Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No. 4 Tahun 2014
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Ringkasan
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
3952);
TENTANG PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDAN BELANi"lIIQ TAHUNANGGARAN2014 'i 11 ,I DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA I NOMOR 04 TAHUN 2014 PERATURANDAERAH KOTAPALEMBANG PROVINSI SUMATERASELATAN WALIKOTA PALEMBANG I: I, ; ,I I'1" I
4438); I
Ta un 2009 Nomor 28, Tambahan Lembaran" egara Republik Indonesia Nomor 5049); I /1 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 te9tang 1emerinta~an Daerah (Lembaran Negara Republik Indone~ia I,Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Repu1:HikIndonbsia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah I deng~n Perat{1ran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2: Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 11.Per,aturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 12.Peraturan . Pemerintah Nomor 24 T,:rul~ /2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan p~Rlnan dan Anggota :J '/ II~ I h blik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lel~~,b~.~ '1.1 "gan=;tR.TP1U 1 Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tam15aq<:' Lerpba i~ Niegara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebag~lman! telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Talt~n 12007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tcrhl.;LllJ ?07 r,OrI;lpr47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1712); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun /,2?05 '~qnta~g Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Rep0.bhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Rep'ublik Indonesia Nomor 4574); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 45:'~)11, .1'1 /' ,I • I.. I: i:i I., I '1:1 : J .j • . t 1l"ti I 111 III I 16.Peraturan Pemenntah Nomor 58 Ta~luhl 2 ([)5 f €ntang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembatanl Neg }a Repu~lik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); I I I 17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun I zoos tentfng Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelaya:rp.an Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia lTahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 18.Pe~aturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan an tara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran I Negara Republik Indonesia Nomor 4737); ~, II I' I !, 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri NO'_051:L~I tahu J f 112h06 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan" ~I~e,dh seba~aiJana terakhir diubah dengan Peraturan Men:teri IDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; I I 21.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 2 Tahun 19002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah I (Lernbaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 5), seba~aimana' tblah diubah dengan Perda Kota Palembang No~or 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor ,2); 22.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 7); 23.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 ~orhQlt6~ll ' I 24.Peraturan Daerah Kota Palembang N ml~t.;I~ I: :rahf,·tgil~008 tentang Pembentukan, Susunan Orga islas, d n T Ifa Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Isekr~tariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palemban~ dan Staf Afhli ( Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 20P8 Nomen 8): 1 25.Peraturan Daerah Kota Palembang NOn1o~ 1~ Tahun 112013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 11). • , NIHIL Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah perubahan Rp. Rp. Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan i I I 71.S26.740.1I8,08 Rp. 82.298.725.990,00
1) Semula Rp. 41.444.376.000,0;~ 2) Bertam bah=R"""p_:_.__ 4_,_0::::.;.=8:..::::5--,-4..:.o.3~4;_::9:_:_.9==-9==-°::::';'>-0::°,-=0 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
1) Semula Rp. 94.510.277.784,94 2) BertambahRp. 59.315.188.323,14 .Jurnlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 153.825.466.108,08
I
Pasal 1 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.
MEMUTUSKAN WALIKOTA PALEMBANG Dengan Persetujuan Bersama I II II, I 1M I, I I I 1.1 iii PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA <f?ALEJMBtG Dan I ,II I DEWAN '. Menetapkan •
2).Bertambah Rp. 57.753.252.100,00 .Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 148.371.038.638,25 395.888.500.000,00Rp.
dimaksud pada I II
Rp.
2).Bertambah
2).Bertambah Rp. 16.617.307.800,00 Jumlah Dana bagi hasil pajak !I 1/:, I'f, 1'/ I': III setelah perubahan Rp, I 161,253. ,
2).(berkurang) Rp. (44.636.292.000,00) Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi tkhus s I setelah perubahan Rp. 4261.003.126.000,00 Rp. -
2).Bertambah Rp. - Jumlah Dana darurat setelah perubahan • 27.612.166.242,00Rp.setelah perubahan II / i 27.612.166.242,00Rp. Rp. -
2).Bertambah Jumlah Hibah II' IIIIi, 'I~1"1 J I I
66.056.370.000,00Rp.setelah peru bahan •
2).Bertambah Rp. - Jumlah Dana alokasi khusus
2).Bertambah Rp. - Jumlah Dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 1.203.662.453.000,00 II: 11 ,t Iii.' 1/' 5 If , 30 .339.944.201, 1 I 29.147.181.281,55 I Rp. 334.487.125.4813,06
2).Bertambah Rp. Jumlah Dana bagi hasil setelah perubahan
3.533.500.000,00Rp.
