DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya No. 22 Tahun 2014

Nomor: 22
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Indonesia, Kota Palangkaraya

Ringkasan

Pasal I; Pasal II

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17.Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2006 Nomor 03);
18.Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05);
19.Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2011); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PALANGKA RAYA dan WALIKOTA PALANGKA RAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2011), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c diubah, kemudian disisipkan huruf baru yaitu huruf d dan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2)Dalam penentuan besarnya tarif Retribusi didasarkan atas komponen biaya perhitungan meliputi :
1. a.biaya pengangkutan dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
2. b.biaya penyediaan, pemeliharaan lokasi pemrosesan/ pemusnahan akhir sampah;
3. c.biaya pengelolaan sampah;
4. d.biaya adanya pelayanan jalan untuk kebersihan.
(3)Besarnya Tarif Retribusi yang meliputi komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas adalah sebagai berikut : No Uraian Tarif Keterangan

1.Rumah Tangga, Rumah Kost, dan Barak 1.1. Kategori Besar 1.2. Kategori Kecil Rp. 3.000,-/Bulan Rp. 2.000,-/Bulan Adanya Potensi hasilkan Sampah lebih dari 1 m3 KK/Jumlah Penghuni lebih dari 6 jiwa Adanya Potensi hasilkan Sampah sampai dengan 1 m3 KK / Jumlah Penghuni kurang dari 6 jiwa
2.Pasar Tradisional, Los, Kios, PKL (Pedagang Kaki Lima), Pertokoan, Fotocopi Rp. 1.000,- /hari Adanya Potensi Menghasilkan Sampah No Uraian Tarif Keterangan 3 Swalayan : - Mini Market/Rumah Ruko - Super Market Sedang - Super Market Besar Rp. 50.000,-/Bulan Rp. 150.000,-/Bulan Rp. 200.000,-/Bulan Adanya Potensi Menghasilkan Sampah 4 Department Store, Mall Rp. 200.000,-/Bulan Adanya Potensi Menghasilkan Sampah ≥ 1 m3 5 Rumah Makan Besar / Restoran Rp. 100.000,- /Bulan Fasilitas 20 Kursi atau Lebih 6 Rumah Makan Kecil / Warung Makan, dan Rantangan Makanan / Catering Rp. 50.000,- /Bulan Fasilitas dibawah 20 Kursi 7 Rumah Sakit Swasta, Klinik Swasta/ konsultasi kesehatan, Balai Pengobatan, Apotik dan Optik Rp. 100.000,- /Bulan Adanya Potensi Menghasilkan Sampah ≥ 1 m3 8 Salon, Penjahit, dan Laundry Rp. 35.000,- /Bulan Adanya Potensi Menghasilkan Sampah 9 Arena/Tempat Olahraga dan Arena Wisata Milik Swasta Rp. 100.000,- /Bulan Adanya Potensi Menghasilkan Sampah 10 - Hotel Berbintang V - Hotel Berbintang IV - Hotel Berbintang III - Hotel Berbintang I dan II - Hotel tidak Berbintang, Hotel Melati/Losmen, Wisma dan Penginapan Rp. 500.000,- /Bulan Rp. 400.000,-/Bulan Rp. 250.000,- /Bulan Rp. 150.000,-/Bulan Rp. 100.000,- /Bulan Adanya Potensi Menghasilkan Sampah/ Limbah Padat/Limbah Cair 11 Rental : Rental PS (Play Station) / Game Net, Rental Sound System / Alat Musik, Studio Musik, Rental Mobil atau Motor Rp. 25.000,- /Bulan Adanya Potensi Menghasilkan Sampah 12 Bengkel Mobil : Bengkel Kecil Bengkel Sedang Bengkel Besar Rp. 50.000,- /Bulan Rp. 100.000,- /Bulan Rp. 200.000,- /Bulan Luas tempat usaha kurang dari 60 m2 Luas tempat usaha 60-150 m2 Luas tempat usaha lebih dari 150 m2 13 Bengkel Motor : Bengkel Kecil Bengkel Sedang Bengkel Besar Rp. 20.000,- /Bulan Rp. 40.000,- /Bulan Rp. 60.000,- /Bulan Luas tempat usaha kurang dari 60 m2 Luas tempat usaha 60-150 m2 Luas tempat usaha lebih dari 150 m2 14 Bengkel Sepeda Rp. 5.000,- /Bulan Tarif tidak dibedakan No Uraian Tarif Keterangan 15 Bangunan / Pabrik Industri : Industri Kecil Industri Sedang Industri Besar Rp.100.000,-/ Bulan Rp. 300.000,-/ Bulan Rp. 500.000,-/ Bulan Industri Rumah Tangga, Pengrajin Kecil/Kerajinan Tangan Kecil, Cetak Batako, Industri Keramik, Cetak Batu Merah, jual/beli Sepeda motor bekas. Tempat Penumpukan Kayu/Galangan Kayu dan Meubeller, Showroom/ Tempat Penjualan Mobil Bekas, Gudang. Industri Logam dan Mesin Dasar, Industri Bahan Mentah/Jadi, dan Aneka Industri Besar Ekspor dan Impor, Showroom/Tempat Penjualan Mobil/motor, Penjualan Motor/Mobil Baru 16 Tempat Hiburan Karaoke, Diskotik Hotel, Cafe bangunan permanen. Rp. 250.000,-/Bulan Berpotensi Menghasilkan Sampah 17 Kantor Perusahaan / Badan Usaha Milik Swasta Rp. 80.000,-/Bulan Berpotensi Menghasilkan Sampah 18 Kantor Pemerintah, Bank dan BUMN / BUMD Rp. 100.000,-/Bulan Berpotensi Menghasilkan Sampah 20 Penyelengara Keramaian Jumlah Pengunjung/ tamu x Rp. 1.000,- /orang/hari Kegiatan Olahraga, Pameran, Pawai, Pasar Malam/Bazar, Pertunjukan Musik, dan kegiatan lain sejenis yang melibatkan/mengundang orang dalam jumlah banyak.
2.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pemungutan Retribusi dapat diborongkan.

