DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1993

Nomor: 2
Tahun: 1993
Ditetapkan: 27 Februari 1993
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kota Administratif Tangerang dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan-kemajuan diberbagai bidang sesuai dengan peranan dan fungsinya, sehingga perlu diikuti dengan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan wilayah tersebut;
c.bahwa perkembangan dan kemajuan tersebut bukan saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan dan potensi wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah;
d.bahwa untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu Kota Administratif Tangerang dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II;
e.bahwa…
e.bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pembentukan Kota Administratif Tangerang menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II harus ditetapkan dengan Undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
4.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
5.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Nagara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282); Dengan… Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2.Wilayah adalah "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau "wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3.Kota Administratif Tangerang adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang;
4.Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
5.Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 3

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang terdiri dari wilayah Kecamatan-kecamatan sebagai berikut :

a.Kecamatan Tangerang;
b.Kecamatan Cipondoh;
c.Kecamatan Ciledug;
d.Kecamatan Batuceper;
e.Kecamatan Jatiuwung;
f.Kecamatan Benda.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang ini, maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dikurangi dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Pasal 5…

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, maka Kota Administratif Tangerang dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dihapus.

Pasal 6

(1)Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang mempunyai batas-batas sebagai berikut :
1. a.Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang;
2. b.Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. c.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang;
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sepatan, Kecamatan Pasar Kemis, dan Kecamatan Cikupa Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(3)Penentuan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB III

PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT WILAYAH/DAERAH

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, dipilih dan diangkat seorang Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, dibentuk Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, Dinas-dinas Daerah, dan Instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kota Administratif Tangerang dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan-kemajuan diberbagai bidang sesuai dengan peranan dan fungsinya, sehingga perlu diikuti dengan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan wilayah tersebut;
c.bahwa perkembangan dan kemajuan tersebut bukan saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan dan potensi wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah;
d.bahwa untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu Kota Administratif Tangerang dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II;
e.bahwa…
e.bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pembentukan Kota Administratif Tangerang menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II harus ditetapkan dengan Undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
4.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
5.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Nagara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282); Dengan… Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2.Wilayah adalah "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau "wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3.Kota Administratif Tangerang adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang;
4.Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
5.Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 3

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang terdiri dari wilayah Kecamatan-kecamatan sebagai berikut :

a.Kecamatan Tangerang;
b.Kecamatan Cipondoh;
c.Kecamatan Ciledug;
d.Kecamatan Batuceper;
e.Kecamatan Jatiuwung;
f.Kecamatan Benda.

Pasal 4

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, maka Kota Administratif Tangerang dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dihapus.

Pasal 6

(1)Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang mempunyai batas-batas sebagai berikut :
1. a.Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang;
2. b.Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. c.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang;
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sepatan, Kecamatan Pasar Kemis, dan Kecamatan Cikupa Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(3)Penentuan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB III

PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT WILAYAH/DAERAH

Pasal 7

Pasal 8

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1975

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1985

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang No. 01 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 35 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1975

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1985

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang No. 01 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 35 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2021