DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Pengaturan Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok 2. Peran Serta Masyarakat 3. Pembinaan, Pengnedalian, dan Pengawasan 4. Sanksi Administrasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, pengaturan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/ PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
11.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 9 Seri E);
12.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3);
13.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALIKOTA SALATIGA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Salatiga.
3.Walikota adalah Walikota Salatiga.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7.Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
8.Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
9.Merokok adalah kegiatan membakar Rokok dan/atau menghisap asap Rokok.
10.Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
11.Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
12.Perokok Pemula adalah perokok pada usia anak (sampai dengan 18 tahun) atau orang yang baru memulai kebiasaan merokok.
13.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
14.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
15.Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
16.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
17.Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama- sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
18.Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
19.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan KTR berasaskan:

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.kemanfaatan umum;
c.keterpaduan;
d.keserasian;
e.kelestarian dan keberlanjutan;
f.partisipatif;
g.keseimbangan antara hak dan kewajiban;
h.keadilan;
i.perlindungan hukum;
j.keterbukaan; dan
k.akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan KTR dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan KTR bertujuan untuk:

a.menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
b.melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
c.melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
d.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
e.melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

Pasal 5

(1)Setiap orang atau badan dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR.
(2)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat kerja;
5. e.tempat umum lainnya.
(3)Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali pada tempat khusus merokok di KTR.
(4)Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan KTR.
(5)Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau di lingkungan KTR.

BAB III

PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

Pasal 6

(1)Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan wajib menerapkan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Penerapan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemasangan tanda larangan merokok;
2. b.penyediaan tempat khusus merokok; dan
3. c.pengawasan terhadap pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
(3)Penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat proses belajar mengajar.

Pasal 7

Pemasangan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.

Pasal 8

Penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan:

a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
b.terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
c.jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
d.jauh dari tempat orang berlalu- lalang.

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:

a.menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi wilayah kerjanya;
b.menegur setiap badan yang memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi wilayah kerjanya;
c.memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk meninggalkan KTR; dan
d.menghentikan kegiatan produksi penjualan, iklan atau promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga No. 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga No. 2 Tahun 2016