3.Ketentuan Pasal 14 ayat (5) diubah dan ketentuan Pasal 14 pada ayat baru disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (10), ayat (11) dan ayat

(12)sehingga berbunyi sebagai berikut :
(5)Pemungutan Retribusi Kebersihan dilakukan pada tiap-tiap hari atau tiap-tiap bulan sesuai dengan jangka waktu atau tanggal yang ditetapkan.
(10)Untuk kegiatan Pasar Tradisional, Los, Kios, PKL (Pedagang Kaki Lima), Pertokoan, Ruko Milik Pemerintah/Swasta Pembagian hasil penyetoran pungutan retribusi kebersihan dilakukan dengan pembagian 60% (enam puluh persen) untuk Kas Daerah dan 40% untuk Pihak kedua sebagai pemungut Retribusi.
(11)Tata cara pemungutan dengan persetujuan Memorandum of Understanding (MoU) untuk Kegiatan Retribusi Rumah Tangga melibatkan RT setempat serta pihak terkait, dengan Pembagian hasil penyetoran pungutan retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Kas Daerah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk Pihak ketiga sebagai pemungut.
(12)Pembayaran retribusi untuk jenis obyek Penyelengaraan Keramaian dilakukan pada saat diterbitkan SKRD (Kwitansi)/Kupon, karcis serta hasil penyetoran pungutan retribusi kebersihan dengan pembagian 70% (tujuh puluh persen) untuk Kas Daerah, 15 % (lima belas persen) untuk petugas kebersihan lapangan dan 15% (lima belas persen) untuk pihak ketiga petugas pemungut.

4.Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2)Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berlaku bagi warga Kota Palangka Raya dan juga bagi pengunjung yang datang ke Kota Palangka Raya.

