Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2019
- Nomor
- 63
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 91
menetapkan ketentuan dan peraturan di bidang Investasi Pemerintah;
dan
Bagian Bagian Ketiga Kewenangan Supervisi
Pasal
(21 Pendanaan untuk pelaksanaan tugas KIP dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran satuan kerja KIP.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, keanggotaan KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, serta unit kerja pembantu dan pendanaan pelaksanaan tugas KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Menteri. Bagian Keempat Kewenangan Operasional
(21 Selain menetapkan BLU Pengelola Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan BLU lain sebagai OIP.
SK No OO8723 A
_10_
j penyelesaian sengketa; dan
OIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 harus memiliki unit yang melaksanakan fungsi:
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan BLU sebagai OIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan tata cara penunjukan BUMN dan/atau BHL sebagai OIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dalam Peraturan Menteri. BAB SK No OO8724 A BAB V PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH Umum Pasal 22 Pengelolaan Investasi Pemerintah meliputi
Bagian Kedua Perencanaan Paragraf 1 Perencanaan Investasi Pemerintah oleh KIP
BAB V
Paragraf 2 Perencanaan Investasi Pemerintah oleh BLU Pasal 24
SK No OO8725 A
_12_ (21 Berdasarkan rencana Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLU menyusun rencana investasi tahunan.
Paragraf 3 Perencanaan Investasi Pemerintah oleh BUMN dan/atau BHL
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)