DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 163

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Perubahan Bentuk, Nama, Lambang dan Tempat Kedudukan, Modal, Organ Perumda Tirtayasa, KPM, Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perumda Tirtayasa, Rencana Bisnis Perumda Tirtayasa, Penggunaan Laba dan Laba Bersih, Anak Perusahaan, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Dana Pensiun, Asosiasi, PEmbubaran, KEtentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka bentuk kelembagaan dan nama Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan sebagai perusahaan daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
5.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa yang selanjutnya disebut Perumda Tirtayasa adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8.Dewan Pengawas adalah organ Perumda PDAM yang bertugas melakukan pengawasan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
9.Direksi adalah organ Perumda PDAM yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda PDAM untuk kepentingan dan tujuan Perumda PDAM serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pegawai adalah pegawai Perumda PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini bentuk dan nama Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa.

BAB III

NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Nama Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Tirtayasa.
(2)Lambang Perumda Tirtayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)Perumda Tirtayasa berkedudukan di Daerah.
(2)Untuk mendukung efektifitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, Perumda Tirtayasa dapat membuka Kantor Cabang yang berkedudukan dan berkantor di wilayah Kecamatan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Maksud dan tujuan didirikannya Perumda Tirtayasa adalah:

a.menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana air minum demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata dan terus menerus;
b.menunjang program pembangunan daerah di bidang pengelolaan air minum;
c.melaksanakan fungsi sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
d.menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 6

(1)Kegiatan usaha Perumda Tirtayasa adalah:
1. a.menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur sesuai peraturan perundang-undangan; dan
2. b.jenis usaha lainnya dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.
(2)Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selama tidak bertentangan dengan jenis usaha perusahaan umum daerah lainnya dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM.

BAB V

MODAL

Pasal 7

(1)Modal dasar Perumda Tirtayasa ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
(2)Modal Perumda Tirtayasa terdiri dari:
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(3)Ketentuan modal Perumda Tirtayasa disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Semua alat likuid disimpan di lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya atas persetujuan Walikota.
(5)Modal Perumda Tirtayasa merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

(1)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf a besarannya disesuaikan dengan kinerja perusahaan serta kemampuan keuangan daerah.
(2)Penyertaan modal dapat berupa uang dan barang milik daerah.
(3)Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usaha Perumda Tirtayasa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ORGAN PERUMDA TIRTAYASA

Pasal 9

(1)Pengurusan Perumda Tirtayasa dilakukan oleh organ Perumda Tirtayasa.
(2)Organ Perumda Tirtayasa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.

Isi peraturan

Teks163PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017