5.Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ketentuan Pasal 20 disisipkan ayat baru yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) akan dikenakan sanksi peringatan atau teguran baik secara lisan atau pun tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dimulai dari teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga.
(2)Apabila peringatan atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah).
(3)Uang denda dimasukan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima dengan menunjukkan kwitansi denda. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 25 Agustus 2014 WALIKOTA PALANGKA RAYA, Ttd H. M. RIBAN SATIA Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 25 Agustus 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, Ttd KANDARANI LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014 NOMOR 22

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17.Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2006 Nomor 03);
18.Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05);
19.Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2011); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PALANGKA RAYA dan WALIKOTA PALANGKA RAYA

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c diubah, kemudian disisipkan huruf baru yaitu huruf d dan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2)Dalam penentuan besarnya tarif Retribusi didasarkan atas komponen biaya perhitungan meliputi :
1. a.biaya pengangkutan dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
2. b.biaya penyediaan, pemeliharaan lokasi pemrosesan/ pemusnahan akhir sampah;
3. c.biaya pengelolaan sampah;
4. d.biaya adanya pelayanan jalan untuk kebersihan.
(3)Besarnya Tarif Retribusi yang meliputi komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas adalah sebagai berikut : No Uraian Tarif Keterangan

1.Rumah Tangga, Rumah Kost, dan Barak 1.1. Kategori Besar 1.2. Kategori Kecil Rp. 3.000,-/Bulan Rp. 2.000,-/Bulan Adanya Potensi hasilkan Sampah lebih dari 1 m3 KK/Jumlah Penghuni lebih dari 6 jiwa Adanya Potensi hasilkan Sampah sampai dengan 1 m3 KK / Jumlah Penghuni kurang dari 6 jiwa
2.Pasar Tradisional, Los, Kios, PKL (Pedagang Kaki Lima), Pertokoan, Fotocopi Rp. 1.000,- /hari Adanya Potensi Menghasilkan Sampah No Uraian Tarif Keterangan 3 Swalayan : - Mini Market/Rumah Ruko - Super Market Sedang - Super Market Besar Rp. 50.000,-/Bulan Rp. 150.000,-/Bulan Rp. 200.000,-/Bulan Adanya Potensi Menghasilkan Sampah 4 Department Store, Mall Rp. 200.000,-/Bulan Adanya Potensi Menghasilkan Sampah ≥ 1 m3 5 Rumah Makan Besar / Restoran Rp. 100.000,- /Bulan Fasilitas 20 Kursi atau Lebih 6 Rumah Makan Kecil / Warung Makan, dan Rantangan Makanan / Catering Rp. 50.000,- /Bulan Fasilitas dibawah 20 Kursi 7 Rumah Sakit Swasta, Klinik Swasta/ konsultasi kesehatan, Balai Pengobatan, Apotik dan Optik Rp. 100.000,- /Bulan Adanya Potensi Menghasilkan Sampah ≥ 1 m3 8 Salon, Penjahit, dan Laundry Rp. 35.000,- /Bulan Adanya Potensi Menghasilkan Sampah 9 Arena/Tempat Olahraga dan Arena Wisata Milik Swasta Rp. 100.000,- /Bulan Adanya Potensi Menghasilkan Sampah 10 - Hotel Berbintang V - Hotel Berbintang IV - Hotel Berbintang III - Hotel Berbintang I dan II - Hotel tidak Berbintang, Hotel Melati/Losmen, Wisma dan Penginapan Rp. 500.000,- /Bulan Rp. 400.000,-/Bulan Rp. 250.000,- /Bulan Rp. 150.000,-/Bulan Rp. 100.000,- /Bulan Adanya Potensi Menghasilkan Sampah/ Limbah Padat/Limbah Cair 11 Rental : Rental PS (Play Station) / Game Net, Rental Sound System / Alat Musik, Studio Musik, Rental Mobil atau Motor Rp. 25.000,- /Bulan Adanya Potensi Menghasilkan Sampah 12 Bengkel Mobil : Bengkel Kecil Bengkel Sedang Bengkel Besar Rp. 50.000,- /Bulan Rp. 100.000,- /Bulan Rp. 200.000,- /Bulan Luas tempat usaha kurang dari 60 m2 Luas tempat usaha 60-150 m2 Luas tempat usaha lebih dari 150 m2 13 Bengkel Motor : Bengkel Kecil Bengkel Sedang Bengkel Besar Rp. 20.000,- /Bulan Rp. 40.000,- /Bulan Rp. 60.000,- /Bulan Luas tempat usaha kurang dari 60 m2 Luas tempat usaha 60-150 m2 Luas tempat usaha lebih dari 150 m2 14 Bengkel Sepeda Rp. 5.000,- /Bulan Tarif tidak dibedakan No Uraian Tarif Keterangan 15 Bangunan / Pabrik Industri : Industri Kecil Industri Sedang Industri Besar Rp.100.000,-/ Bulan Rp. 300.000,-/ Bulan Rp. 500.000,-/ Bulan Industri Rumah Tangga, Pengrajin Kecil/Kerajinan Tangan Kecil, Cetak Batako, Industri Keramik, Cetak Batu Merah, jual/beli Sepeda motor bekas. Tempat Penumpukan Kayu/Galangan Kayu dan Meubeller, Showroom/ Tempat Penjualan Mobil Bekas, Gudang. Industri Logam dan Mesin Dasar, Industri Bahan Mentah/Jadi, dan Aneka Industri Besar Ekspor dan Impor, Showroom/Tempat Penjualan Mobil/motor, Penjualan Motor/Mobil Baru 16 Tempat Hiburan Karaoke, Diskotik Hotel, Cafe bangunan permanen. Rp. 250.000,-/Bulan Berpotensi Menghasilkan Sampah 17 Kantor Perusahaan / Badan Usaha Milik Swasta Rp. 80.000,-/Bulan Berpotensi Menghasilkan Sampah 18 Kantor Pemerintah, Bank dan BUMN / BUMD Rp. 100.000,-/Bulan Berpotensi Menghasilkan Sampah 20 Penyelengara Keramaian Jumlah Pengunjung/ tamu x Rp. 1.000,- /orang/hari Kegiatan Olahraga, Pameran, Pawai, Pasar Malam/Bazar, Pertunjukan Musik, dan kegiatan lain sejenis yang melibatkan/mengundang orang dalam jumlah banyak.
2.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pemungutan Retribusi dapat diborongkan.

