DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tual

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasai 3 ayat {I] Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dacrah melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dengan tujuan untuk penyelerasian, penyesuaian, dan pembenahan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang omor 17 Tahun 2003 te0tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Noor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286];
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 NomOr 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747;
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5038];
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494];
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 NomOr 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana tclah diubah bcberapa kali, tcrakhir dengan Undang-Undang 1 • diubah beberapa kali, tcrakhir dengan Undang- Un.dang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pererintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679]; 7 Peraturan Pemerintah Noror 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeni Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tghun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4015] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192
9.Peraturan Pemerintah Nomor 00 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Noror 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Noror 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawi Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
1.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pererintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah fLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tontang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 NomOr 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Huktum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOmor 2036]. 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TUAL dan WALIKOTA TUAL MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA TUAL

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Dacrah ini dibcntuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Seckretariat Dacrah;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah;
c.Inspektorat; d Dinas Daerah, dan
e.Badan Daerah,

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 antara lain ;

a.Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretarat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe C;
c.Inspektorat Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalar Pasal 2 hunuaf d, terdiri dari : I Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
1. 2.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tpe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 3.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusar pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga,
3. 4.Dinas Kesehatan Tipe A menyeienggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 4
4. 5.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. 6.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan unit pelayanan terpadu satu pintu serta bidang tenaga krerja;
6. 7.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
7. 8.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keteotraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan dan Masyarakcat;
8. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. 10.Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; I L . Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagnngnn dan bidang Perindustrian;
10. 12.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
11. 13.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang kebersihan;
12. 14.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
13. 15.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pererintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. 16.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pcmcrintahan bidang Perhubungan Laut dan Perhubungan Darat;
15. 17.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. 18.Dinas Komunikasi dan Informatika Tpe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Korunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik; 19.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
17. 20.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiran;
18. 21.Dinas Pemadam Kebakaran Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang etcntcraman den ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat sub urusan Pemadam Kebakaran.
19. 22.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pcrpustakaan dan bidang kearsipan. 5
e.Badan Daerah Kota Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A meleksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang penclitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi pcnunjang keuangan,
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Mantusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihar; Pesa} 4 I) Selain perangkat daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamnatan ditetaplan sebagai perangkat daerah. (2] Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I] terdiri dari:
a.Kecamatan Puleu Dullah Selatan dengan Tipe A,
b.Kecamatan Pulau Dullah Utara dengan Tipe A;
c.Kecamatan Tayando Tam dengan Tipe B;
d.Kecamatan Pulau-Pulau Kur dcngan Tipe B;
e.Kecamatan Kur Selatan dengan Tipe B.

Pasal 5

(I) Selain Perangkat Daerah sebagairana dimaksud dalam Pasal 2 dar Pasal 4, Kelurahan ditetapkan scbagai perangkat daerah.

(2)Keiurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (ij terdiri dari
1. a.Kelurahan Lodar El;
2. b.Kelurahan Masrum; dan
3. e.Kelurahan Ketsoblak.

Pasal 6

Ketentuan mcngcnai kcdudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan Iebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pase7 Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, Walikota harus memperhatikan asas:

a.Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.Efisiensi;
c.Efektivitas; d Pembagian habis tugas;
e.Rentang kendali; f Tata kerja yang jelas; dan 8 FLek sibilitas. 6

BAB ILL

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 8

(l) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Telknis (UT}.

(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penurjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 9

(I) Selain Unit Pelaksana Tekis Dinas Daerah Kota Tua! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota Tual di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah Kota Tual [2) Satuan pendidikan daerah Kota Tua sebagaimana dimaksud pada ayat [l berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 10

(lj Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota Tual di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kota Tual sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. (2] Rumah sakit Daerah Kota Tual sebagaimana dimaksud pada ayat (I bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah Pasal 1 l Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Walikota Tual tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 12

Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tigal staf ahli

BAB VII

ASISTEN

Pasal 13

Sekretaris Daerah dalam mclaksanakan tugasnya dibantu olch 3 {tiga) Asisten,

BAB VIII

KEPEGAWALAN

Pasal 14

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Tual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

a.Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual;
b.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tual;

(2)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana cdimaksud pada ayat [l) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pererintahan umum diundangkan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2017