DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam peraturan ini antara lain : dalam rangka pertanggungjawaban atas ketentuan pasal (1) UU No. Tahun 2004 yang telah dubah UU No. 12 Tahun 2008 maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2013

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mengajukan· Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan PerwakHan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enarn) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
b.bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APSD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2013; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAHKOTA PRABUMULIH TAHUNANGGARAN2013 . PERATURANDAERAHKOTAPRABUMULIH NOMOR8 TAHUN2014 WALIKOTA PRABUMULIH Mengingat Menimbang

Mengingat

7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan l.embaran Negara Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara . Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah .Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); Sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDberupa laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan Reatisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas; dan
4. d.Catatan atas Laporan Keuangan.

Menetapkan

Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAHKOTAPRABUMULIHTAHUN ANGGARAN2013 dan WALIKOTAPRABUMULIH MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANP6RWAKILANRAKYATDAERAHKOTAPRABUMULIH I

18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5272);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20t1 Nomor 310);
25.Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2012 Nomor 3);
26.Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
27.Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013.

Pasal 1

Rp 126.176.050.781,00 Rp 117.048.478.733,81 Rp (9.127.572.047,19) Rp 22.911.446.706,00 Rp 21.886.946.706,00 Rp (1.024.500.000,00) sejumlahpembiayaan Rp 149.087.497.487,00 Rp 138.935.425.439,81 Rp (10.152.072.047,19) Rp (126.176.050.781,00) Rp 10.596.059.232,53 Rp 136.772.110.013,53 Rp 898.356.747.459,51 Rp 771.785.313.848,34 Rp(126,571 ,433,611; 17) n _ ...""'/ r::"""7" A ~ '"\ , ... AI ... -, _. _ • _ KJJ 1LO.JI 1."'.).).0 I I, II Ut'lIgdll Rp 772.180.696.678,51 Rp 782.381.373.080,87 Rp 10.200.676.402,36 Rp 117.048.478.733,81 Rp 10.596.059.232,53 Selisih (kurang)

(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Rp 1.024.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
2. b.Realisasi Selisih (kurang) Seltsth (kurang)
(2)Seltslh anggaran dengan realtsast belanja sejurnlah rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran belanja setelah perubahan
2. b.Realisasi Selisih Lebih Pasal 3' Rp 138.935.425.439.81 Rp 21.886.946.706,00 D~ '70") ")o~ ")'7") f)0f) 0'7 I\J-l I UL • ..)U I • ..)1 J.VUV,UI Rp 771.785.313.848,34
3. o.Pendapatan
4. b.Belanja Surplus! (Defisit)
5. c.Pembiayaan: - Penerimaan - Pengeluaran Surplus! (defisit) Pasal 2 I r It...\ c_I.: ....·a.............,..._ ..............._ ...1 ........ __ .... 1.:............... ....: ....." ..................._~ .:.. _...I ....L-.. n_ () ...", r::,") "A, 1" \UI .Jt'lI:>III all!S!SoIOIl Ut'II!SOIl I I::'Oll;)O;)I 1-'I::'II1UIOYOOIIIICLU ;)CJUIlIlOIl 1'1-' 7. ILI • .J,L.U ..." 17 dengan rincian sebagai berikut:
6. a.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan
7. b.Realisasi I \ Selisih (kurang)
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp -41"\ ... 1:') /"'1-''''') (\,,"'7 .. n -1 ...... .:....._: -.1-. ...._ ....: L. ...._':I, ....... IV.IJL.V/L.V~/, 17 ut'll~alll III~lall :>t'ua~al Ut'III\UL.
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
2. b.Realisasi
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah Rp 136.772.110.013,53 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplus/ (Defisit) setelah perubahan
2. b.Realisasi Surplus! (defisit) Selisih Lebih Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 10.200.676.402,36 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pendapatan setelah perubahan
2. b.Realisasi Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2013 sebagai berikut: '
(2)Laooran keuanzan sebacairnana dimaksud Dada avat (1) dilamoiri denzan ikhtisar laporan keuangan badan -usaha milik daerah/perusahaandaerah. . - Pasal 7 Pasal 6
1. a.Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran i.2 Lampiran 1.3 I ::ornnir::on I .d-_ ... t"'" _ .. '. , Lampiran 1.5 Lampiran 1.6 Lampiran I.7 Lampiran 1.8 lampiran 1.9 Lampiran 1.10 Lampiran I.11
2. b.Lampiran II
3. a.I ::ornnir::on III-_......... _ .....
4. b.Lampiran IV Pertanggungjawabanpelaksanaan APBDsebagaimanadimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerahini, terdiri dari: Laporan RealisasiAnggaran Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian iaporan reaiisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah; organisasi,pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisast anggaran belanja daerah untuk kese!arasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaankeuangannegara; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penarnbahandan penguranganaset tetap daerah; Daftar realisasi penambahandan penguranganaset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar dana cadangandaerah; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Neraca I ::onnr::on An 1<: 1(::0<:--,... ...... _.. ~,,_ ....... _- Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan sebagaimanadimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 126.922.620.920,81 299.311.047.455,53 (288.714.988.223,00) (9.874.142.187,00) 0,00 127.644.537.966,34 Rp Rp
5. e.Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran
6. f.Saldo kas akhir per 31 Desember 2013 Pasal 5 Rp 2.185.967.112.419,54 Rp 4.531.228.389,45 Rp 2.181.435.884.030,09 Pasal 4
7. a.Saldo kas awal per 1 ~anuari 2013 Rp
8. b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp
9. c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan Rp
10. d.Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan Rp Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut : Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2013 sebagai berikut:
11. a.Jumlah aset
12. b.Jumlah kewajiban
13. c.Jumlah ekuitas dana Jalan Jend.Sudirman KM 12Kecamatan Cambai Telp. (0713) 3920011Fax.(0713) 3920019 www.kotaprabumulih.go.id Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos31114 LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2014 NOMOR 9 , , \ Diundangkandi Prabumulih pada tanggal 20 Agu~-tus 2014 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Walikota menetapkan Peraturan Wa(ikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD I I Pasal 9 Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) berupa laporan keuangan perusahaan daerah air minum Tirta Prabujaya dan perusahaan daerah Petro Prabu tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini.

Pasal 8

Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal 19 A9u~-tus 2014

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 8

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 8

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012