3.Ketentuan Pasal 14 ayat (5) diubah dan ketentuan Pasal 14 pada ayat baru disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (10), ayat (11) dan ayat

(12)sehingga berbunyi sebagai berikut :
(5)Pemungutan Retribusi Kebersihan dilakukan pada tiap-tiap hari atau tiap-tiap bulan sesuai dengan jangka waktu atau tanggal yang ditetapkan.
(10)Untuk kegiatan Pasar Tradisional, Los, Kios, PKL (Pedagang Kaki Lima), Pertokoan, Ruko Milik Pemerintah/Swasta Pembagian hasil penyetoran pungutan retribusi kebersihan dilakukan dengan pembagian 60% (enam puluh persen) untuk Kas Daerah dan 40% untuk Pihak kedua sebagai pemungut Retribusi.
(11)Tata cara pemungutan dengan persetujuan Memorandum of Understanding (MoU) untuk Kegiatan Retribusi Rumah Tangga melibatkan RT setempat serta pihak terkait, dengan Pembagian hasil penyetoran pungutan retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Kas Daerah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk Pihak ketiga sebagai pemungut.
(12)Pembayaran retribusi untuk jenis obyek Penyelengaraan Keramaian dilakukan pada saat diterbitkan SKRD (Kwitansi)/Kupon, karcis serta hasil penyetoran pungutan retribusi kebersihan dengan pembagian 70% (tujuh puluh persen) untuk Kas Daerah, 15 % (lima belas persen) untuk petugas kebersihan lapangan dan 15% (lima belas persen) untuk pihak ketiga petugas pemungut.

4.Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2)Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berlaku bagi warga Kota Palangka Raya dan juga bagi pengunjung yang datang ke Kota Palangka Raya.

5.Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ketentuan Pasal 20 disisipkan ayat baru yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) akan dikenakan sanksi peringatan atau teguran baik secara lisan atau pun tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dimulai dari teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga.
(2)Apabila peringatan atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah).
(3)Uang denda dimasukan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima dengan menunjukkan kwitansi denda. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 25 Agustus 2014 WALIKOTA PALANGKA RAYA, Ttd H. M. RIBAN SATIA Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 25 Agustus 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, Ttd KANDARANI LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014 NOMOR 22

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011