DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
b.bahwa terhadap Pertanggungjawaban Pe1aksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-2829 Tahun 2019 serta disesuaiakan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 1
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
6.Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 10);
7.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 05);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSI GORONTALO dan GUBERNUR GORONTALO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN2018 Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran; b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
2. c.neraca; d.laporan operasional;
3. e.laporan arus kas;
4. f.laporan perubahan ekuitas
5. g.catatan atas laporan keuangan;
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD PT. Gorontalo Fitrah Mandiri Pasa12 89.084.723.270,86 0.00 89.084.723.270,86 61.121.445.087,49 Rp. Rp. Rp. Rp. Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

2.Pengeluaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp. 1.800.201.701.296,61
b.Belanja Rp. 1.828.164.979.479,98 Surplusj(Defisit) Rp. (27.963.278.183,37)
c.Pembiayaan Daerah :
1. 1.Penerimaan 3 Pasal 3 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai beriku t :
a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp.14.850.384.513,96) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan sebelum Rp. 1.815.052.085.810,57 perubahan
2. 2.tambahan setelah APBDP Rp. 7.817.873.520,00 94.402.096.790,86Rp.
3. 4.realisasi
4. 3.anggaran Pendapatan Daerah Setelah Tambahan APBDP Rp. 1.822.869.959.330,57 Rp. 1.800.201.701.296,61 Selisih lebihj(kurang) Rp. 14.850.384.513,96
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 83.789.203.121,45) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran belanja sebelum Rp. 1.817.552.085.810,57 perubahan
2. 2.tambahan setelah APBDP 89.084.723.270,86 (500.000,00) Rp. Selisih lebihj (kurang) Rp.
3. 4.Realisasi
4. 3.anggaran Belanja Daerah Setelah Tambahan APBDP Rp. (27.963.278.183,37) Selisih lebihj(kurang) Rp. (61.120.945.087,49)
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp.500.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan Rp. 89.084.223.270,86 pembiayaan Setelah perubahan
2. 2.realisasi Rp. 1.911.954.182.601,43 Rp. 1.828.164.979.479,98 Selisih lebihj(kurang) 83.789.203.121,45
c.selisih anggaran dengan realisasi surplusj defisit sejumlah (Rp. 61.120.945.087,49) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran surplusjdefisit Setelah Rp. (89.084.223.270,86) perubahan
2. 2.realisasi
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran sejumlah (Rp.O,OO)dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran Rp. pembiayaan Setelah perubahan
2. 2.realisasi Rp. Selisih lebihj (kurang) Rp. pembiayaan 0,00 0,00 0,00 4 89.084.723.270,86 (500.000,00) Rp. Selisih lebihj (kurang) Rp.
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp.130.923.934.589,41) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan neto Rp. 89.084.223.270,86 Setelah perubahan
2. 2.realisasi Pasal 4 (500.000,00) 61.121.445.087,49 89.084.723.270,86 89.084.223.270,86 Rp. pembiayaan Rp.Iebih j kurangc. sisa Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasall huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:
a.saldo anggaran lebih awal Rp.
b.penggunaan SAL sebagai penerimaan-pembiayaan tahun Rp. berjalan sub total anggaran
d.koreksi kesalahan, dan lain-lain
e.saldo anggaran lebih akhir Pasal 5 Rp. Rp. 500.000,00 61.121.445.087,49 2.282.380.794.787,45 58.869.280.519,12 2.223.511.514.268,33 Rp. Rp. Rp. Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasall huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai beriku t :
a.jumlah aset
b.jumlah kewajiban
c.jumlah ekuitas Pasal 6 119.010.418.175,04 1.875.852.806.551,82 1.756.852.762.349,76 119.000.044.202,06 10.373.972,98 Rp. Rp. Rp. Rp.
c.surplusj defisit dad operasi
d.surplusj defisit dari kegiatan-non operasional
e.surplusjdefisit sebelum pos luar Rp. biasa Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai beriku t:
a.pendapatan - LO
b.beban
f.surplusj defisit dari pos luar biasa Rp.
g.surplusjdefisit - LO Rp. 8.290.736.970,00 127.301.155.145,04 5

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a.saldo kas awal per 1 Januari tahun Rp. 89.171.540,442,49 2018
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp. 252.515.238.941,57
c.arus kas dari aktivitas investasi Rp. (280.340.768.762,54)
d.arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 0.00
e.arus kas dari aktivitas transitoris Rp. 42.102.378,09
f.saldo kas akhir per 31 Desember Rp. 61.388.112.999,61 Tahun 2018 Pasal 8 (40.405.217.287,45) 2.223.511.514.268,33 2.136.615.576.410,34 127.301.155.145,44 Rp. Rp. Rp. Rp.b. surplus/ defisit - LO
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar
d.ekuitas akhir Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:
a.ekuitas awal Pasal 9 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasall huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I Lampiran 1.1 Lampiran 1.2 Laporan realisasi anggaran; ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 6 Lampiran 1.3 Lampiran 1.4 Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Lampiran XIII Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVI Lampiran XVII Lampiran XVIII Lampiran XIX LampiranXX rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; laporan perubahan saldo anggaran lebih; laporan operasional; laporan perubahan saldo ekuitas; neraca; laporan arus kas; catatan atas laporan keuangan; daftar rekapitulasi piutang daerah; daftar rekapitulasi penyisihan piutang daerah; daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; daftar penyertaan modal (investasi) daerah; daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; daftar rekapitulasi aset tetap; daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; daftar rekapitulasi aset lainnya; daftar dana cadangan daerah; daftar kewajiban jangka pendek; daftar kewajiban jangka panjang; daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Pasalll Gubernur Gorontalo menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 7 Pasa112 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di Gorontalo d t 1 1 ~ JI. ••:,ltc:(~J..tt.-.c pa a angga -'J -zt.c, ,oJ \J b 2019 L DITANDA TANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH : ~~IBalalfrf~) Serlifikasi ,~ Hektronik RUSLI HABIBIE Gubernur Goronlalo Diundangkan di Gorontalo ~' ,, pada tanggal Jl:~ Ag~/st,cs 2019 PIh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO, SYUKRI J .BOTUTIHE LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR.!~~~ NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (8/165/2019) 8

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 10

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 10

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2018