DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Peraturan Daerah mengtur mengenai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi antara lain ketentuan umum, penyertaan modal daerah, pembagian keuntungan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan, perlu ditetapkan dalam peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
16.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakayat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan Penjaminan.
6.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dunia usaha khususnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga dapat bersaing dalam menjalankan usahanya sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Provinsi telah melakukan penyertaan modal pada P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) sebanyak Rp.22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun 2011 sebanyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
2. b.Tahun 2013 sebanyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan
3. c.Tahun 2015 sebanyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
(2)Pemerintah Provinsi melakukan penambahan penyertaan modal pada P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) untuk Tahun Anggaran 2023-2025 sebanyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun 2023 sebanyak Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
2. b.Tahun 2024 sebanyak Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
3. c.Tahun 2025 sebanyak Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
(3)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang dan dapat ditambahkan penambahan penyertaan modal berupa aset yang terlebih dahulu dinilai oleh lembaga penilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) melalui kajian/analisa kelayakan investasi yang disusun oleh tim penasihat investasi dan memperoleh persetujuan dari DPRD.
(5)Realisasi pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 4

Penambahan modal Pemerintah Provinsi terhadap P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB III

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 5

(1)Besarnya laba yang ditetapkan pada RUPS setelah dikurangi dengan pajak perusahaan, dibagi untuk cadangan dan pembagian lainnya yang persentasenya ditetapkan setiap tahun oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembagian keuntungan (laba bersih) dari modal yang disertakan dihitung berdasarkan persentase perimbangan modal yang dimiliki pada P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda).
(3)Besarnya laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) menjadi hak Pemerintah Provinsi dan wajib disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyertaan modal dan penambahan modal pada P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda).
(2)Gubernur dapat menunjuk pejabat yang mewakili Pemerintah Provinsi untuk melakukan pengawasan atas modal yang disertakan pada pada P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) sesuai peraturan perundng-undangan.
(3)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(4)P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) wajib menyusun laporan keuangan setiap tahunnya dan diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Gubernur.
(5)Gubernur melaporkan kepada DPRD Provinsi perkembangan P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda) melalui Laporan Pertanggungjawaban Tahunan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri E); dan
2.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri E); dinyatakan tetap berlaku dengan, penyebutan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung menjadi P.T. JAMKRIDA BABEL (Perseroda).

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 2 Maret 2023 Pj. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto RIDWAN DJAMALUDDIN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 2 Maret 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto NAZIARTO LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 NOMOR 5 SERI E NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR (1-47/2023) Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto MUHAMMAD SOLEH Pembina Utama Madya/IV/d NIP. 19640324 198903 1 008

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (19)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2019

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (19)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2019

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2013