DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

I. Ketentuan Umum. II. Pelestarian Sapi Bali; 1.Umum; 2.Penjaringan Jantan/Betina Produktif Unggul; 3.Pelestarian Genetik Sapi Bali Unggul; 4.Pengendalian Penyakit. III. Pemanfaatan; 1.Umum; 2.Pemuliabiakan; 3.Pembudidayaan; 4.Pasca Panen. IV. Pengendalian; 1.Umum; 2.Pemotongan; 3.Pengeluaran ke Daerah/Provinsi lain. V. Pembinaan dan Pengawasan. VI. Peran Serta Masyarakat. VII. Pendanaan. VIII. Larangan. IX. Sanksi Administratif. X. Ketentuan Penyidikan. XI. Ketentuan Pidana. XII. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa secara komparatif Sapi Bali di Provinsi Bali mempunyai keunggulan dan nilai sosial-ekonomi tinggi serta telah dipelihara oleh masyarakat secara turun-temurun, perlu dikelola agar keberadaannya tetap terjaga secara lestari dan berkembang;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum, sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan sub urusan pertanian dalam urusan Pemerintahan pilihan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sapi Bali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); jdih.baliprov.go.id
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAPI BALI. jdih.baliprov.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
5.Instansi Teknis Provinsi adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dan/atau Dinas yang menyelenggarakan fungsi sub urusan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi.
6.Instansi Teknis Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menyelenggarakan fungsi sub urusan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota.
7.Pengelolaan Sapi Bali adalah Pengaturan Sumberdaya Genetik Sapi Bali yang meliputi pelestarian, pemanfaatan dan pengendalian.
8.Sapi unggul adalah sapi Bali yang memenuhi kriteria Standar Nasional Indonesia.
9.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10.Ternak Sapi Bali yang selanjutnya disebut Sapi Bali adalah Sapi potong asli Indonesia yang merupakan hasil domestikasi banteng yang ada di wilayah Provinsi Bali, dengan ciri-ciri khas meliputi: pantat putih, lutut kebawah putih, terdapat garis belut hitam di punggung, warna bulu merah hingga merah bata dan yang jantan dewasa berwarna hitam.
11.Benih Sapi Bali yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio yang berasal dari Sapi Bali.
12.Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
13.Semen adalah bahan reproduksi berasal dari sperma ternak yang telah diproses dapat berupa semen segar dan atau semen yang dibekukan.
14.Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembangbiak secara natural/alami.
15.Pengembangbiakan adalah kegiatan budidaya yang disertai proses perkawinan untuk menghasilkan keturunan.
16.Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.
17.Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk memproduksi benih atau bibit dan/atau membentuk rumpun atau galur baru.
18.Pelestarian adalah suatu usaha untuk melindugi dari kemusnahan. jdih.baliprov.go.id
19.Pengendalian penyakit adalah usaha untuk melindungi ternak melalui sistem pencegahan dan pengobatan terhadap gangguan penyakit baik yang bersifat menular maupun tidak menular.
20.Banteng adalah Bos javanicus hewan yang sekerabat dengan sapi.
21.Embrio adalah sebuah eukariota diploid multisel dalam tahap paling awal dari perkembangan. Dalam organisme yang berkembang biak secara seksual.
22.Semen adalah mani yang berasal dari pejantan unggul, digunakan untuk inseminasi buatan.
23.Sapi Potong adalah sapi yang khusus dipelihara untuk menghasilkan daging;
24.Sapi Bibit adalah sapi yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
25.Pemuliabiakan adalah kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu melalui proses perkawinan untuk menghasilkan keturunan.
26.Penyelamatan adalah kegiatan yang dilakukan agar populasi Sapi Bali tidak mengalami kepunahan.
27.Penjaringan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak sapi jantan dan atau betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.
28.Badan Usaha adalah korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
29.Lembaga adalah wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana terorganisasi, terkendali, terpimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan.
30.Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
31.Pascapanen Kegiatan setelah panen yang meliputi pengolahan produk utama, ikutan maupun produk sampingan yang harus memenuhi standar dan siap untuk dipasarkan.
32.Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yg dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip- prinsip umum. jdih.baliprov.go.id

BAB II

PELESTARIAN SAPI BALI

Pasal 2

Pelestarian Sapi Bali dilakukan melalui :

a.penjaringan jantan/betina produktif unggul;
b.pelestarian genetik Sapi Bali unggul; dan
c.pengendalian penyakit.

Pasal 3

(1)Gubernur menjamin pelestarian bibit Sapi Bali unggul.
(2)Pelestarian bibit Sapi Bali unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjaringan dan seleksi terhadap jantan/betina produktif unggul.
(3)Penjaringan bibit jantan/betina produktif unggul sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan cara :
1. a.kontes/lomba ternak; dan
2. b.uji performance di lapangan.
(4)Pemerintah Provinsi membeli bibit jantan/betina produktif unggul hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk dipelihara/seleksi agar menjadi bibit unggul.
(5)Jumlah bibit jantan/betina produktif unggul, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) direncanakan dalam anggaran.

Pasal 4

Harga bibit sapi unggul hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus lebih tinggi minimal 1,5 (satu koma lima) dari harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

(1)Pemerintah Provinsi dapat mengikutsertakan Lembaga untuk membeli jantan/betina produktif unggul hasil penjaringan.
(2)Bibit jantan/betina produktif unggul hasil penjaringan dapat dipelihara pada Unit Pelaksana Teknis Daerah atau oleh masyarakat yang ditunjuk.
(3)Bibit sapi unggul hasil seleksi harus digunakan untuk meningkatkan mutu genetik Sapi Bali.

Pasal 6

(1)Gubernur melakukan pelestarian genetik Sapi Bali unggul.
(2)Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawetan dan penyimpanan sperma atau embrio sebagai bank sperma atau bank embrio.
(3)Setiap orang, Badan Usaha, Lembaga dapat melakukan pelestarian genetik Sapi Bali unggul. jdih.baliprov.go.id
(4)Pelestarian genetik Sapi Bali unggul dan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat izin Gubernur.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1)Gubernur melindungi Sapi Bali dari ancaman penyakit yang dapat menyebabkan pemusnahan, penurunan populasi ataupun penurunan produktivitas melalui pengendalian penyakit.
(2)Pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
1. a.pencegahan;
2. b.pengobatan;
3. c.pengendalian/pemberantasan; dan
4. d.pembebasan.

Pasal 8

(1)Setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus penyakit yang dapat mengancam terjadinya pemusnahan dan/atau penurunan populasi Sapi Bali berkewajiban melaporkan kepada petugas teknis yang menangani fungsi kesehatan hewan.
(2)Petugas teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengetahui terjadinya kasus penyakit yang dapat mengancam terjadinya pemusnahan dan/atau penurunan populasi Sapi Bali wajib melakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan kewenangannya.
(3)Dalam hal terjadinya kasus penyakit yang dapat mengancam terjadinya pemusnahan, penurunan populasi Sapi Bali yang ditandai dengan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis maka Gubernur dapat mengusulkan kepada Menteri Pertanian untuk menetapkan status wabah.
(4)Dalam hal status wabah telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur membentuk Tim Penanggulangan Penyakit
(5)Tim Penanggulan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PEMANFAATAN

Pasal 9

Pemanfaatan Sapi Bali meliputi :

a.Pemuliabiakan;
b.Pembudidayaan; dan
c.Pasca Panen. jdih.baliprov.go.id

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006