DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang No. 01 Tahun 2014

Nomor: 01
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum; 2.Asas dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4.Pengelolaan Sampah; 5.Izin Pengelolaan Sampah; 6.Persyaratan Dan Tata Cara Memperoleh Izin; 7.Masa Berlaku Izin; 8. Perubahan Izin; 9.Hak dan Kewajiban; 10.Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; 11.Ketentuan Sanksi Administratif; 12.Ketentuan Penyidikan; 13.Ketentuan Pidana; 14.Ketentuan Peralihan; 15.Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Penggelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
8.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sjenis Sampah Rumah Tangga;
9.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 2);
10.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 1);
11.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
12.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALIKOTA TANGERANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang. 3
3.Walikota adalah Walikota Tangerang.
4.Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang.
5.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tangerang.
6.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
8.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasanindustri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
9.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10.Izin Usaha Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Izin Usaha Pengangkutan adalah Izin yang diberikan dalam rangka kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampahsementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir sampah.
11.Izin Usaha Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Izin Usaha Pengolahan adalah Izin yang diberikan terhadap kegiatan pengolahan sampah
12.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum
13.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunganPemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pemberian Izin diselenggarakan dengan asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas partisipatif, asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keadilan, asas kebersamaan, asas keselamatan, dan asas kehatian-hatian.
(2)Pemberian Izin bertujuan untuk menjadikan sampah rumah tangga sampah sejenis sampah rumah tangga sebagai sumber daya dengan tetap menjaga ketertiban, kesehatan masyarakat, dan kualitas lingkungan. 4

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan daerah inimeliputi :

a.Pengelolaan Sampah;
b.Izin PengelolaanSampah;
c.Persyaratan Dan Tata Cara Memperoleh Izin
d.Masa Berlaku Izin;
e.Perubahan Izin;
f.Hak Dan Kewajiban;
g.Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian;
h.Ketentuan Sanksi Administratif;
i.Ketentuan Penyidikan;dan
j.Ketentuan Pidana.

BAB IV

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
1. a.pengurangan sampah;dan
2. b.penanganan sampah.
(2)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah;dan/atau
3. c.pemanfaatan kembali sampah.
(3)Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.pemilahan;
2. b.pengumpulan;
3. c.pengangkutan;
4. d.pengolahan;dan
5. e.pemrosesan akhir sampah.
(4)Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat:
1. a.membentuk kelembagaan pengelola sampah;
2. b.bermitra dengan badan usaha atau masyarakat;dan/atau
3. c.bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kotalain.

BAB V

IZIN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

(1)Setiap Orang yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib memiliki Izin terlebih dahulu dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 5
1. a.Izin usaha pengangkutan;dan
2. b.Izin usaha pengolahan;
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi sampah yang bersumber dari wilayah Daerah.
(4)Izin diberikan dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Pasal 6

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat di tingkat RT/RW tidak memerlukan izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Izin Usaha Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan membawa sampah dari sumber atau dari penampungan menuju ke pengolahan dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.
(2)Kegiatan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi norma, standar, prosedur atau kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah terkait pengangkutan sampah.
(3)Pengangkutan sampah harus memenuhi syarat yang berlaku dan mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengangkutan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Izin Usaha Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
1. a.pembersihan dan/atau pencucian sampah tanpa mengubah bentuk fisik sampah;
2. b.pencacahan dan/atau penghancuran sampah yang mengubah bentuk fisik sampah;
3. c.pemadatan sampah yang dapat meningkatkan densitas sampah;dan
4. d.pengolahan sampah yang mengubah komposisi kimia dan/atau biologi sampah.
(2)Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi norma, standar, prosedur atau kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah terkait pengolahan sampah.
(3)Pengolahan sampah harus memenuhi syarat yang berlaku 6 dan mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengolahan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 9

(1)Untuk memperoleh izin setiap pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, dan persyaratan teknis.
(2)Persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk izin usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
1. a.persyaratan administratif :
  1. 1.melampirkan foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan Kartu Tanda penduduk (KTP) atau Kartu Identitas pemohon yang sah yang berdomisili di Daerah;
  2. 2.foto copy STNK dan buku uji laik jalan kendaraan
2. b.persyaratan teknis :
  1. 1.kelengkapan teknis alat angkut : a) nama perusahaan harus terpasang b) memasang tanda pengenal pengemudi; c) tersedia alat P3K; d) tersedia penutup bak alat angkut; dan e) tersedia alat penampung air lindi pada alat angkut.
  2. 2.memiliki standar prosedur operasional bongkar muat;
  3. 3.memiliki dokumen perjalanan pengangkutan.
(3)persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk izin usaha pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.persyaratan administratif :
  1. 1.melampirkan foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan Kartu Tanda penduduk (KTP) atau Kartu Identitas pemohon yang sah yang berdomisili di Daerah;
  2. 2.memiliki izin lingkungan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku
  3. 3.melampirkan fotocopy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dandokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajibAMDAL;
  4. 4.melampirkan fotocopy surat pernyataan kesanggupan pengelolaan danpemantauan lingkungan hidup (SPPL) bagi kegiatan yang tidak wajib UKL danUPL;
  5. 5.melampirkan izin mendirikan bangunan;
  6. 6.melampirkan fotocopy izin gangguan;dan
  7. 7.memiliki kerjasama dengan usaha pengangkutan yang berizin.
2. b.persyaratan teknis :
  1. 1.informasi jenis usaha dan volume sampah yang dikelola; 7
  2. 2.informasi jenis sampah dan sumber sampah yang dikelola;
  3. 3.denah letak pengelolaan sampah dan saluran pembuangan limbah;
  4. 4.skema pengelolaan sampah dan limbah serta cara kerjanya;
  5. 5.hasil pemantauan kualitas pengelolaan sampah;
  6. 6.prosedur penanggulangan keadaan darurat;dan
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1993

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1993

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013