DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, maksud dan tujuan, sumber pembiayaan dana bergulir, penerima dana bergulir, pengelolaan dana bergulir, pelaksanaan dana bergulir, klasifikasi pengembalian dana bergulir, pemulihan dana bergulir, penghapusan dana bergulir, pembinaan dan pengawasan, ketentuan sanksi, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meweujudkan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir kepada masyarakat sehingga menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah, maka perlu mengatur pengelolaan dana bergulir;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pekalongan yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dana bergulir sesuai dengan bidang tugasnya.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD, dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan adalah Kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertidak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10.Kelompok Kerja Teknis yang selanjutnya disebut POKJANIS adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Walikota yang mempunyai tugas melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana bergulir.
11.Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari APBD yang dipinjamkan kepada Koperasi,Usaha Mikro, Usaha Kecil, DAN Kelompok Usaha Bersama dimana dana tersebut dikelola dan digulirkan kembali
12.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
13.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
14.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
15.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
16.Kelompok Usaha Bersama adalah sekelompok usaha ekonomi produktif yang memiliki jenis usaha yang sama dalam satu wilayah Kelurahan.
17.Lembaga keuangan adalah semua lembaga yang kegiatannya di bidang usaha keuangan, menghimpun uang dari dan/atau untuk menyalurkan kepada masyarakat.
18.Pembiayaan adalah penyediaan dana bergulir oleh Pemerintah Daerah.
19.Penyaluran adalah penyaluran dana bergulir oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon yang memenuhi syarat melalui kerjasama dengan bank pelaksana dan/atau melalui badan layanan umum daerah.
20.Pengembalian adalah pengembalian pinjaman dana bergulir dalam bentuk angsuran dari masyarakat penerima pinjaman kepada Pemerintah Daerah melalui bank pelaksana dan/atau badan layanan umum daerah.
21.Penghapusan adalah penghapusan pada pembukuan atas pinjaman dana bergulir kategori macet sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan dana bergulir dilaksanakan berdasarkan azas :

a.asas keadilan;
b.asas kemanfaatan;
c.asas kemitraan;
d.asas akuntanbilitas;
e.asas transparan;
f.asas berkelanjutan.

Pasal 3

(1)Maksud pemberian dana bergulir adalah memberikan pinjaman untuk penguatan modal kerja kepada koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan kelompok usaha bersama di daerah.
(2)Tujuan pemberian dana bergulir adalah untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi rakyat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi daerah.

BAB III

SUMBER PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

Pasal 4

Sumber pembiayaan dana bergulir bersumber dari APBD Kota Pekalongan.

Pasal 5

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Dalam hal program penyaluran dana bergulir tidak diperlukan lagi, Pemerintah Daerah dapat menarik kembali semua dana bergulir yang dikelola penerima dengan persetujuan DPRD.

BAB IV

PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 7

(1)Penerima dana bergulir adalah koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan kelompok usaha bersama yang telah memenuhi syarat.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pasal 8

(1)Pengelolaan dana pinjaman bergulir dilaksanakan oleh PPKD melalui SKPD yang membidangi, yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan pola pengelolaan BLUD.
(2)Dalam pelaksanaan pengelolaan dana pinjaman bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang membidangi mengadakan kerjasama dalam penyaluran kredit dan pembayaran kembali dengan bank pelaksana dan/atau BLUD.
(3)Bank pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bank pemerintah, lembaga keuangan, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang ditunjuk sebagai lembaga penyalur dan penerima angsuran dana bergulir dengan membuka rekening khusus untuk pengelolaan dana bergulir.
(4)Bank pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Walikota berdasarkan usulan dari SKPD yang membidangi.

Pasal 9

(1)PPKD mencairkan dana bergulir pada rekening pengeluaran pembiayaan APBD berdasarkan surat permohonan pencairan dari Kepala SKPD yang membidangi.
(2)Mekanisme pencairan dana bergulir pada rekening pengeluaran pembiayaan APBD dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(3)PPKD mencatat penarikan dana bergulir pada rekening penerimaan pembiayaan APBD.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013