DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 20 Tahun 2016

Nomor: 20
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan Daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia;
b.bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, sehingga keluarga harus menjadi basis kebijakan publik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5609);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); KETAHANAN KELUARGA WALIKOTA METRO PROVINS! LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR oo TAHUN 2016 TENT ANG Mengingat Menimbang Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kata Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Metro.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kata Metro sebagai unsur penyelenggara Pemerin tah Daerah.
5.Sadan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Sadan adalah Sadan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Metro.
6.Dinas adalah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kata Metro yang bidang tugasnya berkaitan dengan bidang ketahanan keluarga.

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN KELUARGA. MEMUTUSKAN: WALIKOTA METRO dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO Dengan persetujuan bersama

5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 6.. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

a.Norma agama;
b.Perikemanusiaan;
c.Keseimbangan;
d.Manfaat;
e.Perlindungan;
f.Kekeluargaan;
g.Keterpad uan;
h.Partisipatif;
1. 1.Legalitas; dan J. Nondiskriminatif.

Pasal 2

Penyelenggaraan ketahanan keluarga dilaksanakan dengan berasaskan :

7.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9.Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian ke 1 uarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
10.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
11.Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/ atau non-fisiknya.
12.Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasrnani, rohani maupun social secara memadai dan wajar.
13.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.

a.Perencanaan;
b.Pelaksanaan;
c.Wali anak dan pengampuan;
d.Lembaga;
e.Koordinasi;
f.Kerjasama;
g.Sistem informasi; dan
h.Penghargaan dan dukungan.

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan ketahanan ke 1 uarga, meliputi :

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai:

a.Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga;
b.Pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pen ye 1 enggaraan ketahanan ke 1 uarga; dan
c.Pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Paragraf2 Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan ketahanan keluarga bertujuan untuk:

a.Terwujudnya kualitas ke 1 uarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga bahagia, sejahtera lahir serta batin; dan
b.Harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha;
c.Upaya meminimalisir penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan ketahanan keluarga adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga.

(2)Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(3)Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga yang ditetapkan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.

Pasal 9

( 1) Walikota dapat menetapkan perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga dalam hal rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga belum terintegrasi ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.

Pasal 8

Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun :

a.Melalui evaluasi, penelitian dan pengembangan pembangunan ketahanan keluarga;
b.Meliputi penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga;
c.Melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/ a tau menambah kerentanan keluarga; dan
d.Melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan ketahanan keluarga.

(3)Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diintegrasikan ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.
(2)Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan: keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:
1. a.Strukturisasi dan legalitas keluarga;
2. b.Ketahanan fisik keluarga;
3. c.Ketahanan ekonomi keluarga; dan
4. d.Ketahanan sosial psikologi keluarga.

BAB II

PERENCANAAN Bagian Kesatu .· Perencanaan Jangka Panjang ClanMenengah

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga.

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:
1. a.Penerapan dan peningkatan nilai agama, yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama;
2. b.Strukturisasi dan legalitas keluarga, yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
3. c.Ketahanan fisik keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
4. d.Ketahanan ekonomi, yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga; dan
5. e.Ketahanan sosial psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosia1 dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri dan integritas diri yang positif.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan Daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia;
b.bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, sehingga keluarga harus menjadi basis kebijakan publik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5609);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); KETAHANAN KELUARGA WALIKOTA METRO PROVINS! LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR oo TAHUN 2016 TENT ANG Mengingat Menimbang Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kata Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Metro.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kata Metro sebagai unsur penyelenggara Pemerin tah Daerah.
5.Sadan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Sadan adalah Sadan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Metro.
6.Dinas adalah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kata Metro yang bidang tugasnya berkaitan dengan bidang ketahanan keluarga.

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN KELUARGA. MEMUTUSKAN: WALIKOTA METRO dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO Dengan persetujuan bersama

5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 6.. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

a.Norma agama;
b.Perikemanusiaan;
c.Keseimbangan;
d.Manfaat;
e.Perlindungan;
f.Kekeluargaan;
g.Keterpad uan;
h.Partisipatif;
1. 1.Legalitas; dan J. Nondiskriminatif.

Pasal 2

Penyelenggaraan ketahanan keluarga dilaksanakan dengan berasaskan :

7.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9.Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian ke 1 uarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
10.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
11.Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/ atau non-fisiknya.
12.Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasrnani, rohani maupun social secara memadai dan wajar.
13.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.

a.Perencanaan;
b.Pelaksanaan;
c.Wali anak dan pengampuan;
d.Lembaga;
e.Koordinasi;
f.Kerjasama;
g.Sistem informasi; dan
h.Penghargaan dan dukungan.

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan ketahanan ke 1 uarga, meliputi :

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai:

a.Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga;
b.Pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pen ye 1 enggaraan ketahanan ke 1 uarga; dan
c.Pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Paragraf2 Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan ketahanan keluarga bertujuan untuk:

a.Terwujudnya kualitas ke 1 uarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga bahagia, sejahtera lahir serta batin; dan
b.Harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha;
c.Upaya meminimalisir penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Pasal 3

(2)Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(3)Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga yang ditetapkan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.

Pasal 9

Pasal 8

Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun :

a.Melalui evaluasi, penelitian dan pengembangan pembangunan ketahanan keluarga;
b.Meliputi penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga;
c.Melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/ a tau menambah kerentanan keluarga; dan
d.Melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan ketahanan keluarga.

(3)Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diintegrasikan ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.
(2)Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan: keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:
1. a.Strukturisasi dan legalitas keluarga;
2. b.Ketahanan fisik keluarga;
3. c.Ketahanan ekonomi keluarga; dan
4. d.Ketahanan sosial psikologi keluarga.

BAB II

PERENCANAAN Bagian Kesatu .· Perencanaan Jangka Panjang ClanMenengah

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga.

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:
1. a.Penerapan dan peningkatan nilai agama, yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama;
2. b.Strukturisasi dan legalitas keluarga, yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
3. c.Ketahanan fisik keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
4. d.Ketahanan ekonomi, yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga; dan
5. e.Ketahanan sosial psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosia1 dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri dan integritas diri yang positif.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014