DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2019

Nomor: 63
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan ketentuan dan peraturan di bidang Investasi Pemerintah;

b.menetapkan kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah; dan
c.menetapkan PKIP. Bagian

Pasal 13

(1)Dalam melaksanakan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Menteri selaku Bendahara Umum Negara membentuk KIP.
(2)KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
1. a.menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah;
2. b.menyusun PKIP;
3. c.melakukan konsolidasi atas seluruh rencana Investasi Pemerintah yang dibuat oleh OIP;
4. d.menyetujui rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang bersumber dari APBN;
5. e.memberikan nasihat kepada OIP atas pengelolaan Investasi Pemerintah;
6. f.memberikan rekomendasi kepada Menteri selaku Bendahara Umum Negara dan OIP atas pengelolaan Investasi Pemerintah;
7. g.menyetujui usulan OIP untuk melakukan Divestasi sebelum masa waktu yang telah ditentukan;
8. h.melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan Investasi Pemerintah yang dilakukan oleh OIP;
9. i.menerima laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah dan laporan keuangan dari OIP;
10. j.menyusun ikhtisar laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah yang disusun oleh OIP dan menyampaikannya kepada Menteri; dan
11. k.meminta laporan dan/atau informasi selain laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah. Pasal

Pasal 14

(1)Keanggotaan KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian teknis, auditor internal Pemerintah, dan/atau tenaga ahli.
(2)Keanggotaan KIP diangkat dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

(1)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2l,, KIP dibantu oleh unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang secara struktural mempunyai tugas dan fungsi manajemen investasi. (21 Pendanaan untuk pelaksanaan tugas KIP dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran satuan kerja KIP.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, keanggotaan KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, serta unit kerja pembantu dan pendanaan pelaksanaan tugas KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 17

(1)Dalam melaksanakan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, Menteri selaku Bendahara Umum Negara menetapkan BLU Pengelola Dana sebagai OIP. (21 Selain menetapkan BLU Pengelola Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan BLU lain sebagai OIP.
(3)BLU trRESIDEN
(3)BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 memiliki tugas dan wewenang:
1. a.menyusun rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan atas Investasi Pemerintah yang menjadi bidang tugasnya;
2. b.mengusulkan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang berasal dari APBN kepada KIP;
3. c.melakukan perjanjian dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah;
4. d.menempatkan dana dan/atau aset keuangan untuk pelaksanaan Investasi Pemerintah;
5. e.melakukan tata kelola yang baik dan pengendalian risiko atas pengelolaan Investasi Pemerintah;
6. f.melakukan tindakan yang diperlukan dalam hal . terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah;
7. g.melaksanakan Divestasi atas Investasi Pemerintah;
8. h.menJrusun laporan pengelolaan Investasi Pemerintah; dan
9. i.melakukan pengawasan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah yang dilakukannya.

Pasal 18

(1)Selain BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah, Menteri dapat menunjuk:
1. a.BUMN; dan/atau
2. b.BHL, sebagai OIP.
(2)Pelaksanaan kewenangan operasional oleh BUMN dan/atau BHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kerja sama dengan Menteri.

Pasal 19

(1)Kewenangan operasional OIP yang dilaksanakan oleh BUMN dan/atau BHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan Perjanjian Investasi. SK No OO8723 A
(2)Perjanjian. . _10_
(2)Perjanjian Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat mengenai:
1. a.hak dan kewajiban para pihak;
2. b.rencana kerja pengelolaan Investasi Pemerintah;
3. c.penempatan dana dan/atau aset keuangan untuk pelaksanaan Investasi Pemerintah;
4. d.pengendalian risiko atas pengelolaan Investasi Pemerintah;
5. e.tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah;
6. f.pelaksanaan Divestasi atas Investasi Pemerintah termasuk Divestasi yang ditentukan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.penyampaian laporan pengelolaan Investasi Pemerintah;
8. h.pengawasan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah yang dilakukannya;
9. i.berakhirnyaPerjanjianlnvestasi; j penyelesaian sengketa; dan
10. k.penyampaian tata kelola investasi yang berlaku.

Pasal 20

OIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 harus memiliki unit yang melaksanakan fungsi:

a.perumusan rencana dan strategi investasi;
b.pengawasan pelaksanaan investasi; dan
c.evaluasi ketaatan pelaksanaan investasi terhadap rencana dan strategi investasi.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan BLU sebagai OIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan tata cara penunjukan BUMN dan/atau BHL sebagai OIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dalam Peraturan Menteri. BAB SK No OO8724 A Umum Pasal 22 Pengelolaan Investasi Pemerintah meliputi

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.pelaporan;
d.pengawasan; dan
e.pertanggungjawaban.