2).Bertambah Rp. 2.753.500.000,00 Jumlah Belanja bantuan sosial setelah peru bahan Rp.setelah perubahan I 11.gl~0.395.000,00 II . I 8.597.000.010,00 Rp. Rp.
2).Bertambah .Jurnlah Hibah 8.597.000.010,00 Rp. I 9.478.950.0~b,~;, II, II 2.481.445.000,U(!h I
2).Bertambah Rp. - Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan •
2).Bertambah Rp. 29.764.706.989,80 Jumlah Belanja pegawai I r setelah perubahan Rp. 1.1590.0~O.341.97 ,lO
2).Bertambah Rp. - Jumlah Belanja bunga setelah perubahan Rp. -
2).Bertambah Rp. 111.847.040.840,89 Jumlah Belanja langsung setelah perubahan Rp.1.527.794.915.381,29
2).Bertambah Rp. 34.999.651.989,80 Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 1.617.121.236.982,10 II Pasa13
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 100.465.073.000,00 I 59.315.188.323,14 II I Rp. 153.825.466.108,08 94.510.277.784,94 I ~drdiri , Pasa14 11 ~~iI II ( : IIII'I Iii
2).Bertambah Rp. Jumlah Penerimaan setelah perubahan
2).Bertambah Rp. 21.008.744.052,30 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 689.199.505.920,55
2).Bertambah Rp. 87.603.247.227,34 I Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 749.772.073.224,49
2).Bertambah. Rp.. 3.235.049.5611Ifll~':lllll"11'1 ILI!'I Jumlah Belanja pegawai II ! I I I I setelah perubahan Rp.' 8' .8::23.336:236,25 , I
2). Bertambah Rp. - Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00
2).Bertambah Rp. - I Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 1.000.000.00(1),00 I I I Rp. -
2).Bertambah Rp. - Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan I
1).Semula Rp. - 2).Bertambah Rp. -
1).Semula Rp. 53.503.666.094,00 2).Bertambah Rp. - I, ~ 'I Jumlah Penerimaan piutang daerah I~f I.~,1 ~;, I fill setelah perubahan Rp.~ r3:503.6 '6).094,00
1).Semula Rp. - 2).Bertambah Rp. - Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. -
1).Semula Rp. - 'I j 2).Bertambah Rp. - ~!II 'I I~ II ~' I I Jumlah Hasil penjualaan kekayaan daerah an dipisa'hkan setelah perubahan Rp. - I
1).Semula Rp. - 2).Bertambah Rp. - II Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. -
1).Semula Rp. - 2).Bertambah Rp. - Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. - I
1).Semula Rp. 41.006.611.690,94 I 2) Bertambah Rp. 59.315.188.323,14 I Jumlah SiLPAtahun anggaran sebelumnya II setelah perubahan Rp. 100.321.800.014,08 Rp. 82.298.725.990,00 41.444.376.000,00 40.854.349.990,00
1).Semula Rp. 2).Bertambah Rp. Jumlah Pengeluaran setelah perubahan ,
• Penyertaan Modal pada perubahan APBD Kota Palembang TA 2014 semula sebesar Rp.34.944.376.000,00 berFambah sebesar RpAO.854.349.990,00 sehingga menjadi Rp.75.798.725'.990,00 dengan rincian sebagai beriku t: II' 1f "'I ,Ii/ I': ~ I I
2).Bertambah Rp. - Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan Rp. -
2).Bertambah Rp. 40.854.349.990,00 Jumlah Penyertaaan modal (Investasi) daerah setelah perubahan Rp. 75.798.725.990,00
2).Bertambah Rp. - 1- , Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang ~afg )atuh tempo I I setelah perubahan Rp. 6.500.000.0pO,00 : I Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. - Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota Palembang menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBDTahun Alngr'aran 2014., m; II 1111 1/' II Ir 1.;1' III~ 1'1 ;.(! Ii ' I I Pasal8 Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang. Pasa19 • • I II Ditetapkan di Palembang Pada tanggal 03 OFiOt:IC.V-2014 MAHIRUDDIN NIP.195903031983031010 KEPALA BAGIAN HUKUM, Salinan sesuai dengan aslinya IDeOK HIDAYAT LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR Diundangkan di Palembang pada tanggal EKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang. [I Pasal O 'I ~: it' ._ ucox HIDAYAT LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAl-lUN 2014 NOMOl~ Diundangkan di Palembang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG, WAKILWA IKOTAPALEMBANG, Ditetapkan i Palembang Pada tangg 03 OHCI3t.R 2014 I I Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diurdangkan. I I Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Jengundangan Peraturan Daerah ini, dengan pcnempatannya dalam Lernbaran Daerah Kota Palembang. Pasa19 if I I I~ IU I I [l
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen