpadaayat(1) bukan berasal dariswasta,makayangbersangkutanharus melepaskanterlebihdahulustatuskepegawaiannya.
(5)Untukdapatdiangkatsebagai anggotaDireksiharusmemenuhi persyaratan sebagaiberikut: a.WargaNegaraIndonesia; b.diutamakanmempunyai pendidikanminimalSatjana(SI); c.harusmemiJikiprofesionalismedanmemilikiakhlakserta moralyang baik; d.mempunyaipengalaman keijaminimal5(lima)tahun di perusahaanyang dibuktikandengansurat keterangan (referensi)dariperusahaansebelumnyadenganpenilaian baik; e.membuatdan menyajikanproposaltentangvisi, misi,dan Rencana Strategis Perusahaan Daerah;dan f.tidakterikathubungan keluarga denganWalikotaatau denganAnggota DireksiataudenganAnggotaBadan Pengawaslainnya sampaiderajatketiga baikmenurut garis lurusmaupun kesamping termasukmenantudan ipar.
(6)Pengangkatan anggotaDireksisebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditetapkan denganKeputusanWalikota.

Pasal 11

Pengangkatan anggotaDireksipaling banyak 4(empat)orangdan seorangdiantaranya diangkatsebagai DirekturUtama.

Pasal 12

(1)SeseorangdapatmendudukijabatanDireksi paling banyak2 (dua)kali masajabatan dalam kedudukanyangsama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan. 10
(2)Dikecualikandariketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(!) apabilaDirekturdiangkatmenjadiDirekturUtama.
(3)MasajabatanDireksiditetapkanselama4(empat)tahun.
(4)Pengangkatanuntukmasajabatanyangkedua sebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilakukan apabilaDireksiterbukti raampu meningkatkankineija PerusahaanDaerah setiaptahun. Paragraf2 TugasDan Wewenang

Pasal 13

DireksidalammengelolaPerusahaanDaerahmempunyaitugas sebagai berikut: a.memimpindanmengendalikan semuakegiatan Perusahaan Daerah; b.menyampaikanRencana Kerja5(lima)tahun danRencanaKexja AnggaranPerusahaanDaerahtahunankepadaBadan Pengawas untukmendapatpengesahan; c.melakukanperubahan terhadapprogramkerjasetelah mendapat persetujuan BadanPengawas; d .membina,mengatur,danmengaxahkanpegawai/karyawan; e.mengurusdanmengelola kekayaan Perusahaan Daerah; f.menyelenggarakan administrasiumumdan keuangan; g.mewakiliPerusahaan Daerahbaikdi dalamdandi luar Pengadilan;dan h.menyampaikanlaporanberkala mengenaiseluruh kegiatan termasukNeracadan PerhitunganLaba/RugikepadaBadan Pengawas.

Pasal 14

(1)Dalam melaksanakan tugas-tugasDireksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,Direksi wajibdenganitikad baik danpenuh tanggungjawabmenjalankantugasuntuk kepentingandan usaha Perusahaan Daerah serta mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secarapenuh pada tugas,kewajiban, dan pencapaian tujuanPerusahaan Daerah.
(2)Setiapanggota Direksibertanggung jawabpenuhsecara pribadi apabilayang bersangkutaun bersalah ataulalai menjalankan tugasnya sesuaiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
(3)AtasnamaPerusahaanDaerah, Walikotadapatmengajukan gugatankepengadilanterhadapanggota Direksiyang kaxena kesalahan atau kelalaiannyamenimbuLkankerugian pada Perusahaan Daerah.
(4)Anggota Direksitidak dapatdipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan Daerah apabila dapatmembuktikan: a.kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaiannya; 11 b.telah melakukan pengurusandenganitikad baikdan memenubiprinsip kehati-hatian,kewajaran,dankepatutan untukkepentingan dansesuai denganmaksuddantujuan Perusahaan Daerah; c.tidak mempunyaibenturankepentinganpribadi baikLangsung maupuntidaklangsungatastindakanpengurusanyang mengakibatkan kerugian;dan d.telahmengambil tindakanuntukmencegahtimbulatau berlanjutnya kerugiantersebut.

