DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sibolga

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalannya, penambahan modal dilakukan setiap tahunnya kedalam modal saham Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga;
c.bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sibolga pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli; Mengingat: 1 . Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi . Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Mengingat

2.Undang-Undang...
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); .
5.Undang-Undang Nompr 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomior 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi~ Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan I Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 1 . Peraturan... - - - - - - - 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun· 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), 4
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
15.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 1 1 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 10);
16.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Siboiga Tahun 2009 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA dan WALIKOTA SIBOLGA

Menetapkan

Menetapkan : MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA PADA PERUSAHAAN DAERAH SIBOLGA NAULI.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal merupakan investasi jangka panjang yang mampu mengembalikan nilai pokok modal dan dapat memberikan nilai tambah berupa manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/ atau manfaat lainnya bagi daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal bertujuan untuk : ..

a.Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Daerah dan peningkatan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga;
b.Memenuhi ketentuan modal Perusahaan Daerah Sibolga Nauli sebagairnana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; dan
c.Meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dalam rangka perluasan usaha guna meningkatkan perekonornian. · J I .I . I

BAB III

JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

( 1) Jumlah penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli adalah sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

(2)Penyertaan Modal Pemerintah Kata Sibolga kepada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diutamakan dari APBD Kota Sibolga.

Pasal 6

(1)Penyertaan modal dari APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perusahaan Daerah melakukan pengelolaan penyertaan modal berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan melakukan penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan berpedoman kepada peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. ---------� i I

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga. Ditetapkan di Sibolga pada tanggal 22 April 2015 WALIKOTA SIBOLGA, dto M.SYARFIHUTAURUK Diundangkan di Sibolga pada tanggal 29 April 2 0 1 5 SEKRETARIS DAERAH, dto MOCHAMAD SUGENG LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2015 NOMOR 9 ' • I Salinan sesuai dengan aslinya UM, ALUNG SH Pembina Tk. I V/b) NIP. 1 9 6 1 1 1 0 9 1992 3 1 005 4 - - - - - - - - - - - r .. PENJELASAN . ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA PADA PERUSAHAAN DAERAH SIBOLGA NAULI I. UMUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah. Penyertaan Modal Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut: 1 . Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Walikota, Kepala SKPD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dan Badan Usaha sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

2.Asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.Asas efisiensi, yaitu penyertaan modal diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
4.Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
5.Asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai yang disertakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan Pemerintahan Daerah. Penertaan... " I Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menujukan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan asset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas Pasal 3 Huruf a Cukupjelas Hurufb Cukupjelas Huruf c Cukup jelas Pasal 4 4 Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Cukup jelas

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalannya, penambahan modal dilakukan setiap tahunnya kedalam modal saham Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga;
c.bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sibolga pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli; Mengingat: 1 . Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi . Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Mengingat

2.Undang-Undang...
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); .
5.Undang-Undang Nompr 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomior 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi~ Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan I Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 1 . Peraturan... - - - - - - - 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun· 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), 4
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
15.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 1 1 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 10);
16.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Siboiga Tahun 2009 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA dan WALIKOTA SIBOLGA

Menetapkan

Menetapkan : MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA PADA PERUSAHAAN DAERAH SIBOLGA NAULI.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Penyertaan modal bertujuan untuk : ..

a.Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Daerah dan peningkatan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga;
b.Memenuhi ketentuan modal Perusahaan Daerah Sibolga Nauli sebagairnana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; dan
c.Meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dalam rangka perluasan usaha guna meningkatkan perekonornian. · J I .I . I

BAB III

JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

( 1) Jumlah penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli adalah sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

(2)Penyertaan Modal Pemerintah Kata Sibolga kepada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diutamakan dari APBD Kota Sibolga.

Pasal 6

(1)Penyertaan modal dari APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perusahaan Daerah melakukan pengelolaan penyertaan modal berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan melakukan penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan berpedoman kepada peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. ---------� i I

Pasal 8

2.Asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.Asas efisiensi, yaitu penyertaan modal diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
4.Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
5.Asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai yang disertakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan Pemerintahan Daerah. Penertaan... " I Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menujukan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan asset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas Pasal 3 Huruf a Cukupjelas Hurufb Cukupjelas Huruf c Cukup jelas Pasal 4 4 Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Cukup jelas

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012