DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 189

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tual

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangn scbagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Mengingat: 1. Posa! 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahur 1957 tentang Pembentukan Daerat-Daerah Swatantra Tingkat II Dalar Wilayah Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645),
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 3474)
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1999 Nomor 165, Tambahan tembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 3886];
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagamana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2014 Noor 109, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235]
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), '
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2006 tentang Administrasi Kependudukan [erbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475}; 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438];
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Mahuku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747),
12.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216]; 14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perun~dang-Undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 NOmor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
15.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 2 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 201 4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 223 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 24, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 17.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor l Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
18.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 19.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tabun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 21.Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tal (Lembaran Daerah Kota 'Tal Tahun 2016 Noor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nornor 7096); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA TUAL WALAKOTA TUAL

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan. PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRAST KEPENDUDUKAN.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

a.dokumen kependudukan;
b.pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
c.perlindungan atas data pribadi,
d.kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e.informasi mengenai data basil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, dan
f.ganti rugi dan pemulihan nama baik scbagai akibat kesalahan dalan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

(I) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan sesuai ketentuan dalam Pcraturan Perundang-Undangan.

(2)Setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar daerah dan orang asing yang memiliki izin tinggal di Kota Tual wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya kcpada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan dan dokumen sesuai ketentuan. (3] Melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting scbagaiman dimaksud dalam ayat (1) mcliputi:
1. a.mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah Kota Taal; dan
2. b.mclaporkan setiap perubahan biodata yang terjadi; 6
(2)Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat [) bertanggung jawab dan berwenang sebagai berikut:
1. a.mengkoordinasikan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. b.membentuk instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
3. c.mengatur teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. d.melakukan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
5. c.melaksanakan kegiatan pelaynan masyarakcat di Bidang Administrasi Kependudukan;
6. f.Menugaskan kepada Desa dan Kelurahan untuk menyelenggarakan scbagian urusan Adrinistrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
7. g.penyajian data kependudukan berskala Kota Tuai berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
8. h.melakukan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Pasal 5

(I) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf a Walikota mcngadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen

(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l] berkaitan dengan aspek pcrcncanaan, pengorgamisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

(1)Urusan administrasi kependudukan di daerah dilaksanakan oleh instansi pelaksana.
(2)Pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan perstrwa kclahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pongaktan anak di kecamatan tertentu dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana. 7 •

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf c, Walikota mengadakan pengaturan teknis pcnyclcnggaraan administrasi kependudukan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wahikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan di bidang Administrasi Kependudukan,

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal d ayat (2) huruf d, Walikota atau Instansi Pelaksana mengadakan :

a.koordinasi sosialisasi antara Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
h.kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi,
c.Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
d.komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Pasel Dalam mclaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat [22) huruf e, Walikota atau Instansi Pelaksana menyelcnggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, ccpat dan mudah kepada seluruh penduduk.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat. (2) huruf f, walikota memberikan penugasan kepada desa, kelurahan atau nama lain unluk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berasaskan gas pembantuan, disertei pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pasal I (I] Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat [2) huruf g, Walikota atau instansi pelaksana melakukan

a.penyajian data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
b.penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungiawabkan. (2 Pelaksanaan kewengan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat dilakukan dengan mengguanakan perangkat unak berbasis elektronik

Pasal 12

(I) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat [2) huruf h, Walikota atau instansi pelaksana melakukan koordinasi penggawasan antar instansi terkait.

(2)Koordinasi pengawasan sebagaimane dimaksud pada ayat (l] dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi 8

Pasal 13

(I) Dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di Kota Tuai, Pemerintah Kota Tual membentuk Dinas Keperdudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual sebagai Instansi Pelaksana yang di atur dalam Peraturan Daerah.