Pasal 15

(1)AnggotaDireksitidakberwenangmewakiliPerusahaanDaerah sebagaimanadimaksuddalamPasal13hurufgapabila: a.teijadiperkaradidepanpengadilanantaraPerusahaan DaerahdengananggotaDireksiyangbersangkutan;dan/atau b.anggotaDireksi yangbersangkutan mempunyai kepentingan yangbertentangan dengankepentingan PerusahaanDaerah.
(2)DalamhalPerusahaan Daerah mempunyaikepentinganyang bertentangandengankepentinganpribadi seorang anggota Direksi,makaPerusahaanDaerahakandiwakiii olehanggota Direksilainnya dandalam hal Perusahaan Daerah mempunyai kepentinganyangbertentangandengankepentingan seluruh anggotaDireksi,makadalamhaliniPerusahaanDaerahdiwakiii oleh KetuaBadan Pengawas.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana berbagai bidang usaha, meningkatkan masyarakat,kepadapelayanan meningkatkan daya saing Perusahaan Daerah, serta meningkatkan pendapatan asli daerah, Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan harus dikelola secara profesional, eSsien, transparan, mandiri, akuntabel, bertanggung jawab, dan wajar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2
3.Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 4 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ; 'i
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan ( Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3005) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun , Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67); 3
10.Peraturan Pemerintah Noraor 35 Tahun 1992 ten tang Pembentukan 18 ( Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun , Dairi, Tapanuli Selatan , Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65) ; ll. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761) ; 4 16.Peraturan PemerintahNomor71Tahun 2010 tentangStandarAkuntansiPemerintahan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2010 Nomor123,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5165); 'i 17.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor1 Tahun 1984tentangTataCara Pembinaan Dan PengawasanPerusahaanDaerahDiLingkungan PemerintahDaerah; 18.PeraturanMenteri DalamNegeriNomor3 Tahun1998tentangBentukHukumBadanUsaha MilikDaerah; 19.KeputusanMenteri DalamNegeriNomor50 Tahun1999tentangKepengurusanBadanUsaha MilikDaerah; 20.KeputusanMenteriDalamNegeri Nomor43 Tahun2000tentangPedomanKeijasama Perusahaan Daerah DenganPihakKetiga; 21.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13 Tahun2006tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelah beberapakali diubahterakhirdenganPeraturanMenteri Dalam NegeriNomor21Tahun2011tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor13Tahun2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor310); 22.PeraturanMenteri DalamNegeriNomor17 Tahun2007tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BarangMilikDaerah; 23.PeraturanMenteri Dalam NegeriNomor22 Tahun2009tentang PetunjukTeknis TataCara KerjaSama Daerah; 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2009tentang Tata Naskah DinasDi Lingkungan PemerintahDaerah; 25.Peraturan MenteriDalamNegeri Nomor 1 Tahun 2014tentangPembentukan Produk Hukum Daerah(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 32); 5 26.PeraturanDaerahKotaMedanNomor1 Tahun2009tentangPengelolaanBarangMilik Daerah(LembaranDaerahKotaMedanTahun2009 Nomor1,TambahanLembaranDaerahKotaMedan Nomor1); * • 27.Peraturan DaerahKotaMedanNomor2 Tahun2009tentangUrusanPemerintahanKota Medan(LembaranDaerahKotaMedanTahun2009 Nomor2);
28.Peraturan DaerahKotaMedanNomor7 Tahun2009tentangPokok-PokokPengelolaan KeuanganDaerah(LembaranDaerahKotaMedan Tahun2009Nomor7,TambahanLembaranDaerah KotaMedanNomor4); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KOTAMEDAN dan WAHKOTAMEDAN

Menetapkan

Pasal 3

PerusahaanDaerah berkedudukandanberkantor di Daerahdan dapatmembentuk Kantor Perwakilan/Cabang/Unit berdasarkan kebutuhan. BAB111 KEDUDUKAN HUKUM Pasal 4

(1)PerusahaanDaerahadalah Badan Hukumyang melaksanakan kegiatanusahanyaberdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Dengantidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini,maka terhadapPerusahaan Daerah berlaku semua ketentuan hukumyang berlaku di Indonesia. 7

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

( 1) Maksud dan tujuan dibentuknya Perusahaan Daerah adalah untuk:

a.turut serta melaksanakan pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya;
b.menyelenggarakan kemanfaatan uraum dalam bentuk penyediaan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat; dan
c.menghasilkan laba dalam rangka meningkatkan kontribusi Perusahaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD) dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa kontruksi, pergudangan, pengembang (developerpengelolaan sarana umum, hiburan, dan usaha-usaha lain yang sesuai dan mendukung maksud dan tujuan Perusahaan Daerah.

