DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 11 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih, antara lain mengenai Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113); .
3.Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 , Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5 . Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 6) . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH dan WALIKOTA PRABUMULIH MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PRABUMULIH. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 6), diubah sehingga berbunyi Se bagai beriku t :
1.Ketentuan dalam Pasal 2 huruf e angka 5 dan angka 6 diu bah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
d.Dinas Daerah Kota Prabumulih, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
5. 5.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial masyarakat,desa dan kelurahan;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Tipe A menyelenggarakan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi, kependudukan dan catatan sipil;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, desa dan kelurahan;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan statistik;
15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. 16.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan perindustrian dan bidang perdagangan; bidang
17. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal;
18. 18.Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olah raga dan bidang pariwisata;
19. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelanggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
20. 20.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan; 21 . Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan sub urusan perikanan.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan a set daerah;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunJang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. 5.Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Daerah;
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A melaksanakan fungsi pemerintahan bidang penanggulangan bencana. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih Diundangkan di Prabumulih pada tanggal ~ 1 ~Al"'1Alt\ 2024 Pj. SEKRETARIS DAERA KOTA PRABUMULIH, ARIS PRIADI Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal \ l .J~l 2024 ABUMULIH, LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMUL1H TAHUN 2024 ~OMOR i NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH PROVINS! SUMATERA SELATAN: ( i - S /2024) -1
7. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah;
8. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah;
9. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunJang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
10. 5.Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Daerah;
11. 6.Badan Penanggulangan melaksanakan fungsi penanggulangan bencana. Bencana Daerah pemerintahan Pasal II Tipe A bidang Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal 11 .)t.l\Jl}A~'I 2024 fj. WALIKOTA PRABUMULIH,~ 1 tH. E MAN Diundangkan di Prabumulih pada tanggal -1 j ~•. ~1- 2024 ~Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUM IH, LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2024 NOMOR t - NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH PROVINS! SUMATERA SELATAN : ( 1 /2024)

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021