(2)Instansi Pelaksana sebagaimana diraksud pada ayat (l) melaksanakan ursan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi
1. a.mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
2. b.memberikan pelayanan yang suma dan profesional kepada setiap pcnduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. c.mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
4. d.mendokumentasikan hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
5. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
6. f.melakukan verifikasi dan validasi data disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan dan Pencatatan Sipil
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat [2) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang bcragama Islar pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
(4)Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh UT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan akta pencatatan sipi (5] Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat [2) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (6] Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Walikota sestai peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks189PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangn scbagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Mengingat: 1. Posa! 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahur 1957 tentang Pembentukan Daerat-Daerah Swatantra Tingkat II Dalar Wilayah Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645),
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 3474)
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1999 Nomor 165, Tambahan tembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 3886];
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagamana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2014 Noor 109, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235]
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), '
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2006 tentang Administrasi Kependudukan [erbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475}; 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438];
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Mahuku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747),
12.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216]; 14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perun~dang-Undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 NOmor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
15.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 2 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 201 4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 223 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 24, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 17.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor l Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
18.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 19.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tabun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 21.Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tal (Lembaran Daerah Kota 'Tal Tahun 2016 Noor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nornor 7096); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA TUAL WALAKOTA TUAL

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan. PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRAST KEPENDUDUKAN.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

a.dokumen kependudukan;
b.pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
c.perlindungan atas data pribadi,
d.kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e.informasi mengenai data basil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, dan
f.ganti rugi dan pemulihan nama baik scbagai akibat kesalahan dalan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

(2)Setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar daerah dan orang asing yang memiliki izin tinggal di Kota Tual wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya kcpada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan dan dokumen sesuai ketentuan. (3] Melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting scbagaiman dimaksud dalam ayat (1) mcliputi:
1. a.mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah Kota Taal; dan
2. b.mclaporkan setiap perubahan biodata yang terjadi; 6
(2)Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat [) bertanggung jawab dan berwenang sebagai berikut:
1. a.mengkoordinasikan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. b.membentuk instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
3. c.mengatur teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. d.melakukan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
5. c.melaksanakan kegiatan pelaynan masyarakcat di Bidang Administrasi Kependudukan;
6. f.Menugaskan kepada Desa dan Kelurahan untuk menyelenggarakan scbagian urusan Adrinistrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
7. g.penyajian data kependudukan berskala Kota Tuai berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
8. h.melakukan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Pasal 5

(I) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf a Walikota mcngadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen

(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l] berkaitan dengan aspek pcrcncanaan, pengorgamisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

(1)Urusan administrasi kependudukan di daerah dilaksanakan oleh instansi pelaksana.
(2)Pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan perstrwa kclahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pongaktan anak di kecamatan tertentu dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana. 7 •

Pasal 7

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal d ayat (2) huruf d, Walikota atau Instansi Pelaksana mengadakan :

a.koordinasi sosialisasi antara Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
h.kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi,
c.Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
d.komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Pasel Dalam mclaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat [22) huruf e, Walikota atau Instansi Pelaksana menyelcnggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, ccpat dan mudah kepada seluruh penduduk.

Pasal 10

a.penyajian data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
b.penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungiawabkan. (2 Pelaksanaan kewengan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat dilakukan dengan mengguanakan perangkat unak berbasis elektronik

Pasal 12

(I) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat [2) huruf h, Walikota atau instansi pelaksana melakukan koordinasi penggawasan antar instansi terkait.

(2)Koordinasi pengawasan sebagaimane dimaksud pada ayat (l] dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi 8

Pasal 13

(2)Instansi Pelaksana sebagaimana diraksud pada ayat (l) melaksanakan ursan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi
1. a.mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
2. b.memberikan pelayanan yang suma dan profesional kepada setiap pcnduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. c.mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
4. d.mendokumentasikan hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
5. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
6. f.melakukan verifikasi dan validasi data disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan dan Pencatatan Sipil
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat [2) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang bcragama Islar pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
(4)Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh UT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan akta pencatatan sipi (5] Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat [2) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (6] Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Walikota sestai peraturan perundang-undangan.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 60 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 223 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 60 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 223 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 2 Tahun 2016