(2)Untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Perusahaan Daerah menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
1. a.menyediakan jasa konstruksi dalam arti yang seluas-luasnya;
2. b.melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan , dan pengawasan gedung, kontruksi jalan, dan jembatan;
3. c.menyelenggarakan kegiatan hiburan bagi masyarakat; d . menyelenggarakan pengelolaan hotel, rumah susun, kolam renang, kebun binatang, pergudangan, dan sarana dan prasarana lainnya;
4. e.melaksanakan kegiatan usaha lainnya yang menunjang kegiatan usaha Perusahaan Daerah dalam arti seluas- luasnya; dan
5. f.melaksanakan usaha-usaha lain yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

Perusahaan Daerah memiliki tugas pokok, sebagai berikut:

a.membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana dan berbagai bidang usaha;
b.melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
c.menyusun dan melaksanakan perencanaan program jasa konstruksi, developer, pengelolaan sarana umum dan hiburan; 8 d.menyelenggarakankegiatan pembangunan,pemeliharaan,dan pengawasangedung konstruksi jalandanjembatan; e.menyelenggarakankegiatanhiburanbagimasyarakat;dan f.meningkatkankontribusiPerusahaanDaerahterhadapPAD. BagianKedua Fungsi Pasal 7 Untuk melaksanakantugassebagaimana dimaksuddalamPasal6, PerusahaanDaerahmempunyaifungsi,sebagaiberikut: a.menyelenggarakanpelayananuraumyangberkualitas kepada masyarakatmelaluipenyediaan jasa sesuai dengantujuandan kegiatanusahaPerusahaan Daerah; b.memperolehkeuntungandalam rangka meningkatkanPAD;dan c.berkoordinasidengan instansi-instansi daerahterkait sehubungandenganprogram-programpembangunandaerah yang terkaitdengantujuandankegiatanusaha Perusahaan Daerah. BABVI MODAL Pasal 8

(1)ModaldasarPerusahaan Daerah sebesarRp6.433.130.281,00 (enam milyar empatratustiga puluh tigajutaseratustigapuluh ribudua ratusdelapanpuluh saturupiah).
(2)Seluruh modal sebagaimana dimaksudpada ayat(1)bersumber dan hartabersihPerusahaanDaerah yangmerupakanharta kekayaan yangdipisahkan darimilikPemerintah Daerah.
(3)Penambahan modal diberikan dalambentuk penyertaanmodal Pemerintah Daerahkepada PerusahaanDaerah.dari Tahun 2001 sampai denganDesember 2013sebesarRp 174.205.811.252,47 (seratus tujuh puluh empat milyar dua ratuslima juta delapan ratus sebelas ribuduaratuslimapuluh duakoma empat puluh tujuhrupiah).
(4)Penambahan modal Perusahaan Daerahditetapkan dalam satu Peraturan Daerah.

BAB VLL

PENGURUS

Pasal 9

Pengurus Perusahaan terdiri dari: a.Direksi;dan b.Badan Pengawas. 9 BagianKesatu Direksi Paragraf1 Pengangkatan Dan MasaJabatan Pasal 10