BAB V

PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH

Pasal 23

(1)KIP menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah.
(2)Kebijakan umum dan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.
(1)BLU menyusun rencana jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah berdasarkan kebijakan umum dan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. SK No OO8725 A
(2)Berdasarkan . _12_ (21 Berdasarkan rencana Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLU menyusun rencana investasi tahunan.
(3)Penyusunan rencana Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan paling sedikit dengan memperhatikan:
1. a.kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BLU; dan
2. b.kemampuan BLU untuk mengelola dana.
(4)Rencana investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada KIP setelah mendapat persetujuan unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

(1)Dalam hal terdapat rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, BLU men5rusun rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah dan mengusulkan kepada KIP untuk mendapatkan persetujuan.
(2)Penganggaran atas rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang telah disetujui oleh KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan ketentuan dan peraturan di bidang Investasi Pemerintah;

b.menetapkan kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah; dan
c.menetapkan PKIP. Bagian

Pasal 13

(1)Dalam melaksanakan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Menteri selaku Bendahara Umum Negara membentuk KIP.
(2)KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
1. a.menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah;
2. b.menyusun PKIP;
3. c.melakukan konsolidasi atas seluruh rencana Investasi Pemerintah yang dibuat oleh OIP;
4. d.menyetujui rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang bersumber dari APBN;
5. e.memberikan nasihat kepada OIP atas pengelolaan Investasi Pemerintah;
6. f.memberikan rekomendasi kepada Menteri selaku Bendahara Umum Negara dan OIP atas pengelolaan Investasi Pemerintah;
7. g.menyetujui usulan OIP untuk melakukan Divestasi sebelum masa waktu yang telah ditentukan;
8. h.melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan Investasi Pemerintah yang dilakukan oleh OIP;
9. i.menerima laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah dan laporan keuangan dari OIP;
10. j.menyusun ikhtisar laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah yang disusun oleh OIP dan menyampaikannya kepada Menteri; dan
11. k.meminta laporan dan/atau informasi selain laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah. Pasal

Pasal 14

(1)Keanggotaan KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian teknis, auditor internal Pemerintah, dan/atau tenaga ahli.
(2)Keanggotaan KIP diangkat dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

(1)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2l,, KIP dibantu oleh unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang secara struktural mempunyai tugas dan fungsi manajemen investasi. (21 Pendanaan untuk pelaksanaan tugas KIP dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran satuan kerja KIP.

Pasal 16

Pasal 17

(1)Dalam melaksanakan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, Menteri selaku Bendahara Umum Negara menetapkan BLU Pengelola Dana sebagai OIP. (21 Selain menetapkan BLU Pengelola Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan BLU lain sebagai OIP.
(3)BLU trRESIDEN
(3)BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 memiliki tugas dan wewenang:
1. a.menyusun rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan atas Investasi Pemerintah yang menjadi bidang tugasnya;
2. b.mengusulkan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang berasal dari APBN kepada KIP;
3. c.melakukan perjanjian dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah;
4. d.menempatkan dana dan/atau aset keuangan untuk pelaksanaan Investasi Pemerintah;
5. e.melakukan tata kelola yang baik dan pengendalian risiko atas pengelolaan Investasi Pemerintah;
6. f.melakukan tindakan yang diperlukan dalam hal . terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah;
7. g.melaksanakan Divestasi atas Investasi Pemerintah;
8. h.menJrusun laporan pengelolaan Investasi Pemerintah; dan
9. i.melakukan pengawasan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah yang dilakukannya.

Pasal 18

(1)Selain BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah, Menteri dapat menunjuk:
1. a.BUMN; dan/atau
2. b.BHL, sebagai OIP.
(2)Pelaksanaan kewenangan operasional oleh BUMN dan/atau BHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kerja sama dengan Menteri.

Pasal 19

(1)Kewenangan operasional OIP yang dilaksanakan oleh BUMN dan/atau BHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan Perjanjian Investasi. SK No OO8723 A
(2)Perjanjian. . _10_
(2)Perjanjian Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat mengenai:
1. a.hak dan kewajiban para pihak;
2. b.rencana kerja pengelolaan Investasi Pemerintah;
3. c.penempatan dana dan/atau aset keuangan untuk pelaksanaan Investasi Pemerintah;
4. d.pengendalian risiko atas pengelolaan Investasi Pemerintah;
5. e.tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah;
6. f.pelaksanaan Divestasi atas Investasi Pemerintah termasuk Divestasi yang ditentukan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.penyampaian laporan pengelolaan Investasi Pemerintah;
8. h.pengawasan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah yang dilakukannya;
9. i.berakhirnyaPerjanjianlnvestasi; j penyelesaian sengketa; dan
10. k.penyampaian tata kelola investasi yang berlaku.

Pasal 20

OIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 harus memiliki unit yang melaksanakan fungsi:

a.perumusan rencana dan strategi investasi;
b.pengawasan pelaksanaan investasi; dan
c.evaluasi ketaatan pelaksanaan investasi terhadap rencana dan strategi investasi.

Pasal 21

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.pelaporan;
d.pengawasan; dan
e.pertanggungjawaban.

BAB V

PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH

Pasal 23

(1)KIP menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah.
(2)Kebijakan umum dan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.
(1)BLU menyusun rencana jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah berdasarkan kebijakan umum dan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. SK No OO8725 A
(2)Berdasarkan . _12_ (21 Berdasarkan rencana Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLU menyusun rencana investasi tahunan.
(3)Penyusunan rencana Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan paling sedikit dengan memperhatikan:
1. a.kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BLU; dan
2. b.kemampuan BLU untuk mengelola dana.
(4)Rencana investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada KIP setelah mendapat persetujuan unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

(1)Dalam hal terdapat rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, BLU men5rusun rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah dan mengusulkan kepada KIP untuk mendapatkan persetujuan.
(2)Penganggaran atas rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang telah disetujui oleh KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 25

Peraturan turunan (9)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simeuleu Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simeuleu Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 25

Peraturan turunan (9)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simeuleu Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simeuleu Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2024