Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1965
- Nomor
- 5
- Tahun
- 1965
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, 18, 20 dan 21 ayat Undang-undang Dasar;
6), seperti itu telah diubah dan ditambah;
72); Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :… Memutuskan : Menetapkan : Undang-undang tentang pembentukan Kotapraja Palangka Raya dengan mengubah Undang-undang No. 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1.
Dengan memperhatikan ketentuan pada Undang-undang No. 1 tahun 1957 pasal 7 ayat (1) juncto Undang-undang No. 73 tahun 1957 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II kapuas dan Kotapraja Palangka Raya, masing-masing terdiri atas 17 anggota. Pasal 3… Pasal 3. Bagi masing-masing Daerah Tingkat II Kotapraja dimaksud pada pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan pada Undang-undang No. 27 tahun 1959, sepanjang ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. BAB II. KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 4. Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan perundangan Negara atau Daerah yang berlaku bagi Daerah-daerah Tingkat II Kapuas lama, mutatis-mutandis berlaku bagi Kotapraja Palangka Raya sampai saat ketentuan-ketentuan itu diubah diganti atau dicabut. Pasal 5. Kepala Daerah Tingkat II Kapuas lama pada saat Undang-undang ini berlaku, tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Kapuas. Pasal 6.
Pasal 7… Pasal 7. Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Kotapraja Palangka Raya, oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk Penguasa yang dimaksud pada pasal 75 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957. Pasal 8.
Pasal 9.
Pasal 10… Pasal 10.
BAB . KETENTUAN PENUTUP. Pasal 11. Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 12. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar… Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1965. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1985. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 48 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1965 TENTANG PEMBENTUKAN KOTAPRAJA PALANGKA RAYA DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG No. 27 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 3 TAHUN 1953 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN
Dalam… Dalam pada itu dengan sendirinya untuk mengadakan penyegaran, maka penjabat- penjabat Pemerintah Daerah yang tidak sesuai atau tidak dapat lagi mengikuti jalannya Revolusi, seperti bekas anggota partai/organisasi terlarang, bekas pemberontakan kontra revolusi, yang tidak dapat membuktikan kesetiaannya terhadap Panca Sila sebagai falsafah Negara, tidak turut serta aktif melaksanakan Manipol, Usdek, diperhentikan untuk diganti dengan tenaga-tenaga baru yang progresif revolusioner serta mewakili golongan/aliran yang hidup dalam daerah.
27 tahun 1959, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 72, serta mengubah itu seperlunya, agar perujudan Kotapraja dimaksud pada dasarnya tidak berbeda dalam bentuk dan isinya. Penyeragaman isi rumah tangga Daerah dengan Daerah-daerah lain memerlukan ketentuan tersendiri.
PASAL DEMI PASAL
Lihat penjelasan umum
Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II dan Kotapraja dimaksud pada pasal I ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil sensus penduduk yang baru lalu. Pasal 3, 4 dan 5 Cukup jelas.
Persyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong termaksud pada pasal 3 dan 4 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan). Makna pasal 6 ini bersifat mengadakan penyegaran untuk menepati ketentuan tersebut. Dengan sendirinya anggota yang menurut pendapat Kepala Daerah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan, seperti dimaksud pada angka 4 penjelasan umum, harus diperhatikan. Dalam… Dalam hal ini Kepala Daerah sejauh mungkin mendengar pendapat Front Nasional serta fihak yang bersangkutan.
Cukup jelas.
Pada dasarnya ketentuan mengenai penyegaran yang berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, berlaku pula bagi Badan Pemerintah Harian. Selain persyaratan keanggotaan Badan Pemerintah Harian berdasarkan Pasal 10 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) juncto pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah No. 8 tahun 1960, dalam Undang-undang ini diperlukan pula persyaratan perjuangan sebagaimana berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong. Pasal 9, 10, 11 dan 12 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2753
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Daerah (Perda)