(1)PemilihancalonDireksidiangkatmelaJuiTimSeleksi yang ditetapkanolehWalikotayangberdasarkanpersyaratan yang telahditetapkan.
(2)PengangkatanDireksiditetapkanolehWalikota.
(3)Pengangkatandireksisebagaimanadimaksudpadaayat(2) diutamakan dari swastaatasusulBadanPengawas.
(4)DalamhalcalonDireksisebagaimana dimaksudpadaayat(1) bukan berasal dariswasta,makayangbersangkutanharus melepaskanterlebihdahulustatuskepegawaiannya.
(5)Untukdapatdiangkatsebagai anggotaDireksiharusmemenuhi persyaratan sebagaiberikut: a.WargaNegaraIndonesia; b.diutamakanmempunyai pendidikanminimalSatjana(SI); c.harusmemiJikiprofesionalismedanmemilikiakhlakserta moralyang baik; d.mempunyaipengalaman keijaminimal5(lima)tahun di perusahaanyang dibuktikandengansurat keterangan (referensi)dariperusahaansebelumnyadenganpenilaian baik; e.membuatdan menyajikanproposaltentangvisi, misi,dan Rencana Strategis Perusahaan Daerah;dan f.tidakterikathubungan keluarga denganWalikotaatau denganAnggota DireksiataudenganAnggotaBadan Pengawaslainnya sampaiderajatketiga baikmenurut garis lurusmaupun kesamping termasukmenantudan ipar.
(6)Pengangkatan anggotaDireksisebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditetapkan denganKeputusanWalikota.

Pasal 11

Pengangkatan anggotaDireksipaling banyak 4(empat)orangdan seorangdiantaranya diangkatsebagai DirekturUtama.

Pasal 12

(1)SeseorangdapatmendudukijabatanDireksi paling banyak2 (dua)kali masajabatan dalam kedudukanyangsama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan. 10
(2)Dikecualikandariketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(!) apabilaDirekturdiangkatmenjadiDirekturUtama.
(3)MasajabatanDireksiditetapkanselama4(empat)tahun.
(4)Pengangkatanuntukmasajabatanyangkedua sebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilakukan apabilaDireksiterbukti raampu meningkatkankineija PerusahaanDaerah setiaptahun. Paragraf2 TugasDan Wewenang

Pasal 13

Pasal 14

(1)Dalam melaksanakan tugas-tugasDireksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,Direksi wajibdenganitikad baik danpenuh tanggungjawabmenjalankantugasuntuk kepentingandan usaha Perusahaan Daerah serta mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secarapenuh pada tugas,kewajiban, dan pencapaian tujuanPerusahaan Daerah.
(2)Setiapanggota Direksibertanggung jawabpenuhsecara pribadi apabilayang bersangkutaun bersalah ataulalai menjalankan tugasnya sesuaiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
(3)AtasnamaPerusahaanDaerah, Walikotadapatmengajukan gugatankepengadilanterhadapanggota Direksiyang kaxena kesalahan atau kelalaiannyamenimbuLkankerugian pada Perusahaan Daerah.
(4)Anggota Direksitidak dapatdipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan Daerah apabila dapatmembuktikan: a.kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaiannya; 11 b.telah melakukan pengurusandenganitikad baikdan memenubiprinsip kehati-hatian,kewajaran,dankepatutan untukkepentingan dansesuai denganmaksuddantujuan Perusahaan Daerah; c.tidak mempunyaibenturankepentinganpribadi baikLangsung maupuntidaklangsungatastindakanpengurusanyang mengakibatkan kerugian;dan d.telahmengambil tindakanuntukmencegahtimbulatau berlanjutnya kerugiantersebut.

Pasal 15

(1)AnggotaDireksitidakberwenangmewakiliPerusahaanDaerah sebagaimanadimaksuddalamPasal13hurufgapabila: a.teijadiperkaradidepanpengadilanantaraPerusahaan DaerahdengananggotaDireksiyangbersangkutan;dan/atau b.anggotaDireksi yangbersangkutan mempunyai kepentingan yangbertentangan dengankepentingan PerusahaanDaerah.
(2)DalamhalPerusahaan Daerah mempunyaikepentinganyang bertentangandengankepentinganpribadi seorang anggota Direksi,makaPerusahaanDaerahakandiwakiii olehanggota Direksilainnya dandalam hal Perusahaan Daerah mempunyai kepentinganyangbertentangandengankepentingan seluruh anggotaDireksi,makadalamhaliniPerusahaanDaerahdiwakiii oleh KetuaBadan Pengawas.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2008

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2008

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2021