Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2017
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 189
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Mengingat: 1. Posa! 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438];
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perun~dang-Undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 NOmor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
17.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor l Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
19.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tabun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
21.Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tal (Lembaran Daerah Kota 'Tal Tahun 2016 Noor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nornor 7096); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA TUAL WALAKOTA TUAL
MEMUTUSKAN: Menetapkan. PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRAST KEPENDUDUKAN.
BAB II
Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
Bagian Kedua Kewajiban Penduduk
(I) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan sesuai ketentuan dalam Pcraturan Perundang-Undangan.
(3] Melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting scbagaiman dimaksud dalam ayat (1) mcliputi:
6 BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA Bagian Kesatu Kewenangan Penyelenggara Pasal (I) Penyelcnggara Administrasi Kependudukan di Kota Tual adalah Pemerintah Daerah Kota Tual.
BAB III
(I) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf a Walikota mcngadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen
7 •
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf c, Walikota mengadakan pengaturan teknis pcnyclcnggaraan administrasi kependudukan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wahikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan di bidang Administrasi Kependudukan,
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal d ayat (2) huruf d, Walikota atau Instansi Pelaksana mengadakan :
dan
Pasel Dalam mclaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat [22) huruf e, Walikota atau Instansi Pelaksana menyelcnggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, ccpat dan mudah kepada seluruh penduduk.
Dalam melaksanakan kewenangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat. (2) huruf f, walikota memberikan penugasan kepada desa, kelurahan atau nama lain unluk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berasaskan gas pembantuan, disertei pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pasal I (I] Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat [2) huruf g, Walikota atau instansi pelaksana melakukan
(2 Pelaksanaan kewengan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat dilakukan dengan mengguanakan perangkat unak berbasis elektronik
(I) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat [2) huruf h, Walikota atau instansi pelaksana melakukan koordinasi penggawasan antar instansi terkait.
(I) Dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di Kota Tuai, Pemerintah Kota Tual membentuk Dinas Keperdudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual sebagai Instansi Pelaksana yang di atur dalam Peraturan Daerah.
(5] Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat [2) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (6] Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Walikota sestai peraturan perundang-undangan.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen